SUDAH lebih sepekan terakhir, diskusi mengenai dua opsi yang kemungkinan diambil pemerintah berkaitan dengan kebijakan subsidi bahan bakar minyak atau BBM beredar ke publik. Besar kemungkinan, pemerintah akan mencabut subsidi BBM bagi orang kaya, dan mempertahankan subsidi bagi orang miskin.

Opsi lain, yang tampaknya belum akan diambil, adalah menaikkan harga BBM untuk seluruh konsumen, dengan memberikan kompensasi bagi penduduk miskin. Namun, kita masih harus bersabar menanti kepastian tentang kebijakan yang akan dipilih oleh pemerintah.

Tentu, wacana ini ada ongkosnya. Berbagai penjelasan dari pejabat pemerintah, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tentang kebijakan subsidi BBM ini telah disikapi dengan tidak hanya wait and see alias melihat dan menunggu, tetapi juga dengan tindakan spekulatif.

Di beberapa daerah, menurut informasi yang diterima Bisnis, telah terjadi kelangkaan beberapa jenis BBM bersubsidi termasuk solar sejak akhir pekan kemarin. Kalaupun ada solar, misalnya, harganya sangat mahal, sekitar Rp11.000 per liter.

Ini memberikan gambaran, bahwa pemerintah perlu bertindak cepat. Pasalnya, belajar dari pengalaman, wacana penghapusan subsidi BBM yang keluar ke permukaan, selalu menjadi ajang spekulasi.

Lebih dari itu, unsur ketidakpastian karena pemerintah mengulur waktu, apa pun alasannya, telah menciptakan berbagai persepsi dan justru berdampak inflasi, karena para pedagang yang wait and see tadi mulai menaikkan harga jual produk mereka yang terkait dengan biaya transportasi. Padahal harga BBM belum disesuaikan. Ini yang menambah alasan, mengapa kebijakan mengenai subsidi BBM harus segera diumumkan. Bukan ditunda-tunda.

Dalam konteks itulah, harian ini sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah agar firm dalam menghapuskan subsidi tersebut, apa pun opsi yang diambil. Di satu sisi, kejelasan kebijakan tentang subsidi akan membantu penyehatan APBN, dan di sisi lain akan menekan tindakan-tindakan spekulatif dari masyarakat.

Betul bahwa ada dampak seketika dari kebijakan tersebut, tetapi masyarakat sudah terbiasa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan yang lebih penting, memberikan kepastian untuk perencanaan bisnis dan perencanaan investasi.

Soal dampak bagi masyarakat miskin, tentu pemerintah sudah mengantongi opsi kebijakan, termasuk kompensasi yang menurut Presiden Yudhoyono, tidak bisa ditawar lagi. Apalagi Presiden Yudhoyono sendiri sangat concern terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pengurangan subsidi BBM ini, terutama bagi penduduk miskin. Maka, apabila harga BBM saat ini terpaksa naik dan tidak ada pilihan lain, harus ada kompensasi untuk kelompok masyarakat miskin.

Kuncinya adalah bagaimana meyakinkan DPR. Pasalnya, lembaga legislatif itu disebut-sebut masih berkeberatan untuk menyetujui kompensasi bagi masyarakat miskin, karena khawatir dipakai sebagai keuntungan pemerintah menjelang pemilu.

Tentu, pemerintah harus fight jika sampai opsi kenaikan harga BBM diambil. Terlebih, harga keekonomian BBM yang saat ini masih disubsidi, adalah Rp9.000 per liter, atau dua kali lipat dari harga subsidi, Rp4.500 per liter. Karena besarnya subsidi itulah, pemerintah harus mengalokasikan hampir Rp300 triliun tahun ini untuk subsidi energi yang mencakup BBM dan listrik. Karena beban subsidi yang besar tersebut, yang mencakup hampir seperempat anggaran negara, ruang gerak pemerintah untuk membiayai belanja modal, termasuk infrastruktur, menjadi sangat terbatas.

Maka, tidak ada pilihan lain. Pemerintah dituntut untuk firm, dengan tetap menghitung segala risiko dan mengantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Ini adalah momentum yang tepat untuk menyesuaikan harga BBM, dengan pola kebijakan yang telah disiapkan. Jangan menunda lagi.

Dengan begitu, ketidapastian akan berhenti, aksi spekulasi dapat berkurang, dan sekaligus menyiapkan masyarakat agar belajar lebih hemat dan disiplin mengonsumsi energi. Sikap masyarakat yang boros energi saat ini, antara lain karena didukung oleh harga BBM yang murah. Tidak berlebihan kiranya apabila saat ini merupakan momentum terbaik untuk memastikan dan mengubah kebijakan subsidi BBM, yang menyasar berbagai tujuan sekaligus.