Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Sabtu (30/3/2013) pekan lalu. Inilah hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yangmenyebabkan ia memiliki beberapa jabatan politik, yakni ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, sekaligus ketua majelis tinggi di partai yang didirikannya itu.

Yang menarik, duet ketua umum SBY dan Sekretaris Jenderal Edhie Bhaskoro Yodhyonono partai itu adalah pasangan bapak-anak, yang mungkin pertama kali di
dunia. Begitulah, karena kongresnya luar biasa maka hasilnya pun luar biasa yang melahirkan anak beranak menjadi duet yang bertujuan untuk mengangkat elektabilitas Partai Demokrat pada Pemilu 2014. Perlu diingat bahwa dari keluarga ini, sang ibu, Kristiani Herawati, juga pernah menjabat wakil ketua umum.

SBY kini jelas mempertegas posisi sentralnya dalam politik formal sehingga semakin dominan yang kian menjauhkan diri dari ciri sebagai partai politik modern dengan figur bukan lagi menjadi andalan melainkan kelembagaan. Yang muncul justru pola kepemimpinan tradisional makin kuat dengan figur menjadi sentral kekuasaan.

Seperti kita ketahui setelah Anas Urbaningrum berhenti sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, menyusul keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka, partai yang berkuasa ini menghadapi prahara.

Setelah melalui perdebatan panjang dan menyita perhatian publik, akhirnya berujung pada kongres luar biasa itu.

Duet ketua umum SBY dan Sekretaris Jenderal Edhie Bhaskoro Yodhyonono adalah pasangan bapak-anak, yang mungkin pertama kali di
dunia

Yang membuat kita risau adalah rangkap jabatan yang dipikul oleh seorang presiden dan dua menteri. Adalah Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan yang ditunjuk sebagai Ketua Harian Dewan Pembina dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarifuddin Hasan sebagai Ketua Harian Dewan Pipimpinan Pusat. Belum lagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie yang jadi Wakil Ketua Majelis Tinggi.

Memang secara formal, tidak ada larangan rangkap jabatan ketua umum partai dengan jabatan strategis kenegaraan, baik itu presiden, menteri atau ketua DPR. Sekali lagi, langkah SBY dari sisi hukum tata negara sah-sah saja, tetapi dari asas kepantasan, kepatutan, dan moral politik, kita merasakan keprihatinan yang mendalam.

Kita juga keberatan karena para pimpinan lembaga negara itu menjadi tidak fokus dalam menjalan tugas untuk kepentingan rakyat. Belum lagi kehawatiran adanya benturan kepentingan.

Harian ini pernah mengingatkan ketika Presiden berulang kali berpesan kepada para menteri agar fokus mengurus pemerintahan bukan sibuk di partai masing-masing. Nyatanya presiden pun berlaku demikian dengan tak kuasa menolak permintaan menjadi ketua umum partai. Padahal begitu banyak pekerjaan rumah kepala negara yang harus diselesaikan.

Belum lagi ‘PR’ Menteri Perhubungan yang menumpuk. Beberapa di antaranya yang menjadi catatan perihal kecelakaan transportasi yang harus dibenahi. Setiap tahun berderet angka kecelakaan baik darat, laut, maupun udara. Belum lagi persoalan infrastruktur yang menjadi kendala utama dalam pembangunan transportasi.

Para pimpinan lembaga negara itu menjadi tidak fokus dalam menjalan tugas untuk kepentingan rakyat. Belum lagi kehawatiran adanya benturan kepentingan.

Perlu diingat bahwa tugas utama Kementerian Perhubungan adalah menjadi regulator murni yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja operator di semua sektor, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Transportasi. Itu pun masih jauh dari nilai yang memuaskan mengingat ‘PR’ utama di dunia transportasi yaitu kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur belum
ditangani secara optimal.

PR Menteri Koperasi dan UKM juga tidak kalah banyak. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang
koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, belum optimal. Apalagi ketika harus sibuk mengurus partai, jangan harap koperasi bisa menjadi sokoguru perekonomian Indonesia.

Harian ini hanya memenuhi janji SBY seusai KLB bahwa ia siap dikritik atas keputusannya itu. Dan kita mengingatkan bahwa publik menginginkan Anda lebih fokus mengurus pemerintahan ketimbang mementingkan partai.