RSS FEEDLOGIN

IMPOR HORTIKULTURA: DPR Bujuk Pemerintah Pertahankan Aturan Impor Bawang Putih

Sutarno   -   Rabu, 13 Maret 2013, 17:53 WIB

TERKAIT

POPULER

PILIHAN REDAKSI

130308_bawang-merah.jpgBISNIS.COM, JAKARTA–Legislatif mengingatkan agar gejolak harga bawang putih yang terjadi saat ini tidak membuat pemerintah membatalkan pengaturan impor hortikultura.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mencurigai kelangkaan pasokan dan lonjakan harga bawang putih secara tak terkendali merupakan upaya importir dan negara lain agar kebijakan impor produk hortikultura kembali dibuka lebar.

“Bukan hanya importir. Kedutaan besar datang ke komisi VI untuk meminta pengaturan impor melalui karantina dan pelabuhan supaya dicabut. Jadi, ada kepentingan asing,” katanya hari ini, Rabu (13/3/2013).

Menurutnya, tak ada yang keliru dengan kebijakan pembatasan pintu masuk dan karantina impor hortikultura karena bertujuan memacu produksi dalam negeri.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menduga kenaikan harga bawang putih secara tak masuk akal justru terjadi karena permainan sejumlah importir melalui praktik kartel. Importir, kata dia, sengaja menimbun barang.

Untuk itu, Komisi VI bersama Kementerian Perdagangan berencana melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk memastikan pasokan barang di pintu masuk impor hortikultura.

Seperti diketahui, saat ini terdapat sekitar 330 kontainer bawang putih impor yang tertahan di Tanjung Perak.

“Ini akan kami lihat apakah kesalahan ada di balai karantina atau di importir yang tidak mau mendistribusikan. Jadi, kalau sekarang terjadi kelangkaan dan kenaikan luar biasa, kami akan cek per sektor. Jangan langsung dihantam regulasinya,” ujarnya.

Source : Sri Mas Sari

Editor : Sutarno

Komentar :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.