PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono disebutkan telah menugaskan Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai Pelaksana Tugas atau Plt Menteri Keuangan, menggantikan Agus Martowardojo, yang diberhentikan karena terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia. Banyak pendapat yang muncul berkaitan dengan penugasan Hatta, terutama harapan agar periode transisi ini, sebelum Presiden menunjuk menteri keuangan definitif tersebut, memberi dampak positif bagi persepsi manajemen fiskal dan perekonomian Indonesia.

Tentu harapan tersebut amat masuk akal. Agus Martowardojo, selama menjabat sebagai Menkeu, memang telah berhasil menjaga posisi fiskal Indonesia yang relatif prudent, dan telah menciptakan kepercayaan yang tinggi di kalangan pelaku pasar dan investor.

Kontinuitas manajemen fiskal yang prudent ini bagaimana pun sangat penting, meskipun Presiden Yudhoyono berkeinginan agar menteri keuangan bukan cuma berkutat pada manajemen fiskal, melainkan juga memberikan kontribusi yang lebih pada upaya menstimulasi investasi serta memfasilitasi perdagangan.

Tentu, kinerja Agus Martowardojo patut mendapatkan apresiasi, di tengah tantangan fiskal yang tidak mudah dan tidak ringan. Di satu sisi, di tengah risiko eksternal maupun domestik, penerimaan anggaran mengalami tekanan terutama dari sisi penerimaan pajak.

Di sisi lain, tekanan terhadap pengeluaran APBN juga terus meningkat sejalan dengan pengeluaran subsidi yang semakin tambun. Tahun lalu, pemerintah membelanjakan subsidi energi, termasuk untuk subsidi listrik dan bahan bakar minyak, sekitar Rp300 triliun.

Angka ini jauh melebihi pagu yang dialokasikan, karena konsumsi BBM yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah yang kian tumbuh. Apalagi Indonesia juga mengimpor BBM untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan kebijakan subsidi BBM tidak segera diputuskan.

Akibat membengkaknya subsidi tersebut, ruang gerak anggaran terbatas. Bahkan, hampir seperempat pagu anggaran habis untuk subsidi yang dibakar di jalan raya. Dampaknya, ruang gerak APBN untuk memberikan stimulus ekonomi sangat sempit. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur menjadi kian lemah, sehingga potensial menjadi bottleneck bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Risiko lainnya berkaitan dengan pola belanja yang masih sulit terhindar dari perilaku koruptif. Beberapa kementerian yang memperoleh alokasi anggaran yang besar, seperti Kementerian Pendidikan Nasional, menghadapi tantangan yang tidak mudah karena kapasitas menggunakan anggaran yang terbatas, sedangkan konstitusi mempersyaratkan alokasi 20%.

Dalam kondisi seperti itu, kapasitas fiskal untuk menstimulasi perekonomian menjadi sangat terbatas, sehingga Menteri Keuangan dituntut untuk menjaga fokus dan prioritas. Ini yang menyebabkan strategi fiskal menjadi sangat tidak mudah. Maka dari itu, peran Hatta Rajasa, yang menjabat sementara Menteri Keuangan merangkap Menko Perekonomian, tidaklah ringan. Meskipun menjadi pelaksana tugas atau pejabat sementara, fokus manajemen fiskal tidak bisa dikesampingkan.

Oleh karena itu, kita berharap, Hatta Rajasa mampu menaruh perhatian yang relatif besar terhadap peran barunya sebagai Plt Menkeu itu, sembari tetap mengandalkan dukungan dari dua Wakil Menteri Keuangan yang saat ini masih bertugas, yaitu Mahendra Siregar dan Any Ratnawati.

Apalagi, kita tahu, portofolio Kemenkeu sangat strategis, sekaligus mendapat perhatian utama pelaku pasar. Arah kebijakan menteri keuangan, dengan demikian, akan sangat menentukan respons pasar, dan pelaku ekonomi terhadap perekonomian Indonesia.

Namun harian ini berharap pula, mengingat begitu strategisnya fungsi kebijakan fiskal di tengah tantangan internal maupun eksternal saat ini, Presiden Yudhoyono segera menetapkan Menkeu definitif pengganti Agus Martowardojo.

Ini penting, mengingat peran, tugas pokok, dan fungsi menteri keuangan begitu strategis dalam lingkungan ekonomi dan sosial politik saat ini. Terlebih tantangan strategis yang dihadapi Indonesia dewasa ini kian kompleks.

Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sudah menegaskan, menteri keuangan yang baru pengganti Agus haruslah memenuhi tiga syarat utama, yakni memahami
manajemen fiskal, sekaligus mengerti strategi investasi sekaligus kebijakan perdagangan. Kombinasi kebijakan antara fiskal yang prudent, sekaligus pro-investasi dan penyediaan fasilitas perdagangan yang pro-bisnis, akan mampu mendorong Indonesia ke era yang lebih kuat lagi untuk memanfaatkan momentum perekonomian saat ini.