JAKARTA: Kasus pungutan biaya obat dan pelayanan kepada pasien peserta asuransi kesehatan yang terpaksa membeli obat kategori nondaftar dan plafon harga obat, hingga kini masih sering terjadi.Menurut Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran, hal itu karena lemahnya kendali manajemen PT Askes terhadap Pemberi Pelayanan Kesehatan (PKK) atau dokter nakal yang hanya mementingkan keuntungan belaka.“Pemerintah harus segera mencegah pungutan biaya obat dan biaya pelayanan kepada pasien askes [asuransi kesehatan], karena masih sering terjadi pungutan, terutama ketika pasien terpaksa beli obat yang dikategorikan non-DPHO,” ujarnya, hari ini (28/02).Herlini menjelaskan semestinya biaya obat dan pelayanan pasien askes semaksimal mungkin terlindungi oleh PT Askes secara keseluruhan tapi hingga kini masih sering terjadi pungutan biaya obat dan biaya pelayanan kepada pasien peserta asuransi ini.Kondisi itu sama artinya menjebak pasien peserta asuransi untuk menambah biaya berobat yang jumlahnya sangat tinggi dan membebani, bahkan seringkali membuat miskin pasien yang bersangkutan.Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR dan PT Askes pada 27 Februari 2012, terungkap bahwa pada tahun ini jenis obat kategori DPHO (Daftar dan Plafon Harga Obat) mencapai 1.646 item.Daftar obat-obatan itu diyakini cukup mampu memenuhi pelayanan pasien asuransi tersebut dengan beragam penyakit atau keluhan. Bahkan, untuk kasus katastropik seperti pasien kanker banyak obat yang dijamin PT Askes.Herlini minta PT Askes untuk secara berkesinambungan menyosialisasikan hak-hak pelayanan dan obat-obatan yang dijamin melalui jaringan kerja Askes Center.“BUMN ini juga harus segera menertibkan PPK atau dokter nakal yang hanya memikirkan keuntungan semata dengan memberi resep obat non-DPHO kepada pasien peserta bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi dokter,” tuturnya.  (ra)