Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar pantas prihatin. Dengan tugas yang tidak ringan, mulai dari pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi alias satu paket menyeluruh dalam perang melawan narkoba, namun sumberdaya yang dimiliki begitu terbatas.

Dengan pagu anggaran yang hanya sekitar Rp1 triliun, disertai eskalasi kasus narkoba yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka perang melawan narkoba ibarat pungguk merindukan bulan, apabila hanya dilakukan oleh BNN sendirian.

Disinyalir,  meskipun gerakan perang melawan narkoba terus meningkat, jejaring narkoba tidak semakin berkurang, bahkan semakin meluas.

Kejahatan narkoba bahkan sudah masuk ke berbagai lapisan, dan menyentuh berbagai profesi. Bahkan kini kian santer beredar bahwa para oknum penegak hukum pun, termasuk jaringan Lembaga Pemasyarakatan, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tumbuh kembang kejahatan narkoba di Tanah Air.

Riset dari Universitas Indonesia yang dikutip BNN bahkan menyebutkan saat ini sekurangnya terdapat 4,2 juta masyarakat Indonesia yang terlibat mengkonsumsi narkoba.

Jika angka itu dirinci lebih dalam lagi, maka diperoleh hasil yang sangat mengejutkan sekaligus menakutkan. Setiap Rukun Tetangga (RT) yang notabene  wilayah administrasi terkecil di seluruh Indonesia terdapat pengguna narkoba. Artinya, narkoba sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sangat dekat dengan keluarga kita, bahkan telah mengancam masa depan anak-anak kita.

Maka, harian ini patut menggarisbawahi, ancaman dari kejahatan narkoba ini bukan main-main, sangat serius, dan berpotensi merampas masa depan ekonomi Indonesia, yang di satu sisi diyakini begitu cemerlang. 

• Diperlukan gerakan masyarakat untuk menumbuhkan tempat-tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

• Perang melawan narkoba penting dan strategis, untuk memanfaatkan bonus demografi dekade mendatang.

•  Potensi booming ekonomi Indonesia pada 2030 akan sia-sia jika masyarakat semakin teracuni narkoba.

Oleh sebab itu, tidak ada kata lain selain perlu tindakan yang lebih serius dan strategis. Butuh aksi nyata tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga perlu gerakan kepedulian dan kesadaran dari masyarakat luas, termasuk kalangan pengusaha.

Mengapa peran pengusaha ini penting? Jelas, pengusaha lebih memiliki sumberdaya untuk lebih terlibat. Katakanlah dengan menyisihkan sebagian keuntungan bersih perusahaan, sebagai bagian dari aktivitas tanggungjawab sosial atau CSR perusahaan, yang dialokasikan khusus, dan terutama, untuk memerangi kejahatan narkoba, tentu dampaknya akan sangat besar.

Terlebih lagi, apabila merujuk fakta historis selama ini, banyak pula anak bangsa Indonesia, yang berlatar belakang orang kaya, yang terjerat kejahatan narkoba ini, terutama sebagai pengguna.

Dan lebih repot lagi, jika anak muda dari kelompok keluarga kaya, anak pejabat, atau artis pesohor, menjadi pengguna --apalagi pengedar-- narkoba, maka dampaknya akan jauh lebih besar. Pasalnya pengaruh untuk diikuti akan lebih mudah dan lebih luas, ketimbang dari kelompok ekonomi yang lebih rendah.

Karena itu, sudah sepantasnya, para pengusaha yang mendapatkan manfaat dari kehidupan sosial ekonomi, dan sumberdaya manusia, yang lebih baik, turut bertanggungjawab dan terpanggil untuk bersama-sama merapatkan barisan memerangi narkoba.

Terlebih, nilai kerugian ekonomis dari kejahatan narkoba ini, menurut catatan BNN, mencapai Rp50 triliun per tahun. Dengan eskalasi kejahatan yang terus meningkat, maka kerugian ekonomis itu dikhawatirkan akan terus bertambah, dan dampak jangka panjang bagi masa depan Indonesia akan kian mencemaskan.

Karena itu, harian ini mendukung sepenuhnya ajakan Irjen Anang Iskandar, yang mengetuk hati orang-orang kaya di Indonesia, untuk berperan aktif dalam aktivitas memerangi narkoba. Aksi ini termasuk melakukan rehabilitasi bagi para pengguna agar sembuh dan kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik.

Partisipasi pengusaha sangat penting, mengingat pemerintah hanya mampu rehabilitasi 2.000 pecandu narkoba per tahun. Di Lembaga Pemasyarakatan, sekitar 60.000 pecandu narkoba tidak tersentuh rehabilitasi.

Dengan dasar itu, diperlukan gerakan masyarakat untuk menumbuhkan tempat-tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Kepedulian dari orang-orang yang punya kemampuan ekonomi sangat dibutuhkan, demi masa depan Indonesia dan kepentingan kelangsungan bisnis itu sendiri.

Langkah dan gerakan ini bukan hanya kerja sosial, namun jauh lebih penting dan strategis. berbagai ramalan yang meyakini Indonesia akan memiliki kekuatan ekonomi 10 besar di dunia pada 2030 atau dua dekade mendatang, akan sia-sia jika masyarakat semakin teracuni narkoba. Maka, tidak ada kata lain selain perang total terhadap narkoba, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.