Beberapa pekan belakangan ini, banyak orang mengeluh tentang kenaikan berbagai harga komoditas pangan dan saya yakin Anda termasuk salah satu di antaranya.

Kisruh tentang kenaikan harga daging sapi belum reda, disusul kenaikan harga kedelai, merembet ke sayur mayur, dan paling mutakhir adalah brambang-bawang alias bawang merah dan bawang putih.

Saya termasuk yang ikut merasa geram tentu saja. Katanya, ne­­geri ini subur, makmur, lohjinawi. Artinya, apa pun yang ditanam akan tumbuh dan membuahkan hasil.

Namun, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, bangsa kita harus menelan pil pahit ketika menyaksikan harga kebutuhan sehari-hari meroket.

Harga daging sapi kita, yang mendekati Rp100.000 per kg merupakan yang termahal di bandingkan dengan harga di beberapa jiran kita, yang rata-rata sekitar Rp35.000 per kg.

Harga kedelai yang berkisar Rp7.300-Rp7.900 per kg sulit digapai oleh perajin tahu-tempe—makanan favorit bangsa ini—dan harga bawang di beberapa pasar di negeri ini yang sempat hinggap di angka Rp80.000 per kg alias setara dengan 10 kg beras sungguh di luar jangkauan rata-rata penduduk kita.

Sampai-sampai, Pak SBY muntah, gusar, mengetahui kenaikan harga berbagai komoditas tadi. Maklum, menjelang dilantik sebagai Presiden RI pada 2004, dia sempat menyandang gelar doktor ilmu pertanian dari Institut Pertanian Bogor.

Ketidakberesan berbagai urusan pertanian memang tidak seharusnya dilayangkan ke arahnya, karena untuk urusan ini sudah ada menteri-menteri yang membantu menanganinya.

Memang tidak sedikit warga masyarakat yang mengalamatkan tudingan ketidakbecusan itu ke arah dua menteri, yakni Menteri Perdagangan dan
Menteri Pertanian. Tapi, seharusnya, masyarakat paham bahwa mereka ini memang tidak atau belum pernah menjadi petani ataupun praktisi agribisnis.

Jadi, kalaupun kebijakan yang mereka hasilkan di bidang komoditas pertanian tidak klop dengan kebutuhan masyarakat, ya mohon dimaklumi.
Saya jadi teringat sebuah pepatah yang berbunyi, ketimbang mengutuki kegelapan, lebih baik nyalakan lilin. Terus terang saya tidak tega untuk ikut-ikutan menyalahkan mereka yang sudah bekerja keras untuk rakyat dan negara.

Kita coba berdiskusi yang lain saja tentang bagaimana seharusnya untuk
tidak selalu tergantung pada pasokan impor untuk berbagai komoditas pangan yang kita konsumsi dalam jumlah besar.

Belum lama ini, saya berkenalan dengan Adi Widjaja dalam forum Mandiri Youth Technopreneur. Penyandang titel sarjana biologi lingkungan UKSW Salatiga, Jateng, dan master di bidang ilmu dan pengetahuan makanan dari Victoria University of Technology Melbourne, Australia, itu demikian yakinnya
bahwa swa sembada kedelai sangat mungkin ditempuh oleh bangsa ini.

Adi telah membuktikannya di tanah kelahirannya, Grobogan, Puwodadi, Jateng. Apa yang dilakukannya adalah merangsang pertumbuhan mikroba tanah agar bersimbiosis dengan ke delai—yang aslinya merupakan tanaman kawasan subtropis—
sehingga tanaman tersebut terbiasa dengan suasana tanah di wilayah tropis seperti Indonesia ini.

Tentu saja dia tanpa banyak omong sudah membuktikan bagaimana hal itu menjadi mungkin untuk dilakukan. Di Desa Panunggalan, Grobogan, tanaman kedelai di-treatment dengan metode penanaman dan pemupukan yang diberi tajuk Budi Mixed Farming (BMF).

