Terus terang saya tercenung ketika mendengar premis yang disampaikan seorang Direktur Utama sebuah perusahaan ternama, tentang pergeseran makna korupsi di Indonesia belakangan ini.

Dalam sebuah "obrolan warung kopi", dirut perusahaan yang malang melintang di bisnis telekomunikasi ini bertanya kepada saya, "Apa beda korupsi jaman dulu dengan sekarang?"

"Lebih masif dan tak punya malu?" jawab saya. "Bukan," katanya. "Korupsi jaman sekarang ini positif untuk pertumbuhan."

Waladalah. Sepersekian detik saya kaget. Tetap kekagetan itu tak sampai berdetik-detik. Buru-buru hati kecil saya membenarkan. Iya, korupsi yang terjadi secara masif sekarang ini turut punya dampak menyebarkan daya beli ke seluruh nusantara, yang mendukung ekonomi konsumsi.

Eitt, jangan buru-buru sewot dulu, atau menyangka saya mendukung praktik korupsi. Tentu saja tidak. Korupsi harus dihabisi, tidak ada keraguan untuk itu.

Tetapi merenungkan premis Sang Dirut tadi juga memakan sedikit sudut otak saya, yang mereka-reka hubungan sebab akibat. Korupsi "bagus" untuk ekonomi saat ini? Jangan-jangan iya.

***

Premis Sang Dirut sebenarnya berawal dari sebuah obrolan sederhana: ledakan kelas menengah yang berdaya beli di Indonesia. Banyak bisnis menikmati situasi ini, mulai dari bisnis telekomunikasi, media, transportasi, hingga bisnis konsumer termasuk otomotif.

Beberapa waktu lalu Dubes Indonesia untuk Jepang M. Lutfi, merujuk sebuah survei, menyebutkan kelas menengah Indonesia mencapai 140 juta orang yang memiliki pendapatan minimal US$3.500 setahun.

Dengan kata lain, ini adalah kelompok populasi yang memiliki pendapatan minimal  sekitar Rp35 juta setahun atau sekitar Rp3 juta sebulan.

Data lainnya menyebutkan ada sekitar 10 juta orang Indonesia yang memiliki pendapatan rata-rata Rp30 juta sebulan. Lalu disebutkan pula ada 7 juta tambahan kelas menengah baru setiap tahun dengan pendapatan 10 juta sebulan.

Bukan main. Luar biasa. Mereka memiliki daya beli. Mereka butuh kendaraan dan rumah. Mereka tak mau lagi naik bis atau kapal laut jika bepergian, melainkan pakai mobil atau pesawat terbang.

Di level pemula, para kelas menengah baru ini adalah pengguna sepeda motor. Saya ingat nasehat Menteri BUMN Dahlan Iskan, jangan pernah membenci pemakai sepeda motor jika kenyamanan menyetir mobil Anda terganggu.

"Mereka ini adalah kelompok yang segera naik kelas menjadi kelas menengah, karena sepeda motor menjadi alat untuk menjangkau tempat kerja yang lebih cepat dan murah," papar Dahlan ihwal pengendara motor itu.

Meskipun demikian, harus diakui, kombinasi ledakan jumlah mobil dan sepeda motor ini menjadi penyebab Jakarta, dan banyak kota besar di Indonesia, menjadi macet luar biasa.

Maka, ini sebenarnya juga "peluang bisnis" bagi pemerintah: tantangan untuk segera membangun infrastruktur dan moda transportasi umum massal di kota-kota besar, utamanya Jakarta.

Dan bandara kota-kota besar Indonesia sejak lima tahun terakhir luar biasa sibuk. Soekarno Hatta yang kapasitasnya cuma 20 juta setahun dijejali lebih dari 50 juta penumpang tahun lalu.

Maka semua bandara pun berbenah, tak hanya di Jakarta. Inilah yang disebut ekonomi konsumsi, yang menyebabkan pemerintah "keteteran dan kedodoran" mengejarnya dari sisi penyediaan infrastruktur dan fasilitas bisnis.

Tetapi kembali kepada premis Sang Dirut,  apakah benar ekonomi konsumsi itu punya kaitan erat dengan maraknya praktik korupsi lima tahun terakhir ini? Apalagi banyak kepala daerah yang masuk penjara, setidaknya menjadi tersangka kasus korupsi.

