"Ini adalah tanda-tanda kebijakan yang tidak jelas. Hari ini on, esok off dan lusa on lagi. Eh tiba-tiba off lagi. Terlalu banyak wacana, dan akhirnya semuanya nggak jalan karena takut risiko," kata si Doel.

Kata-kata itu, supaya lebih eksplisit, terlontar menyusul keputusan pemerintah yang maju-mundur soal bahan bakar minyak, terutama premium bersubsidi.

Si Doel, untuk tidak menyebut nama sebenarnya, adalah seorang aktivis yang memang mengikuti benar perjalanan panjang isu kebijakan seputar subsidi bahan bakar minyak itu.

Tentu saja, saya mengiyakan. Mengapa? Pemerintah pada akhirnya menawarkan lima kebijakan dalam rangka pengelolaan subsidi BBM, supaya konsumsi premium tidak melebihi plafon. Ini adalah pilihan kebijakan terakhir yang diumumkan, setelah gagal menaikkan harga BBM karena ditentang para politisi Senayan, lalu tak jadi menerapkan pembatasan konsumsi premium.

Ini benar-benar membuat isu BBM penuh ketidakpastian. Bagi yang punya mazab positif, situasi ini mungkin ditanggapi biasa-biasa saja, karena semakin terbiasa hidup dalam suasana ketidakpastian. Jika Anda mampu menghadapi uncertainty as normality, tidak perlu harus stres.

Karena itu, meski pemerintah on-off melulu soal pengaturan subsidi BBM ini, tidak jadi soal. "Mau apa lagi, gitu saja kok repot," kira-kira begitu kalau boleh meminjam kata-kata Gus Dur yang legendaris itu. 

***

Bingung dengan kalimat-kalimat tadi? Ya, wajar kalau Anda bingung. Karena memang soal BBM ini membuat saya juga bingung. Betapa tidak. Saya sering merenung, siapa ya sesungguhnya pemakai subsidi premium yang tahun ini begitu tambun seperti perut gajah itu.

Bayangkan, lebih dari Rp160 triliun anggaran pemerintah tahun ini harus dialokasikan untuk dibakar di jalan raya hanya untuk jatah setahun. Kalau uang itu benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang memang berhak menerima subsidi dari uang pajak, saya kira nggak jadi soal. Tetapi benar-benar jadi soal, karena uang itu lari ke banyak pihak yang sebenarnya tidak berhak.

Tentu Anda tahu dan sudah sering dikemukakan, subsidi BBM dengan pola seperti sekarang ini sangat tidak tepat sasaran. Tetapi, coba deh perhatikan lebih dalam lagi, seberapa mengagetkan kalimat "tidak tepat sasaran" itu.

Sekadar contoh, lihatlah mobil-mobil operasional hampir semua stasiun televisi atau bank-bank besar --milik swasta maupun BUMN-- di Indonesia ini, setidaknya di Jakarta saja. Satu Grup stasiun televisi saja, yang notabene dimiliki para pengusaha besar, jumlah mobil operasionalnya bisa ratusan, bahkan mungkin ribuan.

Jika ingin tahu lebih lanjut, silahkan deh main ke kantor beberapa stasiun TV besar di Jakarta, niscaya Anda akan sulit parkir karena penuh dengan mobil operasional mereka. Tentu Anda tahu, stasiun televisi itu dimiliki oleh pengusaha kaya seperti Hari Tanoesudibyo, Chairul Tanjung, Aburizal Bakrie, Fofo Sariatmadja, Surya Paloh dan sejumlah nama lagi, untuk sekadar mengidentifikasi.

Seorang Direktur Bank BUMN besar langsung membenarkan hal itu ketika saya lontarkan dalam obrolan santai sambil makan siang, bahwa penikmat subsidi BBM adalah mobil-mobil operasional perusahaan-perusahaan besar dan bank-bank besar. Mobil-mobil seperti Avanza, Xenia, maupun APV, yang jadi mobil operasional kebanyakan perusahaan, adalah 'peminum' premium saban harinya.

Saya bahkan pernah meledek ekonom Aviliani soal ini. Anda tahu, Aviliani bersama Chairul Tanjung adalah pengurus teras Komite Ekonomi Nasional, penasihat utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Mbak Avi, coba deh perhatikan. Subsidi BBM ini kan yang dapet akhirnya perusahaannya Pak Chairul," tentu kalimat saya itu untuk bercanda, tetapi tak terbantahkan. Dan Mbak Avi pun cuma tertawa.

