Bisnis Indonesia - Bisnis.com

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI) Ekmeleddin Ihsanoglu membahas perkembangan aksi kekerasan terhadap sipil di Suriah.

Organisasi negara-negara Islam yang kini sudah membentuk Commision of Human Rights Organization (HAM) itu diharapkan dapat berperan lebih besar dalam penyelesaikan masalah HAM di negara Islam.

Menlu Marty Natalegawa mengatakan masalah di Suriah itu menjadi bagian dari pembicaraan kedua pemimpin dalam membahas perkembangan yang terjadi di berbagai belahan dunia pada saat ini.

"OKI seharusnya bisa berperan menangani masalah ini. Indonesia sendiri sudah kirim surat ke Kazakhztan, pada tingkat menlu untuk tangani khusus masalah suriah," ujarnya di sela-sela mendampingi Presiden Yudhoyono menerima delegasi OKI di Istana Presiden, Rabu (20/02)

Dalam hal ini, menurut Marty, situasi di Suriah tidak menunjukkan tanda perbaikan. Untuk itu, lanjutnya, Komisi HAM yang ada di bawah OKI bisa menjadi bagian dari solusi untuk masalah di Suriah.

Menlu menilai perkembangan soal perhatian terhadap masalah HAM dan demokratisasi di lingkungan dunia Islam sudah sangat tinggi.

Dengan begitu, tuturnya, komitmen nyata yang ditunjukan OKI melalui pembentukan Komisi HAM menjadi sangat penting. Begitupun, ungkapnya, demokratisasi jadi bagian mainstream dari kerjasama OKI.

"Kita melihat perkembangan demokrasi saat ini di Timur Tengah, Mesir, Libya dan terakhir Suriah. Ini wujud dari kurangnya pembangunan, defisit demokrasi yang terjadi sebelumnya."

Menurutnya, Indonesia memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi sebagai negara Islam terbesar yang telah mempraktikkan demokratisasi dan penerapkan standar HAM.

"Terdapat sebuah pengakuan terhadap Indonesia sehingga diminta  agar Indonesia bisa berikan kontribusi," ujar Menlu lagi.

Dia mengatakan Indonesia dilibatkan sebagai salah satu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia untuk duduk dan membahas permasalahan yang terjadi di seluruh dunia.

Untuk itu dibentuknya lembaga HAM bisa memberikan OKI keleluasaan dalam memerankan peranannya sebagai organisasi Islam dalam menyelesaikan permasalahan HAM di negara-negara muslim. (Bsi)