UPDATE AGRIBISNIS: Kenapa harus impor beras dan bawang (lagi)?

Masih terbersit di ingatan kita, yaitu saat Indonesia begitu sukses membangun perekonomian berbasis pertanian pada era 1990-2000 yang dibuktikan dengan tercapainya swasembada beras pertama kali pada 1984.

Pada 1984, rakyat dipaksa untuk menanam padi dengan varietas padi baru, pupuk pabrik, dan pestisida kimia yang telah disiapkan oleh pemerintah.

2008 Swasembada beras?

Pada 2008 kita sempat mendengar bahwa akhirnya Indonesia dapat mencapai swasembada beras. Namun, terdapat banyak kejanggalan di balik pengumuman swasembada itu.

Hal tersebut dilihat dari kenyataan yang ada, bahwa tingkat konversi lahan produktif pertanian sangat tinggi, keterbatasan lahan petani serta minimnya infrastruktur seperti irigasi dan waduk

Bahkan laju konversi lahan subur pertanian untuk pembangunan infrastruktur dan permukiman penduduk sangat tinggi dan terus meningkat terutama di pulau Jawa.

Negara China yang sekarang sebagai salah satu negara maju dan mempunyai cadangan devisa terbesar di dunia dilatarbelakangi salah satunya yaitu pemanfaatan lahan yang dulunya sangat marjinal kemudian diubah menjadi lahan subur untuk budi daya tanaman pangan.

Pemerintah China sendiri memprediksikan ketersediaan pangan negara akan tercukupi sampai 2040. Indonesia sebagai negara yang terkenal sebagai negara agraris malah terus-menerus impor beras, dan terus bergantung pada Thailand dan Filipina.

Mereka dengan mudahnya dapat memainkan harga dan membuat persyaratan yang memberatkan Indonesia.

Berfikir instan

Lahan marginal di Indonesia hanya sedikit yang kemudian diusahakan untuk dibuat lahan subur untuk ditanami. Lahan marginal selama ini terkesan hanya bisa ditanami beton dan pondasi bangunan tinggi saja.

Selama ini pemerintah cenderung menyalahkan petani yang tak mampu memproduksi beras dalam jumlah besar. Pemerintah nampaknya tidak berkaca diri, bahwa penyebab petani gagal memproduksi beras seperti yang ditargetkan adalah karena kesalahannya sendiri.

Pemerintah lebih suka berfikir instan dengan mengimpor beras dalam jumlah besar dibandingkan dengan mulai melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan yang dibarengi dengan pembekalan pengetahuan dan pelatihan kepada para petani.

Pemerintah lebih suka menghambur-hamburkan uang untuk negara lain guna mendatangkan beras impor dibandingkan dengan mengalokasikan dana untuk meningkatkan kompetensi petani dan menyuburkan lahan marjinal.

Sungguh ironis sebagai negara besar yang mempunyai predikat sebagai negara agraris setiap tahunnya harus mengandalkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Haruskah Orba berkuasa lagi?

Prestasi luar biasa yang diperoleh dari perkembangan sektor pertanian adalah dicatat semasa Orde Baru masih berkuasa. Saat itu, Indonesia bisa mengubah status dirinya dari Negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi Negara pengekspor beras terbesar di dunia.

Swasembada beras menjadi isu yang sangat penting dalam masa Orde Baru, karena merupakan prestasi di masa itu.

Hal yang menarik adalah mengapa setelah turunnya Soeharto, Indonesia kini kembali lagi menjadi pengimpor beras dunia dan bahkan masuk sebagai empat besar Negara pengimpor beras di dunia.

Impor beras sampai Februari

Badan Urusan Logistik menuturkan bila beras impor masih akan masuk ke Indonesia hingga akhir Februari 2012.

Di Balikpapan saja, sudah masuk beras impor sebanyak 3.600 ton asal Vietnam dari rencana total 1,9 juta ton. Selain Vietnam, beras juga akan didatangkan dari Thailand dan India.

Carut-marut kondisi perberasan di Indonesia merupakan dampak dari politisasi beras yang telah diterapkan pemerintah.

Ketika harga beras melambung tinggi penyebabnya disandarkan pada tingkat supply beras lokal yang tidak mampu memenuhi tingkat demand masyarakat, sehingga untuk mengatasi gejolak harga, solusi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan supply. Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras.

Dugaan adanya mafia beras pun mengemuka di kalangan politisi di Senayan. Bulog yang sejatinya adalah lembaga yang bisa membantu membeli gabah dan beras petani dengan harga yang ditetapkan, melalui operasi pasar, dan malah melakukan aktivitas bisnis yang tidak berpihak pada petani.

