AGUS D.W. Martowardojo akhirnya secara resmi mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggantikan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Restu tersebut diberikan dalam Sidang Paripurna DPR setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi XI, yang bertugas melakukan uji kepatutan dan kelayakan serta pengambilan keputusan soal
calon Gubernur BI.

Dalam kesempatan itu, Komisi XI memberikan sejumlah catatan bagi Agus Martowardojo dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur BI mendatang. Sejumlah catatan itu antara lain mengendalikan target penguatan fungsi tim pengendali inflasi daerah (TPID) serta menjaga kestabilan nilai tukar, dan menerapkan azas resiprokal antara bank nasional dan bank asing.

Persoalan pengendalian inflasi menjadi catatan tersendiri mengingat selama 3 bulan pertama 2013 laju inflasi sudah mencapai separuh dari target inflasi dalam APBN 2013 sebesar 4,9%. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Januari-Maret tercatat sebesar 2,43%

Laju inflasi selama Maret 2013 sendiri tercatat sebesar 0,63%. Hal ini merupakan rekor tertinggi untuk inflasi pada Maret selama 5 tahun terakhir. Situasi ini menarik mengingat biasanya pada Maret laju inflasi cenderung rendah karena bersamaan dengan masa panen padi. Bahkan, pada beberapa tahun lalu, selama Maret tercatat terjadi deflasi.

Tingginya laju inflasi selama Maret 2013 diakibatkan oleh lonjakan bahan makanan, yang mencapai 0,51%. Membubungnya laju inflasi selama bulan lalu ini jelas menimbulkan kekhawatiran target laju inflasi APBN 2013 sebesar 4,9% bisa terlewati. Kalaupun terus naik, pemerintah harus bisa menjaganya pada maksimal 5,5%. Bila ini terlewati, tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia tidak bisa dipertahankan lagi pada level 5,75%.

Dampaknya akan panjang bila tingkat bunga acuan BI dinaikkan. Kita tidak heran dengan tingginya laju inflasi selama Maret 2013 mengingat pada bulan tersebut sempat terjadi krisis bahan pangan, khususnya bawang merah dan bawang putih. Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata niaga harga bawang dan komoditas pertanian lainnya seperti cabai, belum sepenuhnya memberikan hasil yang memuaskan. Kebijakan impor bahan pangan yang diambil Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Pertanian belum optimal.

Memang perlu waktu untuk membuat kebijakan impor bahan pangan tersebut efektif. Diperkirakan baru pada April nanti harga-harga bahan pangan itu akan turun sehingga inflasi pun bisa ikut tertekan. Pertanyaannya, apakah itu dapat terjadi? Kita optimistis bahwa laju inflasi pada sisa tahun berjalan akan relatif terkendali, meski pada sekitar hari raya Lebaran nanti inflasi bisa meningkat lagi.

Namun hal itu menuntut adanya pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pangan, yang menjadi komponen utama dalam inflasi.
Persoalannya, kebijakan pengendalian harga bahan pangan seringkali menjadi sebuah dilema, apakah mencukupi ketersediaan bahan pangan—artinya perlu membuka keran impor seluas-luasnya sehingga pasokan di pasar tersedia—ataukah melindungi kepentingan produsen bahan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan para petani?

Contoh jelasnya soal bawang merah. Apakah kita mau melindungi petani bawang merah lokal dengan membatasi impor,sementara di sisi lain pasokan di pasar sangat terbatas?
Hal-hal seperti ini harus dapat dijawab dan dieksekusi dengan cermat dan tegas oleh pejabat-pejabat Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sehingga tidak selalu terulang kejadian kelangkaan bahan pangan seperti bulan lalu.

Langkanya bahan pangan jelas mendorong langsung inflasi, sementara di sisi lain persoalan pasokan bahan pangan sebenarnya merupakan hal yang bisa diantisipasi. Pertanyaannya, apakah pejabat kita mengantisipasinya? Oleh karena itu, kita berharap perlunya koordinasi kebijakan yang lebih jelas antar dua kementerian itu serta koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia sehingga mampu mengendalikan harga bahan pangan, dan kelanjutannya menjaga laju inflasi pada tingkat yang manageable.