BISNIS.COM, BATAM - Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kepulauan Riau (Kepri) merasa bingung dengan konflik perebutan kepemimpinan yang terjadi dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadin) Kepri antara Johanes Kennedy dengan Nada Faza Soraya.

"Terus terang saja kami bingung, ada apa sebenarnya di Kadin Kepri. Setiap hari baca koran, ada saja iklan pernyataan yang justru makin membuat bingung," kata penjual ponsel yang juga anggota Kadin Batam, Michael di Batam, Senin (27/5/2013).

Konflik kepemimpinan Kadin yang terjadi di Kadin Indonesia terseret hingga Kepri. Johanes Kennedy yang terpilih dalam musyawarah daerah mengklaim tetap Ketua Kadin Kepri di bawah pimpinan Ketua Kadin Indonesia kubu Oesman Sapta.

Adapun Nada Faza Soraya yang ditunjuk sebagai Plt Kadin Kepri oleh Ketua Kadin Indonesia kubu Suryo Bambang Sulisto, bersikukuh penunjukan dirinya menggantikan Johanes Kennedy, sah.

Michael meminta pemerintah menyelesaikan sengketa kepemimpinan Kadin Indonesia dan Kadin Kepri agar tidak berlarut-larut dan merugikan dunia usaha. "Seharusnya pemerintah turun tangan, karena ini mulai mengganggu," kata dia.

Sengketa kepemimpinan Kadin menyita banyak waktu dan pikiran, sehingga organisasi itu tidak lagi produktif.

Hal senada dikatakan penjual ponsel lainnya, Chandra. Dia meminta kedua kubu Kadin untuk segera bertemu dan menyelesaikan konflik. "Sebenarnya, awalnya kami tidak terlalu pengaruh. Tapi ke sini, sudah bising betul, merusak citra," kata pria yang mengaku anggota Kadin.

Seharusnya, kata dia, pengurus Kadin lebih fokus pada peningkatan kualitas anggota, bukan terus bersiteru memperebutkan kepemimpinan.

Sebelumnya, Kadin Indonesia kubu Suryo Bambang Sulisto membuat iklan pernyataan yang berisi penetapan Nada Faza Soraya sebagai Plt Ketua Kadin Kepri, menggantikan Johanes Kennedy yang dicopot karena terlibat dalam Munaslub di Pontianak.

Pernyataan itu kemudian dijawab iklan dari kubu Oesman Sapta yang menyatakan pemberhentian Johanes Kennedy sebagai anggota dan Ketua Kadin Kepri tidak sah, serta pengangkatan Nada Faza Soraya sebagai tidak berlaku.