Sekali lagi dan kembali lagi, kita dihadapkan pada tontonan yang memprihatinkan, di mana pemerintah tergopoh-gopoh dan lambat dalam pengelolaan komoditas pangan dan pertanian.

Kisruh bawang, di mana harga melambung sedemikian tinggi, sungguh merupakan ironi yang masih saja terjadi di negeri yang disebut kaya akan sumberdaya alam dan hasil pertanian. Ini melengkapi kisruh kedelai, kisruh gula, kisruh impor beras, dan terakhir kisruh impor daging sapi.

Apalagi kemudian publik dibuat terhenyak, tatkala di antara kisruh-kisruh komoditas pertanian itu, terdapat praktik rente yang dilakukan sekelompok politisi dan pedagang.

Lebih memprihatinkan lagi, praktik rente itu dilakukan atas nama kepentingan politik yang menyeret institusi negara dengan modus kolusi bisnis dan politik, menyusul terkuaknya kongkalingkong impor daging sapi tersebut.

Maka kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apakah kisruh bawang ini juga berkaitan erat dengan kepentingan politik di belakangnya? Tentu, pertanyaan itu wajar mengemuka, dan jangan buru-buru sewot jika Anda adalah pejabat atau politisi tatkala mendengar pertanyaan tersebut.

Pasalnya, semakin dekat dengan pemilihan umum 2014, kita kian dihadapkan pada praktik-praktik tidak terpuji di kalangan elite politik--dan sebagian melibatkan pejabat pemerintahan, bahkan di level menteri yang menjadi tersangka-- yang bermain-main dengan anggaran pemerintah dan kebijakan tata niaga.

Ini bukan saja mencuatkan keprihatinan atas lemahnya antisipasi pemerintah terhadap isu-isu strategis; sekaligus juga mencerminkan, sekali lagi, pemerintah yang tidak memerintah.

Bahwa kemudian kita, masyarakat awam, mendengar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  harus marah kepada para menterinya, dan berjanji sekaligus menjamin tidak akan terjadi kenaikan harga bawang lagi, sekadar contoh, pada akhirnya semakin membuktikan bahwa mekanisme pemerintahan tidak berjalan mulus.

Dalam kasus kelangkaan bawang yang menyebabkan harganya melambung, misalnya, Presiden terpaksa marah kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan, yang dianggap tidak mampu melakukan koordinasi.

Tentu kalau pertanyaan dilanjutkan, masyarakat awam, penonton televisi, bisa bertanya-tanya pula, bukankah ada Menteri Koordinasi, yang seharusnya melakukan koordinasi antara dua kementerian itu?

Jika tidak ada koordinasi, ini boleh jadi lantaran berbagai kepentingan yang berbeda di antara instansi pemerintahan dan kementerian, sehingga gagal antisipasi karena memang berbeda visi dan tujuan.

Boleh jadi, fokus pertama bukan lagi soal pengamanan ketersediaan pasok pangan, tetapi ada kepentingan lain yang  lantas menghambat efektivitas kebijakan itu sendiri.

Contoh nyata adalah soal kebijakan subsidi bahan bakar minyak, yang sampai saat ini belum terlihat jelas ke mana arah kebijakan pemerintah. Tampaknya, para pembuat kebijakan terbelenggu oleh kepentingan politik sesaat, dan amat mengkhawatirkan popularitas politik mereka manakala mengambil kebijakan yang tidak populer.

Akibatnya, lebih dari dua tahun kebijakan subsidi BBM menggantung, dan terus menggerus kapasitas APBN untuk membiayai kebutuhan lain yang lebih strategis, termasuk infrastruktur.

Bukan hanya ketidakjelasan kebijakan pangan serta tataniaga pangan yang memicu kelangkaan berbagai komoditas serta kebijakan subsidi BBM yang menggantung; kini juga muncul pertanyaan soal kelangkaan gas yang dialami banyak pabrik pupuk.

Menurut hemat harian ini, menyusul banyak isu yang memprihatinkan tadi, kelangkaan gas yang terjadi akhir-akhir ini tampaknya juga berkaitan erat dengan ketidakmampuan pemerintah menetapkan prioritas, untuk tidak menuding adanya praktik rente politik pula di dalamnya.

Padahal, sejumlah industri pupuk nasional, yang seharusnya melayani kepentingan para petani pula, sudah mengeluhkan kesulitan mencari gas, dan kalaupun ada harganya sudah dinaikkan sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang dekat dengan pembuat kebijakan.

Bahkan, tidak jarang gas yang tersedia dialokasikan ke pasar luar negeri, dibandingkan dengan orientasi strategis untuk memasok kebutuhan dalam negeri yang lebih urgent.

Maka, kita patut mencemaskan, bahwa pola-pola rente semacam ini akan terus terjadi menjelang pemilihan umum 2014 mendatang. Dan pola rente itu semakin terfasilitasi oleh ketiadaan pemerintah yang mampu memerintah dengan keputusan yang fokus, strategis dan cepat.

Tentu ini amat tidak kita inginkan. Kita ingin pemerintah yang lebih fokus, strategis dan cepat, bukan selalu terlambat mengantisipasi, apalagi pemerintah yang lebih suka curhat setelah berbagai masalah terjadi.

• Pola-pola rente akan terus terjadi menjelang pemilu 2014, terfasilitasi oleh pemerintahan yang tidak mampu bertindak fokus, strategis dan cepat.
• Kita tidak ingin pemerintah selalu terlambat mengantisipasi, apalagi lebih suka curhat setelah berbagai masalah terjadi.