Komposisi Komisi XI DPR

Demokrat  : 13

Golkar       : 10

PDIP           : 8

PKS            : 5

PAN             : 4

Gerindra     : 2

PKB             : 2

PPP              : 2

Hanura          : 2

Sumber : DPR, data diolah

JAKARTA--Senin sekitar pukul 5.00 sore (25/2/2013) ketika gedung parlemen sudah mulai terlihat sepi, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso justru tengah bersiap menuju ruang kerja melintas di gedung Nusantara II.

Dia menyempatkan bercengkerama dengan segelintir pemburu berita.

Priyo lebih banyak mengawali cerita sore itu dari pertemuannya dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sebagai sesama kolega, Priyo mengaku memberi dukungan moral atas kasus yang tengah dihadapi oleh Anas.

Cerita Anas itu hanyalah sekedar intermezzo belaka. Priyo lantas menuju pokok perbincangan utama, mengutarakan hasil pertemuan forum pimpinan DPR dengan mantan 'bos' Anas Urbaningrum di Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pertemuan forum pimpinan DPR dengan Presiden SBY dilakukan pada hari yang sama, Senin (25/2/2013) di Istana Kepresidenan.

Sejumlah agenda dibicarakan dalam pertemuan tersebut yang oleh Priyo disebut berlangsung hangat dan efektif.

Pembicaraan utama nmenyangkut berbagai langkah DPR bersama pemerintah menuntaskan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tak kunjung tuntas. "Pak SBY terlihat sangat segar dan bugar tadi," ujar Priyo menggambarkan suasana pertemuannya.

Kesan segar yang disampaikan Priyo ini menjadi pembeda. Maklum saja, belakangan pikiran Presiden SBY banyak tersita, terutama dalam menuntaskan berbagai 'badai' permasalahan internal partai yang dibesarkannya, Partai Demokrat.

Presiden SBY sempat pula menyinggung rencana pemilihan Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Soal pengajuan nama calon gubernur bank sentral ini, kabarnya juga sempat menyita pikiran presiden.

Menteri Keuangan Agus D. Martowardojo yang diajukan oleh presiden sebagai calon tunggal Gubernur BI, suratnya tiba ke tangan pimpinan DPR pada Jumat (22/2) malam atau detik-detik terakhir tenggat waktu pengajuan.

Sekali meleset saja, sudah cacat hukum itu barang. Begitu kira-kira meminjam istilah politisi Demokrat, Sutan Bhatoegana.

Terus terang, banyak pihak yang terkejut dengan pengajuan nama Agus Martowardojo ini. Bahkan menyebutnya di luar dugaan.

Sebagian kalangan menyebut Darmin Nasution akan tetap dipertahankan sebagai gubernur bank sentral oleh presiden dengan tujuan mengantar masa transisi fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan ke tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Januari 2014.

"Ya, pembicaraan terkait gubernur bank sentral sempat disampaikan oleh presiden," kata Priyo.

Presiden SBY, lanjut Priyo menyerahkan sepenuhnya wewenang proses uji kepatutan dan kelayakan (fit & proper test) calon gubernur bank sentral ke tangan DPR.

Ada kesan tentu pula ada pesan. Meski terkesan DPR diberikan wewenang menjalankan fit & proper test terhadap Agus Marto, Presiden SBY tetap menitipkan pesan agar mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk tersebut dapat diterima sebagai pengganti Darmin.

"Beliau tetap menyampaikan pesan agar Pak Agus Marto dipertimbangkan dapat diterima sebagai gubernur BI," kata Priyo meniru ucapan presiden.

Sejak amandemen UUD 1945, presiden (eksekutif) tak lagi leluasa menentukan jabatan yang menjadi hak prerogatif presiden, salah satunya posisi gubernur BI.

Penentuan kursi gubernur bank sentral harus melalui persetujuan DPR (legislatif) yang perannya semakin menguat belakangan.   

Forum pimpinan DPR merespons pesan presiden bahwa proses yang bakal dijalani Agus Marto memang tak mudah.

Bagaimanapun, proses yang berjalan di DPR selalu penuh dengan nuansa politis.

Apalagi, angin politik Tanah Air tengah bertiup kencang menghantam sejumlah parpol jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Dalam konteks 'perang' di DPR ini, Agus Marto barang tentu bakal didukung penuh oleh Partai Demokrat dan gabungan partai koalisi pemerintah, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKS), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Golkar.

Berdasarkan data situs DPR, jumlah anggota Komisi XI yang membidangi masalah keuangan dan perbankan tersebut sebanyak 48 orang.

Secara metematis Agus Marto bakal melenggang mulus melewati ujian di DPR. Total jenderal dukungan dari 5 fraksi di Komisi XI dengan 36 suara sudah pasti ditangannya.

Namun, belum tentu pula kalkulasi matematis membuat Agus Marto melenggang mudah menuju Gedung Thamrin, tempat gubernur BI berkantor. Sekali lagi, konstelasi politik dalam negeri sama sekali tak bisa diukur kasat mata.

Apalagi partai pendukung pemerintah, seperti Demokrat dan PKS, masih harus melewati gesekan-gesekan internal yang barangkali mampu mengubah peta. Kondisi ini boleh jadi akan membuat kalkulasi matematis berubah drastis.
 
Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Andi Rachmat memberi sinyal memperjuangkan Agus Marto diterima sebagai calon gubernur bank sentral.

Meski Agus Marto sempat menuai penolakan dalam pencalonan untuk posisi yang sama pada 2008, tidak serta merta menjadi pembenaran bahwa namanya akan tersingkir lagi.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mewanti-wanti agar gubernur bank sentral dapat lepas dari kepentingan politik dan intervensi pemerintah.

Menarik memang menanti suasana yang  bakal terjadi di ruang sidang Komisi XI, tempat pembuktian diri Agus Marto diuji dalam kapasitas sebagai calon gubernur BI untuk yang kedua kali.  (ra)