BISNIS.COM, JARKARTA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan 21 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) baru untuk meningkatkan produksi nasional dan mewujudkan ketahanan energi di masa mendatang.

Dirjen Migas Kementerian ESDM mengatakan 21 WK Migas yang ditawarkan dalam penutupan IPA Convex ke 37 itu terdiri dari 19 WK Migas konvensional dan 2 WK Migas nonkonvensional. Pengambilan dokumen lelang untuk blok migas yang ditawarkan Pemerintah itu dapat dimulai paling lambat Juni 2013 mendatang.

"Keberhasilan penawaran blok baru ini akan menambah cadangan minyak sebanyak 3,1 milyar barel dan gas sebanyak 57,6 triliun kaki kubik [TCF]," katanya di Jakarta, Jumat (17/5).

Dari 19 blok migas konvensional yang ditawarkan, sebanyak 16 blok akan ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung. Sementara 3 blok lainnya akan dilelang dengan mekanisme reguler.

3 Blok migas konvensional yang ditawarkan melalui lelang reguler itu adalah Blok Sumba Sawu dan East Seringapatam di lepas pantai Sumba, serta East Abadi di lepas pantai Maluku.

Sementara ke-16 blok yang ditawarkan dengan penawaran langsung adalah blok Palmerah Baru di daratan Jambi dan Sumatera Selatan, Sakti di lepas pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Blok North Madura II dan North East Madura IV di lepas pantai utara Madura, Anugerah di lepas pantai Jawa Timur, East Bontang di Kalimantan Timur, dan North Adang di Selat Makassar.

Selanjutnya South Sulawesi I dan South Sulawesi II di Sulawesi Selatan, South East Sulawesi I dan South Sulawesi II di lepas pantai Sulawesi Tenggara, West Abadi dan Yamdena di lepas pantai Maluku, South Aru di Pulau Aru, Bird's Head di lepas pantai utara Papua Barat, serta Merauke di daratan Papua.

Marjolijn Wajong, President Direktur Santos Indonesia mengatakan diperlukan perbaikan tata kelola migas untuk memperbaiki kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di dalam negeri.

"Tahun ini rencananya akan ada pengeboran 258 sumur eksplorasi. Tahun lalu juga telah ditetapkan targetnya, tetapi tidak pernah tercapai. Itu artinya memang ada masalah yang harus diselesaikan oleh para pembuat kebijakan," katanya.

Dia  mencontohkan mekanisme perizinan yang harus melalui beberapa Kementerian menyebabkan proses eksplorasi dan eksploitasi berjalan lambat. Belum lagi pengeboran di laut dalam dan wilayah terpencil yang memerlukan biaya tinggi.

Untuk itu, dirinya meminta Pemerintah memberikan insentif yang dapat memenuhi keekonomian blok migas. "Untuk pengeboran di laut dalam dan wilayah terpencil, serta pengembangan migas nonkonvensional memerlukan biaya tinggi, sehingga memerlukan insentif yang tepat," jelasnya.