BISNIS.COM, JAKARTA-- Kementerian Keuangan optimistis kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini diperkirakan tetap stabil dikisaran 46-50 juta kiloliter meski pola konsumsi bahan bakar masyarakat cenderung meningkat.

Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah diyakini efektif dalam menekan potensi jebolnya kuota yang ditetapkan tahun ini.

"Pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengendalikan, dan kami masih optimis dengan langkah pengendalian itu, BBM (bersubsidi) tidak akan mencapai volume yang dikhawatirkan di atas 50 juta kiloliter," ujarnya di gedung Kemenkeu, Senin (11/3/2013).

Menurutnya, langkah pengendalian yang dilakukan kementerian terkait diharapkan mengendalikan laju konsumsi BBM bersubsidi agar peningkatannya tidak terlalu besar dan tidak memperburuk keadaan fiskal dalam negeri.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF)Kemenkeu tengah mengkaji potensi penambahan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengantisipasi kuota BBM bersubsidi yang dikhawatirkan meningkat di kisaran 50-53 juta kiloliter (kl) pada tahun ini.

Bambang P.S Brodjonegoro, Plt Kepala BKF Kemenkeu, mengatakan kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar 46 juta kl berpotensi jebol hingga 7 juta kl.

Dalam APBN 2013, pagu belanja subsidi energi Rp274,7 triliun, dimana terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun.

Sementara untuk penambahan kuota BBM bersubsidi, pemerintah mesti menganggarkan Rp4 triliun sampai Rp5 triliun jika kuota jebol per 1 juta kiloliter.

"Ada potensi (kuota BBM bersudsidi)melonjak ke 50-53 juta kl, karena pertumbuhan ekonomi terus jalan," ujarnya ujarnya di Gedung BKF Kemenkeu, Jum'at (8/3/2013).

Selain itu, lanjut Bambang, peningkatan kuota BBM Subsidi tahun ini juga berpotensi dipicu jika disparitas harga makin tinggi sehingga terjadi migrasi konsumsi BBM dari pertamax ke premium. (faa)