***

Apabila Anda pejabat pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan subsidi BBM, moga-moga tidak buru-buru sewot tatkala membaca ilustrasi-ilustrasi cerita yang saya kemukakan tadi. Sebab saya tidak bermaksud menuduh bahwa kebijakan subsidi BBM sarat dengan benturan kepentingan bisnis.

Sama sekali tidak. Contoh-contoh ilustratif tersebut hanya untuk memberikan gambaran, bahwa memang subsidi BBM, dengan cara pemberian seperti saat ini, menjadi setengah haram.

Terlebih lagi dengan penjualan mobil yang setiap tahun terus menanjak naik dan jalanan kian macet, sehingga semakin memperbesar pemborosan bahan bakar di jalanan, yang notabene adalah barang subsidi tadi.

Siaran talkshow di sebuah radio swasta kemarin juga menyebutkan telah terjadi kelangkaan premium di wilayah Lampung. Apa penyebabnya? Konsumsi premium subsidi telah melampaui plafon yang ditetapkan.

Satu kemungkinan, premium banyak diborong di pasar gelap beberapa bulan lalu, saat pemerintah ancang-ancang menaikkan harga BBM lalu nggak jadi karena diganjal di DPR. Kemungkinan lainnya, konsumen pertamax, BBM yang tidak disubsidi, bisa jadi beralih ke premium karena harga pertamax yang kini sangat mahal, lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan harga premium.

Beberapa pendengar yang menelepon redaksi radio itu protes, premium langka di pompa bensin, tapi kok tersedia di pinggir jalan. Mereka toh akhirnya mau membeli dari pasar eceran di luar pompa bensin itu dengan harga Rp6.500 per liter. Artinya, sama saja sebenarnya dengan rencana kenaikan harga BBM yang tak jadi itu.

***

Ruwet BBM memang tidak lepas dari distrust terhadap pemerintah yang tinggi, utamanya yang berkaitan dengan anggaran. Uni Lubis, jurnalis senior, bilang ada ketidakpercayaan terhadap perilaku pemerintah. "Kalau uang subsidi direalokasikan, apakah benar-benar pemerintah akan merelokasi uang subsidi itu untuk keperluan lain yang benar-benar tepat sasaran?" begitu kira-kira.

Tapi jangan salah. Saya tidak bermaksud menempatkan pemerintah atau anggota DPR dan politisi sebagai tertuduh, meski Anda tahu di sanalah muara kebijakan itu seharusnya dibuat dengan lebih proper, bukan sekadar diwacanakan.

Namun justru di sinilah letak anomali itu; yang menjadikan Indonesia begitu menarik; mampu tumbuh di tengah ketidakpastian kebijakan. Coba deh simak perkembangan ekonomi akhir-akhir ini. Dengan berbagai kebijakan yang tidak pasti saja, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 6,5% setahun.

Datanya jelas sekali. Semuanya didorong konsumsi private yang tumbuh kencang. Salah satu indikatornya pertumbuhan penumpang di bandara kota-kota besar  di Indonesia, nyaris lebih dari dua kali kapasitas bandaranya.

Di bandara Soekarno Hatta bahkan sudah seperti terminal bus, karena kapasitas bandara yang 20 juta dilalui oleh 52 juta penumpang tahun lalu.

Bahkan pertumbuhannya mencapai hampir 20%, pertumbuhan tertinggi di dunia, jauh mengalahkan bandara Changi Singapura atau Ghuangzou China. Semua itu justru terjadi di tengah sejumlah ketidakpastian kebijakan ekonomi.

Maka, seperti pidato Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Jero Wacik, saat didaulat berbicara pada ulang tahun Astra Internasional ke-55 Kamis malam, ini semua berkat stabilitas yang disediakan pemerintah.

Bagi saya, di situlah keahlian pemerintah sekarang. Nah, apalagi jika dapat mengkombinasikannya dengan keahlian dalam pengambilan keputusan ekonomi, tentu hasilnya akan jauh lebih dahsyat lagi.

Kita tentu rindu Jakarta yang tidak macet karena infrastruktur tersedia, tidak ada kongesti di bandara Soekarno Hatta karena kapasitasnya sudah jauh lebih memadai. Dan, itu bisa didorong lagi dengan realokasi subsidi yang lebih tepat sasaran tadi.

Tentu, dengan demikian, kita bisa berharap ekonomi akan tumbuh lebih kencang karena sumbatan-sumbatan leher botol teratasi; dan investasi akan lebih tertarik untuk semakin membanjiri Indonesia lagi.

Moga-moga penutup kolom ini tidak tambah bikin Anda bingung. Bagaimana menurut Anda? (arief.budisusilo@bisnis.co.id)

+ Baca Juga TOP STORIES PILIHAN REDAKSI BISNIS.COM HARI INI +