BISNIS.COM, JAKARTA -- Sosok Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution dinilai sebagai kandidat paling tepat untuk mengisi jabatan Menteri Keuangan yang akan ditinggalkan Agus D.W. Martowardojo.

Seperti diketahui, Selasa 26 Maret lalu, Agus D.W. Martowardojo telah mendapat restu dari Komisi XI DPR RI untuk menggantikan Darmin Nasution sebagai Gubernur BI yang masa jabatannya berakhir pada Mei tahun ini.

Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada Tony Prasetiantono menilai Darmin sebagai figur terkuat karena pengalamannya yang banyak dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di Kementerian Keuangan.

“Figur terkuat adalah Darmin Nasution yang pernah menjabat banyak posisi strategis di Kemenkeu, [seperti] Dirjen Pajak, Kepala Bapepam-LK, dan Dirjen Lembaga Keuangan. Integritasnya kuat, serta dikenal baik oleh pasar,” katanya dalam pesan singkat kepada Bisnis, Minggu (31/3/2013).

Tony memandang pengganti Agus Marto tidak boleh mendapatkan ‘kemewahan’ untuk belajar dan beradaptasi di dalam pemahaman fiskal dan ekonomi makro karena waktu yang sangat singkat, yaitu tinggal 1 sampai 1,5 tahun lagi.

Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif INDEF, juga menilai sosok Darmin sebagai calon yang paling memungkinkan untuk menggantikan Agus Marto.

Pengalamannya di Kemenkeu, khususnya sebagai Dirjen Pajak, menjadi aspek penting dalam memperbaiki kinerja penerimaan pajak yang kurang baik pada tahun lalu. Selain itu, sambungnya, pengalamannya sebagai Gubernur BI juga memberikan nilai tambah tersendiri bagi sosok Darmin.

“Dia [Darmin] mengetahui celah sektor moneter, juga dari sisi fiskal. Pengalamannya yang panjang memudahkan koordinasi dengan kementerian lain,” ujarnya .

Di sisi lain, imbuhnya, penunjukkan Darmin akan memudahkan tugas Presiden karena jika posisi Menkeu diisi oleh sosok seperti Anny Ratnawati, Mahendra Siregar, atau Fuad Rahmany, Presiden lagi-lagi harus mencari pengganti jabatan yang mereka tinggalkan.

Senada dengan Tony dan Erani, Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menilai sosok Darmin mampu memberikan keyakinan pada investor. Pasalnya, pemilihan Menteri Keuangan yang mencapai tiga kali di dalam satu periode kepemimpinan Presiden berisiko menurunkan kepercayaan investor terhadap kepastian iklim investasi.

“Satu periode 3 menteri itu memberikan persepsi negatif terhadap investor. Makanya Presiden perlu memilih orang yang tepat dan orang dalam. Pak Darmin kan bisa dikatakan orang dalam,” ujarnya, Minggu (31/3).

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Unika Atmajaya Aloysius Prasetyantoko menganggap tepat sosok Darmin karena dia tidak memiliki afiliasi politik dengan partai politik (parpol) manapun.

Selain Darmin, dia mengungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Chatib Basri bisa juga dimasukkan ke dalam bursa Menkeu.

Ina Primiana, Pengamat Ekonomi Universitas Padjadjaran, menekankan selain pentingnya sosok non parpol, pengganti Agus Marto harus bisa memperbaiki struktur APBN, terutama dalam perannya mendorong sektor riil. Namun, Ina tidak memberikan figur pengganti Agus Marto.

Tantangan Menkeu

Lebih lanjut, Tony memaparkan tiga tantangan Menkeu yang baru dalam menyelesaikan masa jabatannya yang singkat. Ketiga tantangan itu adalah pertama peningkatan penerimaan pajak yang mencapai 24,8% dari realisasi 2012 sebesar Rp835,25 triliun ke target APBN 2013 sebesar Rp1.042,3 triliun.

Kedua perbaikan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga (k/l) yang dinilai masih rendah, dan ketiga meyakinkan Presiden terkait ancaman pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan mengganggu keberlanjutan fiskal.

“Presiden harus diyakinkan subsidi energi tahun ini akan jebol di level Rp320 triliun. BBM bersubsidi perlu naik menjadi Rp6.000/liter. Jika ingin melindungi kelompok bawah, BBM bersubsidi diberikan ke pemotor dengan harga Rp4.500/liter,” papar Tony.

Terkait penyerapan anggaran, Lana menyoroti perbaikan penyerapan anggaran pada belanja modal. Pasalnya, belanja modal memberikan multiplier effect yang besar dalam mendorong perekonomian. “Kritiknya kan selama ini penyerapan [belanja modal] kurang dari 5% sampai Maret 2013,” kata Lana.

Adapun, Erani menekankan Menkeu baru harus mampu mengawal politik anggaran dengan sehat dan ketat, apalagi momentum tahun 2013 dan 2014 sebagai tahun politik.

“Tekanan parpol untuk memanfaatkan APBN pasti sangat tinggi sehingga butuh figur yang bisa mengawal APBN agar tidak bocor,” pungkasnya.