Saya tak begitu kaget ketika mendengar pernyataan pemerintah bahwa tahun ini, setahun menjelang pemilu 2014, aktivitas politik dan segala rentetannya bakal menyumbang  pertumbuhan ekonomi 0,2%.

Malahan, saya kira angka itu kekecilan. Bisa jadi lebih besar, kalau benar-benar underground economy-nya juga tercatat. Yang saya maksud underground adalah seluruh aktivitas ekonomi informal, yang bisa diduga akan marak sekali, termasuk berbagai tetek-bengek aktivitas entertainment yang amat erat dengan kegiatan politik di seputar pemilu.

Sebutlah mulai dari pertemuan-pertemuan partai dari setingkat kongres, konvensi, mobilisasi kader, hingga mobilisasi massa yang memanfaatkan berbagai cara mulai dari pertemuan di hotel hingga lapangan terbuka.

Hotel-hotel yang memiliki function room tentu akan panen pesanan. Convention hall akan kian sulit dipesan karena overbooked, artis penghibur yang kian mengalir order, hingga kendaraan sewa yang kian padat dengan daftar antrian penyewa.

Maka bisa diperkirakan, multiplier effect atau dampak berganda dari aktivitas itu sangat luas. Mulai dari bisnis makanan atau katering, fashion, barang cetakan, cendera mata, bahkan hingga karaoke dan panti pijat.

Belum lagi kalau masuk ke detil perlengkapan atribusi politik mulai dari stiker, kaus, topi, jaket, bendera, maupun atribut-atribut politik lainnya. Angkanya akan banyak sekali, untuk tidak menyebut nilai yang eksak karena sejauh ini tidak tersedia data yang pasti. Hanya bisa dilihat dan dirasakan.

Semua itu muaranya ke satu hal: belanja konsumsi. Dan patut dicatat, belanja konsumsi merupakan motor pertumbuhan ekonomi yang paling besar. Jadi, sama sekali kembali saya tidak kaget. Pertumbuhan ekonomi di tahun politik bukannya susut, tetapi malah berkembang.

Karena itu tak ada salahnya bagi Anda para entrepreneur atau yang tengah menimbang menjadi entrepreneur, inilah saatnya menangkap peluang dari sekarang. 

*** 

Saya juga tidak kaget, apabila kini aktivitas pemilu naik derajad menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi. Mau mencari textbook dari manapun, tentu akan susah mendapatkan terminologi tersebut karena memang cuma utak-atik asal gathuk saja.

Yang jelas, titik pangkalnya adalah demokratisasi. Namun, demokrasi terbuka ala Indonesia saat ini bisa menjadi dua sisi dari satu keping mata uang: negatif dan positif.

Negatif atau relatif negatif kalau merujuk pada aktivitas perwakilan di parlemen maupun pemerintahan, yang telah dipilih secara langsung melalui pemilu mulai dari DPRD hingga DPR serta pemerintahan di tingkat kabupaten kota, gubernur hingga Presiden dan Wakil Presiden.

Mengapa begitu? Ada yang bilang, pemilu langsung mirip perjudian nasib setiap lima tahun sekali. Jika tidak salah pilih wakil di DPR atau di pemerintahan, maka nasib pemilih atau masyarakat banyak akan menjadi lebih cepat membaik. Paling tidak aspirasi terwakili dan dipimpin oleh pemimpin yang sesuai harapan.

Tetapi sebaliknya manakala salah pilih, hilang waktu lima tahun untuk melakukan koreksi dan perbaikan. Bila salah, jangankan aspirasi terwakili, ekspektasi pun tidak terpenuhi. Artinya, dari sisi potensi dan peluang, perjudian nasib lewat pemilu dapat menghilangkan kesempatan yang sia-sia. 

Mau contoh? Coba amati berapa banyak wakil rakyat dan pemimpin daerah hingga pemimpin nasional yang berani ambil risiko tidak populer untuk membuat keputusan dan kebijakan terbaik?

Soal subsidi BBM, misalnya, untuk memudahkan sebagai contoh. Tidak ada keputusan baik di parlemen maupun pemerintahan karena bermuara pada satu hal: risiko politik dan risiko popularitas, baik bagi tokoh maupun partai politik. 

Di situlah urgensi pendidikan politik, agar pemilih tidak asal pilih atau salah pilih karena transaksi money politics. 

