BISNIS.COM, JAKARTA - SETELAH peletakan batu pertama proyek pelabuhan Kalibaru yang menjadi bagian strategis dari rencana induk pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, kini sejumlah proyek infrastruktur, baik yang ditangani swasta maupun pemerintah langsung, mulai kembali diperbincangkan.

Sebutlah proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai, tol Cikampek-PaLimanan, tol Bawen-Solo, dan tol Manado-Bitung untuk sekadar menyebutkan sebagai contoh. Lalu proyek jalur ganda kereta api lintas utara Jawa, yang ditargetkan tuntas tahun depan, yang diharapkan akan menemani jalan tol dari Jakarta hingga Surabaya yang akan terhubung dalam beberapa tahun mendatang.

Tentu ini akan lebih strategis lagi manakala jalur lintas Sumatra yang menghubungkan Lampung hingga Sumatra Barat juga semakin sempurna, apalagi jika rencana membangun jembatan Selat Sunda benar-benar terwujud. Ini berarti jalur distribusi Jawa-Sumatra akan benar-benar terhubung, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di dua pulau paling sibuk di Indonesia ini.

Kabar baik tentu kita harapkan mengingat sejumlah proyek saat ini sedang dalam tahap pengerjaan. Proyek jalan tol Pekanbaru - Dumai, misalnya, saat ini sedang negosiasi pembebasan lahan. Ini merupakan infrastruktur strategis bagi provinsi Riau, mengingat jalan tol sepanjang 126 km tersebut akan melintasi lima kabupaten/kota mulai dari Pekanbaru, Kampar, Siak, Bengkalis dan Dumai.

Di Cikampek-Palimanan, proyek tol yang tertunda bertahun-tahun itu juga mulai menunjukkan titik terang, setelah pembebasan lahan berjalan seiring kejelasan pembiayaan untuk proyek tol sepan jang lebih dari 100 km tersebut. Lalu jalan tol yang menghubungkan Semarang-Solo juga dilanjutkan untuk ruas Bawen-Solo yang diharapkan tuntas tahun depan.

Di pihak lain, proyek jalur ganda kereta api Cirebon-Surabaya juga dikebut. Bahkan, untuk penyelesaian proyek jalur ganda kereta lintas utara ini, pelaksana proyek kesulitan memperoleh alat berat karena terpakai untuk pengerjaan infrastruktur di Jawa.

Meski di satu sisi ini kekurangan alat berat ini dianggap sebagai kendala, di sisi lain menjadi kabar baik, karena mengindikasikan aktivitas pembangunan infrastruktur berjalan.

Tentu perkembangan tersebut adalah buah dari penerapan Undang-Undang Pembebasan Lahan untuk Proyek Infrastruktur yang tahun lalu sudah disahkan, dan disusul oleh peluncuran Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang menetapkan pembangunan infrastruktur di enam koridor di seluruh Indonesia.

Berbagai perkembangan tersebut patut mendapat perhatian lebih serius lagi, mengingat infrastruktur menjadi persyaratan pokok agar perekonomian tetap mengapung dan bertumbuh dengan kecepatan yang stabil, bahkan lebih kencang lagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akhir-akhir ini rata-rata mencapai lebih dari 6% per tahun, perlu terus ditopang ketersediaan infrastruktur agar tidak tiba-tiba macet atau mengalami overheating alias kepanasan.

Infrastruktur membuat perputaran ekonomi lebih efisien, karena dapat meminimalkan kemacetan dan pemborosan energi yang dipakai untuk menggerakkan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Ketersediaan infrastruktur juga sangat penting bagi peningkatan daya saing Indonesia, apalagi menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean mulai 2015. Tentu, lalu lintas barang dan jasa yang lebih efisien sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak semakin tertinggal.

Oleh sebab itu, harian ini menggarisbawahi sekaligus mengingatkan agar pemerintah semakin fokus dalam menyiapkan diri agar tidak tergagap oleh kecepatan negara lain dalam berbenah, terutama negeri tetangga yang kini sudah berada di lintas depan seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, bahkan Vietnam.

Sudah sewajarnya apabila masyarakat berharap kepada pemerintahan agar lebih sungguh-sungguh menyiapkan persyaratan yang diperlukan agar perekonomian Indonesia siap bersaing pada pasar tunggal Asean. Terlebih lagi, muncul kekhawatiran bahwa para pejabat pemerintah lebih sibuk berpolitik menjelang tahun politik 2014. Terlebih indikasi yang tampak di permukaan bahwa semakin banyak petinggi pemerintahan—termasuk Presiden—yang justru lebih asyik mengurus partai politik ketimbang negara.

Karena itu kita hanya bisa berharap, jangan sampai kesibukan mengurus partai politik mendiskon kesungguhan pemerintah mempercepat penyediaan infrastruktur vital yang diperlukan agar Indonesia siap menghadapi persaingan bebas Asean 2015 mendatang.