SAAT ini, restoran dan rumah makan bebek atau itik sudah menjamur di berbagai daerah. Itu juga diiringi oleh bertambahnya masyarakat yang gemar mengkonsumsi bebek terutama bebek goreng.Coba tengok rumah makan Bebek H. Slamet, selalu ramai oleh pengunjung. Apalagi, pada akhir pekan, untuk mendapatkan tempat duduk saja seringkali harus mengantri terlebih dahulu.Namun, adanya serangan wabah virus avian influenza (H5N1) atau flu burung terhadap beberapa peternak itik lokal di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, secara tidak langsung membuat konsumen menjadi cemas untuk mengkonsumsi bebek.Dari sisi suplai, adanya wabah flu burung itu akan membuat pasokan itik ke rumah makan terganggu, karena sampai saat ini sudah tercatat 350.000 ekor itik mati akibat serangan wabah flu burung tersebut.Menanggapi keluhan dari peternak itik lokal itu, Kementerian Pertanian mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan pada 6 Desember lalu.Dalam surat edaran itu menyatakan telah ditemukan highly pathogenic avian influenza (HPAI) subtipe H5N1 dengan clade 2.3 sub clade 2.3.2. Clade 2.3 itu baru pertama kali ditemukan di Indonesia. Kemungkinan hal itu terjadi akibat ada mutasi genetic shift dari virus sebelumnya, masuknya itik impor ilegal atau migrasi burung liar. Endemik wabah flu burung jenis clad 2.1 pernah menyerang perunggasan di Indonesia pada 2004.Data dari Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) mencatat produksi ayam broiler di Tanah Air pada tahun ini mencapai 1,7 miliar ekor. Produksi ayam lokal 90 juta ekor, sedangkan produksi itik lokal mencapai 18 juta ekor.Ketua Umum Himpuli Ade Meirizal Zulkarnain mengatakan total populasi itik di Tanah Air sekitar 53 juta ekor, sedangkan produksi itik lokal setiap tahun mencapai 18 juta ekor. Sementara itu, populasi ayam lokal mencapai 300 juta ekor.Sementara itu, produksi itik oleh industri peternakan skala besar mencapai 10% dari itik lokal atau 1,8 -2 juta ekor per tahun.“Virus flu burung yang menyerang itik lokal ini diakibatkan oleh itik impor. Dulu pada saat ada wabah flu burung menyerang ayam pada 2004 juga berasal dari unggas impor. Jadi, kami meminta kepada pemerintah untuk menghentikan impor itik,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (11/12).Ade menuturkan serangan flu burung itu mengakibatkan suplai bebek terganggu. Selain itu, banyak peternak itik yang menderita kerugian cukup besar. Angka kematian itik mencapai 250.000 ekor itu, berarti peternak menderita kerugian Rp21 miliar.Jika, wabah tersebut tidak segera ditanggulangi, maka tidak menutup kemungkinan semakin banyak itik yang mati, sehingga kerugian yang diderita oleh peternak akan semakin besar.“Masyarakat tidak perlu khawatir, bebek masih aman dikonsumsi asalkan dimasak dengan baik yaitu dimasak sampai matang.”Saat dikonfirmasi, pemerintah menyatakan masih terus melakukan tindakan pencegahan terhadap kasus kematian ribuan bebek di beberapa daerah akibat virus flu burung.Saat ini, pemerintah masih melakukan analisa bersama ahli kesehatan hewan di delapan laboratorium untuk mendeteksi adanya kemungkinan virus tersebut menular ke unggas jenis lainnya.Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Pujiatmoko mengatakan virus yang menyerang ribuan itik tersebut mirip dengan virus flu burung yang berasal dari sejumlah negara.Menurutnya, masih perlu dilakukan pelacakan kembali apakah virus tersebut menyebar melalui burung yang migrasi dari luar negeri ataupun itik yang diimpor.Pemerintah sudah mengeluarkan larangan impor itik dari negara yang belum bebas flu burung sejak 2005 lalu. Beberapa negara yang dilarang diantaranya seperti Malaysia, China, Hongkong, Jepang, Korea, Vietnam, Laos, dan Thailand.Selama ini, katanya, impor itik berasal dari daerah yang bebas flu burung, seperti misalnya impor itik yang berusia satu hari (DOC) dari Prancis dan Inggris.Pemerintah, katanya, sudah melakukan sejumlah tindakan untuk pencegahan virus flu burung tersebut termasuk mencegah lalu lintas persebaran antardaerah.Sementara itu, Ade mempertanyakan jika pemerintah tidak mengeluarkan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) untuk impor itik dari negara yang masih belum bebas flu burung mengapa impor itik bisa dilakukan dari negara-negara tersebut terutama dari Thailand dan China.Dia meminta pemerintah untuk segera menangani kasus ini. Pasalnya, jika pemerintah membiarkan virus ini menyebar, populasi itik lokal akan menurun. Menurutnya, serangan flu burung kali ini merupakan yang terganas dibandingkan sebelumnya. Terlebih, kasus kematian pada itik dalam jumlah besar baru terjadi dalam sebulan terakhir ini.Dia meminta pemerintah untuk menghentikan impor itik, karena diduga membawa virus H5N1 yang berakibat pada kematian itik lokal.Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Syukur Iwantoro mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah preventif secara intensif untuk melokalisir daerah sebar virus tersebut."Kami (pusat, provinsi dan kabupaten) telah sedang dan akan terus melakukan upaya mencegah sebaran virus ini," ujarnya.Ade menuturkan langkah preventif yang dimaksud oleh pemerintah sifatnya normatif. Pasalnya, hal tersebut sudah merupakan standar operation prosedur (SOP) untuk para peternak itik ketika ada penyakit.Ade menegaskan serangan flu burung terhadap itik disebabkan oleh itik impor. Oleh karena itu, dia meminta impor itik agar dihentikan. Menurutnya, selama ini industri unggas skala besar yang mengimpor itik. “Penyebaran virus flu burung ini bukan berasal dari itik lokal tetapi dari itik impor.”Selain itu, dia meminta agar produksi pembibitan dan persilangan itik impor di Indonesia dihentikan. Pemerintah, katanya, juga harus restrukturasi perunggasan agar peternakan unggas menjadi efektif dan efisien.Dia menambahkan pemerintah juga harus memberikan kompensasi unggas yang dimusnahkan akibat flu burung tersebut. “Selain itu, pemerintah harus memberikan stimulan dan modal bagi peternak.Terlepas dari apa penyebab virus flu burung itu, pemerintah harus segera menangani wabah tersebut agar tidak menyebar lebih luas lagi. Agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi yang ditanggung oleh peternak, rumah makan, dan pelaku lainnya di sektor perunggasan. (Bsi)