Desakan menaikan harga BBM bersubisidi terus mengemuka dan mendominasi wacana Pemerintah. Struktur harga lebih banyak dikedepankan dalam wacana tersebut.

Padahal masalah utama ada di struktur produksi yang mengalami penurunan terus menerus setiap tahun.

Pemerintah harus menjelaskan dan memaparkan berbagai alternatif opsi tersebut kepada masyarakat, sehingga diharapkan adanya pertimbangan yang matang dan dapat diberikan masukan yang efektif.

Jika pemerintah tetap bersikeras menaikan BBM maka kompensasi tidak boleh berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti kebijakan pasca kenaikan BBM di masa lalu.

Karena BLT sesungguhnya itu tidak dapat menyentuh persoalan pokok masyarakat baik di sektor konsumsi maupun sektor produksi.

Karenanya lebih baik kompensasi BBM bersubsidi tersebut diarahkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur energi dan sektor riil di masyarakat.

Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan migas yang lebih strategis dan komprehensif, jangan sampai kita terus terjebak pada persoalan subsidi BBM terus menerus setiap tahun.

Beberapa pekan terakhir ini kita justru melihat inkonsistensi kebijakan terjadi dikalangan Pemerintah yang plin plan terhadap harga BBM bersubsidi, satu waktu mengatakan naik namun beberapa waktu kemudian tidak akan naik.

Ini menunjukan bahwa kebijakan harga BBM bersubsidi tidak dilakukan dengan matang.

Dalam APBN tahun anggaran 2013, alokasi anggaran subsidi mencapai Rp316,1 triliun.

Alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN tahun anggaran 2013 tersebut akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun.

Jika kenaikan BBM terjadi di tahun 2013 maka akan mendorong peningkatan inflasi dan menambah beban masyarakat, mengingat belum lama ini kenaikan tarif dasar listrik telah dilakukan oleh Pemerintah di awal tahun.

>> H. Rofi’ Munawar, Lc., Anggota Komisi VII FPKS DPR RI