BISNIS.COM, JAKARTA—Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana mencabut rumah dinas camat dan lurah yang tidak produktif dan ditukar dengan rumah susun.

Tidak hanya rumah dinas camat dan lurah saja, pemprov DKI juga bakal memakai kantor-kantor tidak produktif untuk bangun rumah susun yang dibutuhkan masyarakat bahkan ada rencana regrouping sekolah dasar (SD).

“Ada yang nanti grouping sekolah SD. Rumah dinas camat dan lurah kalau memang tidak produktif ya mau gimana lagi? Dan kalau ada kantor-kantor yang tidak berguna, tidak produktif semuanya akan diarahkan kesana,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Rencana pencabutan rumah dinas tersebut untuk memenuhi kebutuhan tanah DKI yang sangat banyak. Pasalnya, DKI sedang gencar menagih pengembang atas Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang masih ada piutang sebanyak 680 tower rusun senilai Rp13 triliun.

“Makanya kita ada tagihan kepada developer sebanyak 680 rusun, mau ditaruh dimana kalau ngga cari lahan?,” ujar Jokowi.

Ditanya apakah camat dan lurah tidak menggunakan rumah dinasnya, Jokowi belum pernah mengecek sehingga belum bisa jawab.