Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's atau S&P pekan lalu memangkas prospek atau outlook atas peringkat utang Indonesia menjadi 'stabil' dari 'positif'.

Meskipun S&P belum sampai memotong rating Indonesia dari BB+ ke tingkat yang lebih rendah lagi, jelas koreksi atas prospek peringkat itu menunda peluang Indonesia mendapatkan perbaikan peringkat untuk menuju level investment grade.

Kita tahu, di antara lembaga pemeringkat global, kini tinggal S&P yang masih mempertahankan rating utang Indonesia di bawah level layak investasi atau investment grade. Peringkat BB+ adalah level 'junk' tertinggi yang dikeluarkan S&P, dan tinggal satu langkah atau satu notch lagi, jika peringkat dinaikkan akan menjadi level layak investasi.

Dua lembaga pemeringkat lainnya, yakni Moodys Investor Services dan Fitch Rating telah menasikkan peringkat Indonesia ke level investment grade masing-masing pada Januari 2012 dan Desember 2011.

 Koreksi atas prospek peringkat S&P menunda peluang Indonesia mendapatkan level investment grade.

Dan hasilnya, kepercayaan investor asing terhadap Indonesia terus menanjak, yang ditandai aliram investasi baik langsung maupun investasi portofolio yang telah mengerek kinerja perekonomian maupun pasar modal Indonesia naik signifikan.

Sesungguhnya, harapan terhadap kemungkinan S&P melengkapi predikat layak investasi terhadap Indonesia tinggal "menghitung hari", saat lembaga pemeringkat global itu menetapkan prospek peringkat adalah positif.

Itu berarti, dalam periode tidak terlalu lama --umumnya enam bulan hingga setahun sejak prospek itu ditetapkan, artinya dalam waktu dekat ini-- Indonesia bakal mendapatkan kenaikan peringkat kredit apabila tidak terjadi perubahan signifikan yang dipandang mengganggu kinerja perekonomian dan investasi.

Namun apa daya, prospek peringkat tersebut pekan lalu dipangkas lagi menjadi stabil dari positif. Artinya, harapan bahwa S&P akan menaikkan peringkat kredit Indonesia ke level layak investasi justru menjauh.

 S&P akan memperbaiki profil kredit Indonesia jika pemerintah telah merealisasikan rencana pemangkasan subsidi BBM.

Karena prospek stabil, berarti dalam waktu dekat, umumnya enam bulan hingga setahun, tidak akan ada kenaikan peringkat; apabila tidak terjadi perubahan kebijakan signifikan, yang dianggap mampu memperbaiki profil dan kinerja perekonomian dan investasi.

Dampak dari aksi S&P itu serta merta membakar pasar. Harga saham perusahaan-perusahaan milik negara langsung terkoreksi secara massal, yang menempatkan indeks komposit Bursa Efek Indonesia atau IHSG melorot kembali ke level di bawah 5.000. Padahal, hari-hari sebelumnya, IHSG sempat menikmati level di atas 5.000, yang semakin mendongkrak kepercayaan terhadap kinerja pasar modal Indonesia.

Bukan cuma itu yang menjadi kekhawatiran. Apabila tidak segera terlihat sinyal yang kuat bahwa pemerintah akan mengambil aksi tegas dan efektif dalam memperbaiki kebijakan fiskal, langkah S&P tersebut dikhawatirkan menular ke lembaga pemeringkat lain, Moodys dan Fitch. Apabila ini benar-benar terjadi, maka pasar Indonesia akan kian terbakar.

Maka tidak ada cara lain, kecuali pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, segera memperbaiki profil kebijakan berkaitan dengan concern lembaga pemeringkat tersebut. Ada sejumlah alasan, mengapa S&P 'menghukum' Indonesia dengan penurunan prospek peringkat itu. Concern utama berkaitan dengan rencana pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus tertunda.

Pemangkasan subsidi BBM tidak bisa ditunda lagi. Subsidi yang tambun menjadikan profil fiskal seperti bebek lumpuh.

Faktor lainnya adalah kemajuan perbaikan infrastruktur yang lambat, selain ketidakpastian hukum dan regulasi serta hambatan birokrasi. Semua faktor itu menghambat agenda pengentasan kemiskinan dan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jelas, situasi yang disebutkan S&P tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya. Ketidakjelasan kebijakan mengenai BBM hingga editorial ini ditulis, adalah dampak dari ketidaktegasan pemerintah dan birokrasi dalam mengambil kebijakan.

Padahal, besaran subsidi yang terus membengkak, dan tahun ini diperkirakan melampaui Rp300 triliun jika tidak ada pemangkasan subsidi BBM, akan memukul kapasitas fiskal dalam menopang pembangunan infrastruktur serta menghambat langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan.
Maka, resep yang harus ditulis jelas: pemangkasan subsidi BBM tidak bisa ditunda lagi, mengingat subsidi yang tambun menjadikan profil fiskal seperti bebek lumpuh.

Apalagi S&P juga menyatakan baru akan memperbaiki profil kredit Indonesia jika pemerintah telah merealisasikan rencana pemangkasan subsidi BBM, yang akan mengurangi kerentanan fiskal dan eksternal secara berkelanjutan. Jadi, tunggu apa lagi?