Hingga sekarang, pemerintah masih bersikap tidak jelas terkait dengan kebijakan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM). Di satu sisi, nilai subsidi yang kian membengkak se­­iring dengan peningkatan konsumsi BBM di masyarakat membuat postur APBN kian tidak sehat.

Peluang memperkuat infrastruktur guna mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi semakin ter­­batas karena puluhan triliun dana APBN tersedot untuk mem­­biayai subsidi BBM.

Di sisi lain, upaya menyehatkan APBN dengan menaikan harga BBM bersubsidi dianggap sebagai kebijakan tidak populer dan me­­miliki risiko politik yang terlalu besar bagi pemerintah maupun par­­tai berkuasa.

Puluhan triliun dana APBN tersedot untuk mem­­biayai subsidi BBM

Berbagai kajian dan analisa atas dampak dari opsi penaikan harga BBM bersubsidi maupun kalkulasi untung-rugi terhadap opsi mempertahankan harga yang berlaku saat ini telah banyak dilakukan. Namun, toh pemerintah tak juga mengambil keputusan yang tegas dan jelas.

Padahal, sikap pemerintah yang terus diliputi keraguan di tengah wacana penaikan harga BBM bersubsidi yang tak berkesudahan, cu­­­kup mengganggu iklim usaha. Pengusaha menjadi kesulitan me­­nyu­sun perencanaan bisnis akibat adanya ketidakpastian kebijakan. Selain itu, menunda-menunda kebijakan juga memicu aksi spekulasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Harus diakui, selama ini pemerintah tidak berdiam diri terkait dengan pembengkakan subsidi BBM. Berbagai upaya telah dilakukan se­­perti melarang penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas tertentu milik pemerintah dan BUMN/BUMD. Kebijakan ini pun lantas diperluas pemberlakuannya bagi kendaraan milik swasta yang ber­operasi di wilayah pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Sayangnya, kebijakan pembatasan konsumsi ini tidak berdampak signifikan terhadap upaya mengendalikan pembengkakan subsidi BBM. Salah satu faktor penyebabnya adalah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sangat tinggi.

Kebijakan pembatasan konsumsi ini tidak berdampak signifikan terhadap upaya mengendalikan pembengkakan subsidi BBM

Angka penjualan sepeda motor di Tanah Air yang pada tahun lalu tercatat 7,1 juta unit dan mobil 1,1 juta unit merupakan konsumen-konsumen baru BBM bersubsidi. Peningkatan volume konsumsi BBM bersubsidi oleh kendaraan-kendaraan baru ini secara akumulatif jauh lebih besar ketimbang penghematan yang dicapai dari kebijakan pembatasan konsumsi tadi.

Sebenarnya kebijakan yang paling tepat dan adil adalah meng­hapus subsidi BBM yang selama ini diterima kalangan kaya. Sebab, pada da­­sarnya subsidi merupakan instrumen fiskal yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin menjangkau harga barang kebutuhan, dan bukan ditujukan bagi kelompok kaya.

Jika diukur dari risiko politik, kebijakan menghapus subsidi BBM bagi orang kaya tidaklah terlalu buruk. Sebab, kalaupun mobil-mobil milik pribadi dilarang memakai BBM bersubsidi, rasanya orang-orang kaya ini akan malu menuntut subsidi, apalagi berdemonstrasi turun ke jalan.

Lagi pula, jika menyimak pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan para pe­­mimpin redaksi media massa 3 hari lalu, sangat jelas dikatakan bahwa masyarakat kaya tidak se­­layaknya menerima subsidi.

Sangat jelas dikatakan bahwa masyarakat kaya tidak se­­layaknya menerima subsidi.

Presiden secara eksplisit me­­ngatakan akan mencabut subsidi BBM bagi kalangan mampu sebagai kebijakan yang akan di­­tempuh pemerintah, selain opsi menaikkan harga yang menjadi satu paket dengan kebijakan pem­­­berian kompensasi bagi rakyat miskin.

Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi yang diikuti pemberian kompensasi bagi warga miskin—semacam bantuan langsung tunai—tampaknya sulit memperoleh restu DPR karena bisa dianggap menguntungkan pemerintah atau partai berkuasa menjelang Pemilu 2014.

Jika melihat konstelasi politik atas dua opsi ini, maka satu-satu­nya pilihan kebijakan yang ma­­suk akal dan aman secara politik adalah mencabut subsidi BBM bagi kelompok kaya. Lang­­­­kah ini sekaligus menempatkan instrumen subsidi pada porsi yang semestinya, yakni hanya diberikan kepada rakyat miskin.

Pemerintah tinggal menyusun kriteria dan mekanisme yang tepat, murah serta implementatif agar subsidi BBM benar-benar jatuh kepada masyarakat yang memang berhak.