Pengembalian Fungsi Bulog

Kebijakan pemerintah terkait keberadaan Bulog dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional dinilai masih sepotong-potong.

Contohnya, kebijakan pengadaan beras di mana ketersediaan stok beras lokal yang tidak mencapai target pada 2011, semata-mata disebabkan oleh harga beli dari petani sangat murah.

Petani lebih memilih menjual langsung ke pasaran ketimbang ke Bulog. Dampaknya, pemerintah harus mendatangkan beras impor 2,25 juta ton karena target pengadaan tidak tercapai.

Tidak tercapainya pengadaan beras tersebut selain karena petani enggan menjual hasil panennya ke Bulog juga adanya gagal panen dan perubahan cuaca.

Seharusnya, fungsi Bulog dikembalikan lagi seperti sebelumnya yang diberi kewenangan lebih luas dan kuat, agar mampu bersaing dengan sistem distribusi bahan pangan yang oligopoli dan menguasai pasar.

Tahun 2011, pemerintah Indonesia mengimpor beras sebanyak 2,25 juta ton karena pertumbuhan produksi padi (beras) lokal minus 1,6%. Padahal, untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyat, seharusnya minimal tumbuh 5%.

Petani bawang menjerit

Masuknya bawang merah impor hingga 54 ton pada Januari disesalkan sejumlah pihak karena impor bawang merah sangat tidak perlu karena saat ini justru musim panen bawang merah.

Apapun alasan importir, terlalu berorientasi untung, bahkan cenderung spekulatif dan mempermainkan pasar. Namun dalam konteks ini kesalahan fatal tentu ada di pihak Pemerintah yang tidak mampu memproteksi petani lokal.

Mudahnya bawang impor masuk dari India, Vietnam, Filipina, dan Cina ini dinilai telah merusak harga bawang lokal hingga 50% dari semula. Karenanya, kalangan petani mendesak agar impor bawang merah tidak perlu lagi dilakukan.

Dewan Bawang Merah Indonesia (DBMI) menjelaskan, per Mei tahun lalu, harga bawang merah lokal turun drastis dari harga Rp9.000 menjadi Rp2.215 per kilogram. Akibatnya, banyak petani yang tidak mampu membayar pinjaman modalnya ke bank untuk biaya produksi.

Saat ini harga bawang lokal khususnya di Brebes Rp3.500, sedangkan Rp1.700 untuk bawang impor. Bawang impor masuk ke Brebes dan dikemas seolah bawang lokal, lalu dipasarkan ke kota-kota di luar Jawa. Ini sungguh keterlaluan dan kalau dibiarkan akan mematikan petani lokal.

Massifnya bawang merah impor ini juga tecermin dari catatan Kementerian Perdagangan. Tahun lalu bawang merah yang diimpor mencapai 153.000 ton, atau melonjak tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Kebutuhan bawang nasional mencapai 160.800 ton per tahun, sementara produksi bawang nasional mencapai 800.000 ton per tahun. Kebutuhan ini dihitung dari konsumsi bawang merah tiap orang sebanyak 0,67 kilogram per tahun. Dengan jumlah penduduk Indonesia 240 juta jiwa, seharusnya produksi bawang sudah surplus.

Kisah pilu petani bawang merah Brebes yang kerap merugi karena harganya anjlok, agaknya masih menghiasi kabar sekian kurun waktu terakhir.

Bawang impor kembali menjadi kambing hitam atas ambruknya petani bawang merah. Pasar bebas menjadi bahan empuk mencerca pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada petani lokal.

Membanjirnya bawang impor di Brebes dengan harga lebih murah telah membuat harga bawang jatuh dititik nadir, Rp 2.500 perkilogram jauh di bawah ambang minimal BEP standar pemerintah Rp 5.500. Petani Brebes pun menjerit menanggung rugi ratusan juta.

Kualitas bawang merah asal Brebes merupakan yang nomor satu di Indonesia karena memiliki cita rasa yang khas dibandingkan dengan bawang merah dari produk lain. Sehingga dijadikan pusat transit bawang luar daerah maupun luar negeri.

Haruskah impor?

Mungkin, pemerintah jangan lagi berfikir instan, dan mulai menata sektor pertanian yang mengakar ke petani, dengan memperluas areal persawahan, bukannya memperbesar areal buat penambang asing atau memperluas perkebunan tanpa memperhatikan tata guna lahan buat pertanian.

Impor komoditas selain hanya berfikir instan juga berpotensi mematikan petani secara pelan-pelan.(arif.pitoyo@bisnis.co.id)