Menjadi entrepreneur makin hari semakin tidak mudah, kalau paradigma yang digunak­­an adalah model berbisnis tra­­­disional. Tapi di era media sosial seperti sekarang ini, berwirausaha bisa menjadi kegiatan yang menye­nangkan, karena peraihan konsu­­men dalam jumlah besar dapat dicapai dalam jangka cepat dan tentu saja hasil yang dicapai pun da­­­pat luar biasa.

Tidak percaya? Lihat, misalnya, ba­­­gaimana Jeff Bezos yang dalam hitungan belasan tahun menjadi miliarder dunia, dengan akumulasi ke­­kayaan sekitar US$23 miliar. Sum­­ber kekayaannya bermula dari hanya berjualan buku secara online melalui toko daring Amazon.com, yang kini menjadi raksasa ritel terke­­mua di planet kita ini.

Masih banyak contoh yang kira­nya terlalu banyak disebut di ko­­­lom yang relatif sempit ini. Tapi, in­­­tinya, model usaha masa sekarang su­­dah sangat berbeda dibandingkan dengan priode awal 1990-an saat Internet masih dalam fase tum­­buh-kembang. Korporasi besar yang tidak—ataupun terlambat—mengantisipasi dan/atau memanfaatkan fenomena teknologi informasi tersebut ternyata bernasib nah­as pada akhirnya.

Ciri yang menandai perusahaan di era sosial media ini adalah mereka (harus) makin memiliki kede­­kat­an (dan pendekatan) yang in­­tens dengan konsumennya. Perusahaan harus memiliki kepekaan makin tinggi untuk mende­ngar apa pun omongan konsumen, ka­­lau tidak ingin memperoleh omelan orang sejagat, termasuk mereka yang bukan customer lang­­sung­­nya.

Tingkat kedekatan yang belum per­­­nah terjadi dalam sejarah ber­­bis­­­nis inilah yang menciptakan pola hu­­­bungan baru antara dunia usaha dan stakeholders-nya yang ke­­mudian ber­­evolusi menjadi sosio­preneurship alias entrepreneurship yang berbasis (atau memiliki dimensi) sosial, bu­­­kan bisnis semata.

Ini fenomena yang kian mendunia, yang kemudian ditangkap antara lain oleh Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa—waktu itu, 2004—Kofi Annan se­­­­­­­­­bagai dasar pembentukan gerakan kekompakan sejagat atawa United Nation Global Compact. Gerakan ini memperoleh dukungan luas dari segenap pe­­laku usaha, termasuk kalangan entrepreneurs, di banyak negara. Indonesia pun tak terkecuali.

Penggalangan dunia usaha ini oleh PBB dimaksudkan sebagai mitra strategis un­­­tuk membantu menyukseskan berba­gai program yang telah digariskan dalam Millennium Deelopment Goals (MDGs). Untuk gampangnya, kira-kira begini gam­­barannya. PBB memiliki keprihatian bahwa banyak negara tidak bakal mampu memenuhi sasaran pembangun­an milenium yang sudah disusun capek-ca­­­pek oleh para anggotanya itu.

Tampaknya, PBB yakin bahwa banyak pe­­­­­­merintahan di sejumlah negara hanya mampu bersikap omdo alias omong do­­ang untuk meluluskan MDGs itu. Karena memang terbukti bahwa pembangunan berkelanjutan, penghapusan kemiskinan, penurunan polusi, dan sebagainya yang menjadi poin MDGs itu sebagian besar me­­­leset.

Pelibatan kaum pengusaha ini ternyata tidak sia-sia, mengingat kedekatan mereka dengan komunitas. Tidak sedikit prog­­­­ram yang difasilitasi oleh Indonesia Global Compact Network, misalnya, cu­­kup efektif untuk menjembatan kebuntuan yang selama ini terjadi ketika prog­ram pemerintah kurang mampu menembusnya.
Minimal bagaimana mening­­kat­­kan kepedulian bangsa terhadap berba­gai program yang berorientasi pada ke­­­pentingan masyarakat sehingga pe­­­merintah lebih concern terhadapnya.

Dalam pertemuan bertajuk Private Sector Leadership Roundtable Post-2015 De­­­velopment Agenda di kawasan Nusa Dua Bali pekan ini, sikap paling mengemuka dari kalangan dunia usaha adalah betapa masih besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dalam me­­­menuhi Sasaran Pembangunan Mi­­­le­­nium tersebut.

“Lha gimana, kami sebenarnya pe­ngen ber­­­­­­gerak lebih jauh sehingga skala usaha kami dapat meningkat jauh lebih besar. Sa­­­yangnya, hambatannya tidak se­­­dikit. Hal itu terjadi antara lain karena ma­­­salah kepastian hukum di negeri ini yang serba tidak jelas,” ujar seorang pe­­ng­­usaha senior.

Padahal dengan skala usaha lebih besar yang diyakininya dapat dicapai, menurutnya, hal itu berarti akan memperbesar pundi-pundi pemerintah dari sisi pajak maupun pungutan resmi lainnya serta peningkatan kegiatan prolingkungan sebagai bentuk tanggung jawab so­­sial mereka sebagai entitas usaha.
Para pemimpin usaha sektor swasta tadi selama ini telah membuktkan ki­prah mereka untuk meningkatkan peran serta dalam membantu meringan­kan beban pemerintah, termasuk ikut membangun sarana dan prasarana pendidikan, peningkatkan gizi warga sekitar tempat usaha, peningkatan kualitas lingkungan untuk membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat.

“Kami ini kok lama-lama merasa se­­­perti pemerintah saja, karena makin ba­­­­nyak ikut menjalankan program yang se­­harusnya menjadi tanggung jawab bi­­­rokrat. Padahal, kami kan sudah mem­­ba­­­yar pajak yang sebenarnya dimaksudkan agar dikelola secara efektif pemerintah untuk kemudian dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Tapi, ternyata banyak program yang tidak te­­­pat sasaran. Akhirnya, kami lagi yang tu­­­run tangan karena kami peduli,” tutur seorang pengusaha di bidang produk ke­­­sehatan.

Keseriusan kaum pebisnis maupun wirausahawan dalam ikut memikirkan prog­­­ram pembangunan global pasca-2015 itu layak diapresiasi, mengingat mereka lah yang nantinya akan turut mengawal keberhasilan rencana besar nan mulia tersebut. Namun, di sisi lain, pemerintah hendaknya memberikan juga kepastian agar mereka dapat mengembangkan usaha secara layak berdasarkan ke­­­tentuan yang berlaku.

Masalahnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini bukan masa yang mu­­­dah untuk doing business di In­­­do­­ne­­­sia akibat berbagai hal, termasuk di an­­­taranya adalah banyaknya pungutan—baik resmi maupun yang liar—yang ten­­­tu saja kian membebani usaha mereka. Selain itu, akibat inefisiensi di sektor transportasi menjadikan harga produk yang dihasilkan oleh pengusaha nasional menjadi kurang kompetitif dibandingkan de­­­ngan produk sejenis dari negara lain.
Padahal, di era informasi yang terbuka le­­­­­­bar seperti sekarang, produsen seluruh dunia berlomba-lomba untuk menjual de­­­­­­­­­ngan harga paling kompetitif, karena me­­­­­­reka menghadapi konsumen yang sa­­­ma yakni warga global. (ahmad.djauhar@bisnis.co.id)