Tetapi jangan serta merta hanya melihat dari sisi yang relatif negatif. Kembali ke awal tulisan ini,  coba bayangkan setiap lima tahun sekali pemilu DPRD, DPR, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden. 

Lalu setiap tahun, berapa kali pemilu kepala daerah atau pilkada diangsungkan, mulai dari daerah tingkat dua yang lebih dari 400 distrik, hingga provinsi yang sebanyak 33 distrik. Maka bisa dipastikan, tiada tahun tanpa agenda pilkada.

Apa artinya? Pertumbuhan ekonomi. Aktivitas pilkada dan pemilu telah melahirkan banyak sekali konsumen baru, kelas menengah baru, yang mendapatkan penghasilan --entah halal atau tidak halal-- dari kegiatan-kegiatan politik tersebut. 

Political related business, begitu biasa para ahli menyebut, menjadi marak di Indonesia sejak dua dekade dan terutama lima tahun terakhir. Mulai dari konsultan politik, tim sukses, hingga bisnis start-up dari konvensional hingga digital. mulai dari bikin website personal, website organisasi, website politik, hingga buka percetakan kecil-kecilan. Dan banyak yang menjadi besar. 

***

Maka saya tak kaget pula ketika profesi pollster atau tukang polling politik, untuk memudahkan menyebutnya, sekarang menjadi salah satu incaran anak-anak muda Indonesia. Baru bergabung dengan lembaga survei satu atau dua tahun, mereka bikin lembaga survei sendiri. 

Dan di tengah banyaknya kasus korupsi yang berkaitan dengan aktivitas politik pula, aktivitas para pollster justru mendapatkan berkah bisnis yang lebih besar. Maka sering saya meledek teman yang menjadi pollster, seharusnya mereka berterima kasih kepada KPK, dan mungkin pula 'berutang budi' pada televisi, yang terus menerus menyiarkan berita korupsi terkait politik atau political related corruption.

Lha kok mengapa?  Seorang kawan, yang kebetulan bekerja untuk perusahaan polling dan konsultan politik terkenal di Jakarta, bercerita dengan nada bercanda, bahwa semakin banyak terungkap kasus korupsi yang dilakoni tokoh-tokoh politik nasional, mereka berpeluang mendapatkan pekerjaan lebih banyak, dan kontrak lebih besar.

Masak sih? Mungkin begitu pertanyaan selanjutnya. Ya, aktivitas pollster, riset dan konsultan politik, memang memberikan bantuan dan konsultansi untuk memenangi pemilihan. Maka semakin berat posisi tokoh yang dibantu, tentu semakin tinggi pula tarifnya. Kurang lebih mirip-mirip pengacara.

Maka, kalau ada tokoh politik yang potensial, lalu terkena kasus, atau partai politiknya terkena kasus, lembaga survei bisa pasang tarif lebih tinggi jika diminta membantu tokoh politik semacam itu.

Angka tarif survei dan konsultansi politik, misalnya, bisa bervariasi. Dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sebuah partai politik besar, menurut teman saya tadi, pernah membuka tender untuk lembaga survei guna memenangi pemilu 2014 dengan berbagai program politik, konsultansi dan riset, angkanya nauzubillah: Rp200 miliar! Bisa jadi angka ini untuk beberapa tahun sekaligus, dan satu paket.

Pantas saja, beberapa pollster dan konsutan politik hidupnya berkemewahan. Pada Pemilu 2009 lalu, seorang konsultan politik yang membantu pemenangan pemilihan presiden dari satu partai besar, menenteng mobil Land Cruiser keluaran terbaru yang harganya di atas Rp2 miliar. Dan sang jonsultan itu tak segan-segan menyematkan nomor pelat mobil satu digit dan tiga huruf di belakangnya sesuai nama firma konsultannya. Silahkan menebak-nebak, karena sengaja saya tak akan menuliskannya. 

Intinya,  tahun politik memberikan kesempatan bisnis berkelimpahan. Ini tantangan bagi para entrepreneur yang memiliki orientasi kewirausahaan di bidang politik, atau political entrepreneurship. 

Tinggal bagaimana Anda memanfaatkannya. Apakah akan turut menyerempet bahaya di kawasan political-related corruption lalu masuk penjara KPK, atau main dengan governance yang lebih aman demi bisnis yang berkesinambungan. Bagaimana menurut Anda?  (*)