Metode ini memang bukan murni temuan Adi, melainkan telah dikembangkan oleh ayahandanya, Tjandramukti, yang kini telah tiada. Hasilnya, kedelai lokal Grobogan yang dikembangkan dengan teknologi BMF tadi kini menyandang status sebagai salah satu benih unggul nasional.

Butirannya bahkan lebih besar ketimbang kedelai impor. Budidaya kedelai lokal Grobogan dengan teknologi BMF ini mampu menghasilkan produksi rata-rata 3,4 ton per hektare, bahkan ada yang mencapai 4 ton per hektare.

BIAYA RENDAH

Keunggulan teknologi BMF yang kemudian dikembangkan oleh Adi tersebut adalah ongkos produksi relatif rendah, sekitar Rp5,3 juta per hektare, sehingga
jika harga kedelai sesuai daya beli perajin tahu-tempe yang hanya Rp5.000 per kg pun, petani masih mampu menangguk keuntungan bersih sekitar Rp10 juta per hektare.

Adi meyakinkan saya bahwa teknologi BMF yang juga memungkinkan integrasi pertanian dan peternakan itu dapat dikembangkan di daerah lain, sehingga program swasembada komoditas kedelai nasional bukan sekadar impian belaka. Sayangnya, kata dia, “pemerintah tidak mendukung.” “Ah, masak iya sih,” kata saya. “Bukankah ini program yang bagus, sehingga kita tidak tergantung lagi pada pasokan impor atau dengan bahasa yang lugas, pemerintah Indonesia tidak perlu menyubsidi petani kedelai di Amerika Serikat, Malaysia, Argentina, Uruguay, dan Brasil yang merupakan pemasok kita selama ini.”

Adi seakan-akan enggan melanjutkan obrolan tentang sikap pemerintah terhadap persoalan kedelai ini. Memang tidak sedikit pelaku bisnis berbagai komoditas
yang merasa frustrasi apabila sudah mentok dengan kebijakan pemerintah.

Padahal, saya yakin pemerintah memerlukan masukan konkret soal tersebut.
Rasa penasaran saya tidak lama menemukan jawabannya.

Ketika sempat mengobrolkan solusi yang ditawarkan agripreneur seperti Adi, seorang pejabat Kementerian Pertanian menjawab dengan enteng.

“Teknologi seperti itu belum tentu cocok untuk dikembangkan di daerah lain. Lagi pula, kita ini sulit untuk membendung masuknya kedelai impor, karena mereka ini kan pemain pemain besar berskala internasional.”

Alamak.. Ternyata memang terasa amat menjengkelkan mendengar jawaban yang sangat tidak mengandung unsurentrepreneurship seperti itu. Bagaikan muka ini ditampar dengan seterikaan panas.

Benar-benar sebuah jawaban birokrat murni. Dia tidak berdaya menghadapi kekuatan importir yang merupakan komparador ‘mafia komoditas’ internasional itu.

Tidak heran jika negeri ini dibanjiri oleh berbagai komoditas asing, karena begitu ada agripreneur lokal berprestasi, bukannya didukung malah diblusuk-
kan agar tidak mengganggu para tuan pedagang internasional yang ingin berbisnis di negeri lohjinawi ini.

Saya menangkap kesan—yang semoga salah—bahwa memang ada semacam konspirasi
global agar bangsa kita mengimpor saja berbagai produk pertanian bangsa lain, buat apa repot-repot berswasembada.

Lupakan lahan tidur seluas 7,3 juta hektare itu. Tingkatkan lagi impor buah, sayur-mayur, dan tanaman hias yang pada 2012 masing-masing hanya mencapai
826.597 ton, 774.531 ton, dan 20.992 ton itu.

Lagi-lagi, saya merasa terpaksa sangat maklum atas sikap pemerin tah seperti itu, karena mereka ini kan orang-orang yang pintar secara akademis, tapi belum tentu pintar di tataran praktis. Mereka belum pernah hidup ngrekasa sebagai petani. Boro-boro memiliki kapasitas agripreneur.