JAKARTA: Mendikbud Mohammad Nuh meminta kepala daerah untuk tidak memanfaatkan kesempatan Ujian Nasional (UN) sebagai alat politik dan menekan kepala sekolah agar siswanya lulus 100%.
Berbicara dalam pencanangan dan pendeklarasian pelaksanaan Ujian Nasional (UN)
di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Cimahi Bandung Jawa Barat, semalam, Nuh mengatakan pelaksanaan UN harus jujur dan berkualitas.
"Sudah bukan eranya gubernur, bupati dan walikota menekan kepala sekolah agar lulus 100 persen." tegas Nuh.
Tekanan kepala daerah pada kepala sekolah agar tingkat kelulusan siswanya 100% kerap berujung pada berbagai pelanggaran dan kecurangan.
Tekanan yang begitu kuat pada kepala sekolah mendorongnya membuat instruksi ke guru-guru untuk berbuat curang.
"Kecurangan yang sering terjadi adalah guru-guru menyebar kunci jawaban kepada siswanya," ujar Nuh. Oleh karena itu dia berharap tidak ada lagi kasus kebocoran soal UN dan menyontek masal seperti yang terjadi tahun lalu.
Dia meminta kepada pemangku kepentingan pendidikan agar bersama-sama mendukung UN yang jujur dan berkualitas. "Mari jalankan Ujian Nasional dengan jujur." ajak Mendikbud.
Pelaksanaan UN sendiri dimulai pada 16-19 April untuk tingkat SMA/MA. Sedangkan untuk SMK unas dijalankan pada 16-18 April. Untuk tingkat SMP dan sederajat, UN dijalankan pada 23-26 April. (sut)
Showing 0 - 0 of 0 comments