JAKARTA: Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Goeritno meminta seluruh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) yang telah dikukuhkan untuk segera memaksimalkan fungsi dan peranannya.
"Kepengurusan LPJKD yang dikukuhkan oleh gubernur adalah kepengurusan yang sah sehingga para pengurus LPJK Provinsi ini harus percaya diri dalam melaksanakan tugasnya," ujar Bambang, hari ini 10 Februari 2012.
Menurutnya, masing-masing LPJKD tersebut harus mampu menyiapkan para kontraktor lokal untuk semakin berkualitas, misalnya dengan memberikan berbagai macam pendidikan dan pelatihan.
Pasalnya, akan banyak proyek-proyek yang siap dikerjakan pada tahun ini, baik dari pemerintah maupun swasta dan BUMN sehingga diperlukan tenaga-tenaga konstruksi yang profesional.
Selain itu, dia meminta sebisa mungkin LPJK Provinsi yang telah dikukuhkan tidak lagi terjebak dalam hal pengurusan dan penerbitan sertifikasi dan registrasi.
"Kita harus fokus pada upaya peningkatan kapasitas penyedia jasa, jangan melulu mengurus masalah sertifikasi," tutur Bambang.
Hingga saat ini, dari 33 provinsi, telah terdapat 21 LPJKD yang dikukuhkan oleh gubernur masing-masing provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 92 tahun 2010.
Bambang berharap ke-12 LPJK provinsi lainnya dapat segera dikukuhkan pada bulan ini untuk memperlancar proses tender tahun anggaran 2012.
Untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing LPJKD yang telah dikukuhkan, BPK Kementerian PU mengadakan pertemuan dalam rangka penyamaan persepsi (levelling) di antara seluruh pengurus guna
pengembangan jasa konstruksi di Indonesia. (faa)
Showing 1 - 2 of 2 comments