Setiap kendaraan yang masuk ke dalam ruas jalan yang macet pada hakekatnya juga berkontribusi pada kemacetan itu sendiri. Kontribusi ke total waktu tunggu dari setiap kendaraan inilah yang menjadi inti kerugian langsung ekonomi dari suatu kemacetan.

Kita asumsikan bahwa pada suatu jam sibuk pagi hari, mobil kita masuk ke suatu ruas jalan dan berkontribusi atau 'menyumbang 9 detik saja' pada waktu total kemacetan di ruas tersebut.

Kita asumsikan juga bahwa setelah mobil kita masih ada 500 mobil lagi yang masuk. Total kerugian waktu yang dirasakan oleh 500 mobil yang lain yang disebabkan oleh 9 detik kontribusi kemacetan dari mobil kita adalah 4500 detik atau 1,25 jam.

Bagaimana menguangkan kerugian sebesar 1,25 jam itu? Salah satu cara yang biasa dipakai adalah dengan menggunakan nilai waktu atau value of time (VoT) sebagai pengali.

Nilai waktu pada perjalanan dengan tujuan ke tempat kerja dapat diartikan sebagai besarnya produktifitas kerja seseorang selama satu jam. Salah satu contoh paling sederhana adalah penggunaan nilai upah mínimum (UMR) per jam sebagai nilai waktu.

Jika nilai upah minimum (UMR) DKI Jakarta tahun ini yang sebesar Rp2,2 juta per bulan dapat kita anggap sebagai batas minimum produktivitas, maka nilai waktu per jam berdasarkan UMR tersebut dapat kita hitung secara kasar sebesar Rp1.3750/jam.

Jika rata-rata terdapat dua orang per kendaraan di ruas tersebut, maka dengan mengalikan nilai waktu, tingkat okupansi kendaraan, dan kerugian waktu, dapatlah kita hitung besarnya kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh masuknya mobil kita ke dalam kemacetan yaitu sebesar Rp34.375.

Nilai Rp34.375 per kendaraan yang diperoleh dengan asumsi-asumsi yang kasar dan sederhana ini menunjukan besarnya kerugian ekonomi yang diakibatkan atau yang disumbangkan oleh setiap mobil yang masuk ke dalam kemacetan pagi hari di ruas tersebut.

Meskipun pada prakteknya jauh dari sederhana alias membutuhkan model yang didasari data yang memadai dan asumsi yang bisa dipertanggungjawabkan, namun demikanlah nilai kerugian ekonomi atau eksternalitas akibat kemacetan dihitung.

Prinsip yang sama juga dipakai dalam penghitungan besarnya pungutan, pajak, atau charging per kendaaraan di daerah-daerah yang menerapkan pajak kemacetan (congestion charging).

Nilai yang dihitung lewat contoh sederhana di atas, memperlihatkan dampak ekonomi dari satu mobil di satu ruas saja. Jika data tersedia, dapatlah kita hitung berapa besar total kerugian ekonomi di seluruh jaringan jalan kota, berapa kerugian per hari, per tahun dan berapa proporsi kerugian ekonomi tersebut jika kita bandingkan dengan besarnya Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD), misalnya.

KERUGIAN TAK LANGSUNG

Total kerugian ekonomi akibat kemacetan belumlah lengkap jika kita belum menghitung kerugian-kerugian yang tidak langsung lainnya.

Dampak kemacetan lain yang paling populer adalah efek polusi kendaraan termasuk polusi suara terhadap kesehatan dan kerugian ekonomi akibat pemborosan BBM yang terbakar percuma selama kemacetan. Dampak lainnya yang kurang populer adalah pengaruh emisi karbon dioksida terhadap perubahan iklim dan dampak kemacetan terhadap lingkungan sosial.

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan karena kemacetan lalu lintas di perkotaan yang begitu besar menyisakan pula berbagai pertanyaan besar:
Sampai kapan kita akan mensubsidi BBM untuk kendaraan? Sampai kapan dana pembangungan jalan raya akan dengan mudahnya diambil dari APBD? Sampai kapan para pengguna kendaraan bermotor pribadi, terutama mobil, akan dibebaskan dari membayar pajak atau charging sebagai kompensasi atau berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya?

Pada saat yang sama ada satu pertanyaan besar yang muncul terkait dengan moda angkutan massal non-jalan raya:

Sampai kapan para pengguna jasa moda kereta, seperti KRL Jabodetabek harus menanggung 100% biaya investasi maupun operasional?

o> Joko Purwanto adalah blogger dan peneliti bidang transportasi ekonomi di Transport & Mobility Leuven, Belgia.