PALEMBANG: Sebanyak 10 daerah dari 15 daerah Kabupaten di Sumsel belum menerbitkan SK Bupati tentang kuota penyaluran pupuk urea bersubsidi menyusul belum selesainya proses penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di daerah tersebut.
“Kami tetap menunggu, karena dari 15 daerah/kabupaten tersebut baru 5 yang beres, seperti Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kota Pagar Alam,” kata Masriza Manajer Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Sumsel PT. Pupuk Sriwijaja hari ini.
Meski demikian, Pusri berjanji tetap menyalurkan pupuk dengan SK Bupati tahun kemarin guna mengantisipasi kelangkaan pupuk di petani.
Dia mengakui, hingga periode Januari-Februari tahun ini penyerapan pupuk masih sangat minim, baru 18.572 ton atau 57% dari target sekitar 32.861 ton.
Serapan urea bersubsidi rendah, terangnya bukan dipengaruhi dari lambatnya penyerahan SK Bupati dan RDKK, tetapi hal itu disebabkan sebagian sentra pertanian di Sumsel masih menunggu panen.
“Daerah yang belum menyerahkan SK Bupati dan RDDK tetap disalurkan dengan acuan SK dan RDKK lama dan lima daerah yang sudah menyerahkan dapat disalurkan sesuai RDKK dan baru,”paparnya.
Sementara itu pada tahun ini sambungnya secara keselurahan Sumsel mendapat alokasi urea bersubsidi mencapai 228.700 ton dan hingga kini baru terserap sekitar 8%.
Pihaknya optimistis, meski penyerapan rendah saat ini urea bersubsidi akan tersalur di seluruh Kabupaten/kota sesuai kebutuhan pada tahun ini.
Dia menerangkan sejak tahun lalu pihaknya juga memang telah memperketat penyaluran pupuk bersubsidi dengan memberi lebel disetiap angkutan pupuk (truk) “pupuk bersubsidi” guna mengantipasi penyelewengan di lapangan.
Hal tersebut akunya cukup berhasil karena dalam proses penyaluran tersebut tidak mengalami kendala dan penyaluran pupuk tepat sasaran. (sut)
Showing 1 - 1 of 1 comments