JAKARTA:Menteri  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan tidak mau berkomentar terkait rumor bahwa  dirinya terkena 'semprit' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Dahlan ketika ditanyakan soal kabar dirinya terkena teguran SBY,   Bos kelompok Jawa Pos itu malah bertanya kapan itu dilakukan SBY."Kapan itu.  Gak tahu. No comment," kata Dahlan saat ditanya wartawan tak lama setelah pesawat yang ditumpanginya mendarat di Pangkalan TNI-AU, Halim Perdanakusuma bersama rombongan Presiden SBY dari kunjungan ke Darwin, Australia dan Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.Dalam kesempatan sama Sekretaris Kabinet Dipo Alam ditanyakan soal Dahlan kabarnya 'disemprit' SBY karena terkait aduan dari dirinya, juga  tidak mau berkomentar.Dipo  tergesa masuk ke mobilnya, dan segera meninggalkan Halim."Ha...ha...ha," Dipo hanya tertawa menjawab pertanyaan wartawan dengan tawa kecilnya sesaat sebelum menutup pintu mobilnya.Seperti diketahui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dikabarkan ditegur pihak Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Kabinet, Dipo Alam disebut-sebut yang memberikan disposisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga mantan wartawan itu kena semprit.Dahlan dikenal banyak melakukan aksi yang tidak biasa bagi seorang menteri. Pemilik kelompok usaha Jawa Pos itu banyak membuat gebrakan sehingga popularitasnya melonjak. Dia disebut-sebut sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yangakan berlaga pada Pemilu 2014.Kebijakan Dahlan mengganti sejumlah direksi dan komisaris perusahaan pelat merah juga menuai protes. Dia digugat dua direktur PT Biro Klasifikasi Indonesia--karena dipecat--ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Dikabarkan Dipo Alam menyampaikan memorandum yang ditujukan kepada Presiden SBY bertanggal 10 April 2012. Dalam memorandum itu, Sekretaris Kabinet ini meneruskan laporan Dahlan mengenai penggantian direktur utama dan komisaris utama di lima perusahaan negara, yakni PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Pindad. (faa)