JAKARTA: Pendekatan ekonomi-keuangan murni dinilai pengamat tak lagi memadai untuk mendisain APBN menyusul kegagalan pemerintah dalam menyerap anggaran dan ketidakakuratan penetapan target defisit tahun ini.
Teori tersebut dikemukakan oleh Riant Nugroho, Pengamat Kebijakan Publik Institute for Policy Reform, kepada Bisnis hari ini.
"Konsekuensinya adalah model evaluasi kinerja dari Pemerintah sudah harus diarahkan ke model evaluasi kinerja keuangan korporasi. Evaluasi kinerja keuangan korporasi untuk organisasi non-korporasi perlu dijajaki. Kemungkinannya, karena ini justru menjadi kunci dari reformasi birokrasi yang tertinggal," jelasnya.
Dari sisi kritis, ujar Riant, setidaknya ada dua hal yang harus disoroti terkait proyeksi realisasi defisit anggaran tahun ini yang lebih rendah ketimbang targetnya di APBNP 2011.
Pertama, ada ketidak-akuratan dalam penetapan target defisit, yang terkesan sengaja dibengkakan pemerintah menjadi 2,1% PDB, sebagai justifikasi untuk mengantisipasi kenaikan belanja sebagai konsekuensi kenaikan produk barang dan jasa yang hendak dibeli.
"Jika ada kemungkinan ada hal yang menyimpang dalam perumusan anggaran, termasuk perkiraan defisit yang tidak pas, yang berarti ada ketidak-pasan antara uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belanja, maka artinya harus diterapkan good governance dalam
penyusunan anggaran," paparnya.
Kedua, lanjut dia, ada kegagalan dalam penyerapan anggaran, terbukti dari realisasi belanja negara per 7 November yang baru sebesar Rp912,08 triliun atau 69,1% dari pagu, di mana belanja modal baru 40,7%. Seperti halnya kritik Bank Indonesia, Riant mengatakan pengeluaran pemerintah yang lambat akan berdampak negatif terhadap laju perekonomian.
"Pertanyaannya adalah, apakah lagi-lagi kita akan melakukan ‘adat December Fever’, di mana kementerian dan Pemda berlomba-lomba menghabiskan anggaran agar penyerapan menjadi 100%, atau setidaknya mendekati 100%," tuturnya.
Berangkat dari analisis tersebut, Riant Nugroho menilai bahwa pendekatan ekonomi-keuangan murni tidak memadai lagi untuk mendisain anggaran atau APBN. Ilmu ekonomi baru yang merangkul pendekatan politik, psikologi, dan kebijakan perlu dikedepankan oleh Kementerian Keuangan sebagai upaya merancang disain anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan yang bergerak cepat.
"Jika memang anggaran untuk belanja memenuhi kebutuhan sudah cukup, tidak usah diboroskan uang rakyat. Jika defisit turun dari 2,1 % ke 1,6%, akan ada dana lebih sekitar Rp120 triliunan. Jadikan sisa anggaran sebagai modal anggaran tahun mendatang," ucapnya. (sut)
Showing 0 - 0 of 0 comments