Bisnis Indonesia - Bisnis.com

JAKARTA: Seluruh fraksi  di Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan diharapkan bisa saling melobi untuk memuluskan pengesahan Undang-undang Koperasi terbaru sebagai pengganti undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.

Untung Tri Basuki, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengemukakan hal itu seusai mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU di Senayan (Selasa, 21 Februari 2012).

”Komisi VI mengagendakan pembahasan draft RUU menjadi undang undang-undang melalui dua masa sidang lagi. Berarti pada tahun ini draft tersebut sudah bisa menjadi undang-undang,” ujarnya Selasa (21/02).

Raker antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komisi VI DPR merupakan yang ketujuh, dan dari 1.043 DIM yang akan dibahas bersama, sampai saat ini baru disetujui bersama seluruh fraksi sejumlah 14 DIM.

Menurut Untung, apabila tidak ada lobi antar anggota antarfraksi di DPR, bisa jadi pengesahan RUU terlambat dari perkiraan tahun ini. Untuk itu dia mengharapkan kesediaan anggota fraksi bersinergi agar UU Koperasi terbaru bisa segera diimplementasikan.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan memimpin instansinya pada Raker dengan Komisi VI yang dipimpin Wakil Ketua Agus Hermanto (Fraksi Demokrat). Sjarifuddin Hasan didampingi Menteri Hukum dan HAM Amir Sjamsuddin yang ikut membahas DIM.

Hasil Raker memutuskan sisa DIM yang akan dibahas, diselesaikan melalui pembentukan panitia kerja (Panja). Setelah itu diperkecil dalam bahasan tim perumus (Timus), dan selanjutnya dalam tim kecil (Timcil). Setelah itu hasilnya ditetapkan melalui sidang pleno.

Aria Bima dari Fraksi PDI-P yang juga Wakil Ketua Komisi VI, mengatakan sejak awal harus ditetapkan mana saja DIM yang akan dibahas Panja. Oleh karena itu DIM yang sudah selesai dibahas, jangan lagi dipersoalkan kembali.

Tim Panja yang sudah dibentuk terdiri dari 27 anggota, dari total 50 orang anggota Komisi VI. Tim ini di antaranya diwakili Airlangga Hartarto (Ketua Komisi VI- Fraksi Golkar), Agus Hermanto, Erik Satrya Wardhana (Hanura), Atte Sugandi (Demokrat), dan Adisatria Suryo Sulisto (PDI-P).

Tim inilah yang akan bekerja dan diharapkan bisa saling melobi agar proses pembahasan DIM bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. (Bsi)