Dengan kata lain, korupsi yang di masa lalu terpusat di Jakarta, sejak era otonomi daerah terdesentralisasi pula sejalan dengan penyebaran sumberdaya keuangan ke daerah-daerah.

Apakah 'desentralisasi korupsi' telah menjadi salah satu funding bagi ekonomi konsumsi, sehingga negeri ini tumbuh berkat ekonomi korupsi?

***

Tanpa berfikir untuk mencari jawaban sebab-akibat, saya justru sepakat dengan gebrakan Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang terpaksa bongkar-bongkar dapur orang: perilaku anggota DPR.

Dahlan menggebrak publik saat mengatakan sejumlah oknum DPR suka minta jatah ke BUMN. Kalau BUMN pernah dianggap sebagai sapi perah dan sarang korupsi, maka "nyanyian Dahlan" seperti membenarkan itu semua, dan aktornya antara lain para oknum DPR.

Klop sudah. Bekas Sekretaris Menteri BUMN Said Didu pun mengungkapkan kelompok yang suka "minta jatah" ke BUMN tidak hanya oknum DPR. Ada juga politisi, pejabat di lingkaran kekuasaan dan oknum yang punya hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ada pula oknum LSM, dan --saya menduga-- ada pula oknum media.

Maka apapun yang terjadi, hendaknya Pak Dahlan jangan surut ke belakang. Lawan praktik korupsi dari apa yang kita bisa lawan. Sekecil apapun, tentu akan memberi kontribusi besar.

Begawan properti Ciputra pun mengaku akan melakukan cara seperti dilakukan Dahlan jika menghadapi situasi yang sama. Pak Ci pun akan melawan.

Hanya kali ini banyak pertanyaan mengapa DIS, inisial ngetop dari Dahlan Iskan, mengoreksi nama-nama "tergugat" yang diajukan ke DPR sebagai "peminta jatah" dari BUMN?

Tanpa api tak mungkin keluar asap. Mengapa sekelas Pak Dahlan bisa surut? Apakah DIS mendapatkan masukan yang tidak pas sehingga terpaksa harus melakukan koreksi? Apakah lantaran data yang diperoleh DIS benar-benar salah, atau karena lobi pihak tertentu? Hanya Pak DIS yang tahu, mengapa sampai harus meralat nama-nama itu.

Go ahead, Pak Dahlan. Saya yakin banyak orang yang menyokong inisiatif-inisiatif gebrakan seperti dilakukan Dahlan. Karena itu saya tetap berharap, ini bukan indikasi surutnya langkah DIS memberangus ruang gerak para koruptor.

Langkah kecil akan selalu punya dampak, bahkan dampaknya bisa besar dan sangat besar. Apalagi jika momentumnya tepat, dan takarannya pas. Analogi itu rasanya juga pas jika dipakai untuk terus menjaga spirit memberantas korupsi di Tanah Air.

Di tengah ledakan persepsi positif terhadap Indonesia saat ini, bangsa ini kita perlu hijrah dari ekonomi korupsi. Saya yakin hijrah semacam itu menjadi kebutuhan, seberapa pun besar benefit 'desentralisasi korupsi' buat segelintir orang yang menikmatinya, meskipun jumlah gelintir itu jauh lebih banyak sekarang dibandingkan dengan di masa lalu, seperti premis Sang Dirut tadi.

Saya tetap percaya, desentralisasi keuangan, desentralisasi kesempatan, desentralisasi sumberdaya, dan desentralisasi pengambilan keputusan, akan memberi manfaat jauh lebih besar jika tidak disertai desentralisasi korupsi.

Sebab ekonomi dengan lebih sedikit korupsi (less-corruption economy), bagaimanapun akan memberi benefit lebih luas, lebih efisien, dan lebih kompetitif karena berbiaya rendah secara nasional.

Itulah pondasi banyak negara maju yang kini memiliki pendapatan perkapita di atas US$30.000 per tahun. Mereka sejahtera, karena pendapatan yang jauh melebihi kebutuhan konsumsi. Lebih lagi, karena pendapatan yang dinikmati lebih banyak orang, bukan hanya di sekitar lingkaran kekuasaan, atau di lingkaran pembuat kebijakan di Jakarta maupun di daerah-daerah. Bagaimana menurut Anda? (arief.budisusilo@bisnis.co.id)