BISNIS.COM, JAKARTA-- Kementerian Keuangan memastikan kebijakan yang bakal ditempuh pemerintah terkait BBM bersubsidi tetap bertumpu pada kestabilan kondisi fiskal negara.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengemukakan seluruh opsi kebijakan yang akan diambil tetap mengacu pada penghematan dan pengendalian BBM bersubsidi agar tetap menjaga kondisi fiskal tetap sehat.

"Opsi apapun yang nantinya dipilih [Presiden], bertujuan untuk tetap menjaga realisasi belanja subsidi, dan pemerintah akan tetap memberikan subsidi kepada masyarakat miskin," ujarnya, Jum'at (12/4/2013).

Adapun pada kuartal I/2013, realiasi belanja subsidi BBM sebesar Rp3,5 triliun dan  menjadi salah satu pendorong utama terbentuknya defisit APBN pada periode ini yang mencapai Rp17,9 triliun.

Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, defisit APBN pada kuartal I/2013 sebesar Rp17,9 triliun, membengkak dua kali lipat  dibandingkan dengan realisasi defisit APBN 2012 pada periode yang sama, yakni Rp8,0 triliun.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan tingkat defisit APBN pada 2013 ditargetkan sebesar 1,65% dari PDB.

Kendati demikian, Menkeu menegaskan jika hingga saat ini belum ada opsi final terkait kebijakan BBM bersubisidi yang bakal diambil pemerintah.

"Intinya adalah bagi yang [masyarakat] miskin akan dijagadan  yang kaya dikurangi subsidinya, ini menjadi pegangan utama," kata Agus.