Bisnis Indonesia - Bisnis.com

 

Lagi-lagi, crude palm oil yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi pedesaan dan ekonomi bangsa dirudung malang. AS menolak ekspor CPO dari Indonesia. Pasalnya, ditanam di lahan gambut sehingga tidak ramah dan merusak lingkungan.

 

Ini pukulan telak. Sebelumnya, Organisasi lingkungan WWF mengatakan berdasarkan penilaian dari 132 pengecer besar dan perusahaan menunjukkan hanya setengah dari minyak sawit yang mereka gunakan berasal dari sumber yang mempertimbangkan kelanjutan masalah lingkungan hidup. Meski demikian, 87 perusahaan telah berjanji hanya akan menggunakan minyak sawit ramah lingkungan pada tahun 2015.

 

Temuan ini disampaikan dalam pertemuan lingkungan di Kuala Lumpur, Malaysia. Organisasi ini menyatakan banyak perusahaan telah membuat kemajuan dalam mengurangi deforestasi atau perusakan hutan yang disebabkan meluasnya perkebunan kelapa sawit.

 

WWF memuji sejumlah perusahaan termasuk Nestle, Unilever, IKEA, Carrefour, Tesco Morrisons, Sainsbury dan Cadbury karena dianggap bertanggungjawab dalam membeli minyak sawit dari perusahaan yang tidak merusak lingkungan.

 

Sebelumnya, ada masalah dengan PT Unilever Global. External Affairs Manager PT Unilever Indonesia Tbk Rachmat Hidayat menjelaskan Unilever global melakukan  pemutusan kontrak dengan PT Sinar Mas Agro Research and Technology (SMART), sejak 1 April 2010. Hal ini dilakukan karena adanya dugaan CPO yang diproduksi SMART melanggar ketentuan RSPO. Kendati kemudian PT SMART Tbk (SMART) mengumumkan Unilever telah melanjutkan kembali pembelian minyak sawit dari perusahaan.

 

Bahkan Greenpeace pernah membuat heboh di Riau. Sebelum meninggalkan Indonesia, kelompok aktivis lingkungan ini sempat mencegah pengapalan minyak sawit (CPO) yang akan menuju ke Eropa di pelabuhan ekspor Dumai, Riau.

 

Cegah kapal

 

Aksi mencegah kapal CPO ini dilakukan Greenpeace di Pelabuhan Pelindo Dumai, terpauat 200 km arah utara dari Pekanbaru. Aksi mencegah kapal pengakut CPO ini sebagai bentuk protes mereka terhadap rusaknya hutan di Indonesia karena banyak kebun sawit yang tidak mematuhi undang-undang lingkungan.

 

Sebelumnya menghalangai kapal-kapal pengangkut CPO itu, para aktivis juga menuliskan kata-kata Forest Crime atau Kejahatan Hutan pada lambung tiga kapal bermuatan CPO. Begitu juga satu unit kapal tongkang yang penuh dengan kayu juga diberikan kalimat Forest Crime. 

 

Malah satu orang aktivis Greenpeace mengunci dirinya pada rantai jangkar dari kapal Gran Couva yang memuat CPO milik Grup Wilmar sebelum berangkat meninggalkan Indonesia menuju Belanda.

 

Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) memasukkan 30 perusahaan India dalam daftar hitam karena membatalkan kontrak pembelian minyak kelapa sawit mentah CPO yang mengakibatkan anjloknya harga CPO.

 

Perusahaan yang masuk daftar hitam itu antara lain Nafed, JMD Oils and Fats, Bhatinda Oils and Fats, Kundan Oils and Fats, Raj Agro Oils, Gujarat Spices, Puneet and Company, Sarda Agro, Sudhir Agro, NCS Hyderabad , Mahesh Agro, Golden Oils Kolkata, Coastal Energy, Pradyhuman Overseas, Sara International, Dudhadhari Exports, DDI (Tower International), Budge Budge Refineries, Indumati Refineries, Shree Ganesh Oils, Velani Traders, dan Sheetal Industries.

 

Kendati ekspor CPO ke negeri Paman Sam ini tidak tergolong besar, tetapi sikap AS ini mempunyai dampak yang layak diperhitungkan. Salah satunya akan ikut mendorong negara lain, yang juga konsumen CPO asal Indonesia, mengambil sikap yang sama. Menolak dengan alasan tidak ramah lingkungan.

 

Sejauh ini, ekspor CPO cukup baik. Selama 2011, volume ekspor produk sawit mentah atau CPO tercatat naik tipis 5,7%. Volume ekspor CPO naik dari 15,65 juta ton pada 2010 menjadi 16,5 juta ton.  Jika menghitung rata-rata harga ekspor CPO selama 2011 yang dihitung US$1.000 per ton, secara kasar nilai ekspor CPO mencapai US$16,5 miliar. Gapki sebelumnya menargetkan target produksi CPO Indonesia 2011 mencapai 23,5 juta ton CPO.

 

Sebagai gambaran Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor lemak dan minyak nabati (termasuk CPO) periode Januari-November 2011 mencapai US$19,71 miliar, meningkat dari periode yang sama tahun lalu US$14,16 miliar.

 

Tingkatkan pembelian

 

Negara-negara Uni Eropa meningkatkan jumlah pembelian CPO dan produk turunannya dari Indonesia berjumlah 3,72 juta ton. Sama dengan India, Uni Eropa lebih banyak membeli CPO sebanyak 2,53 juta ton, RBD Stearin sebanyak 426.673 ton, RBD PO 314.364 ton, RBD Olein sebesar 293.437 ton, PFAD berjumlah 148.069 ton, Crude Olein sebanyak 8.000 ton dan Crude Stearin 700 ton.

 

China mengimpor CPO dan turunannya dari Indonesia berjumlah 2,41 juta ton. Di mana impor terbesar berupa produk RBD Olein berjumlah 1,49 juta ton, RBD Stearin 632.312 ton, CPO 231.617 ton, PFAD 46.458 ton, dan RBD PO 8.000 ton. Bangladesh membeli CPO dan produk turunan dari Indonesia 629.529 ton, AS mengimpor 172.167 ton CPO dan produk turunannya dari Indonesia. Pakistan mengimpor 87.379 ton CPO dan produk turunannya yang turun drastis dari tahun lalu, karena tertundanya penyelesaian Preferential Trade Agreement (PTA) Indonesia-Pakistan. Adapula, ekspor CPO dan produk turunan Indonesia ke negara-negara lain berjumlah 2,88 juta ton.

Tidak dibayangkan jika kemudian China dan India menjadi negara berikutnya yang mengambil sikap seperti AS. Lebih runyam akibat yang dirasakan Indonesia. Kedua negara ini adalah kosumen terbesar CPO asal Indonesia.

 

Jika terjadi, kontribusi devisa CPO ke kocek bangsa ini akan turun drastis. Efek berikutnya, perolehan devisa nasional pun berkurang secara signifikan. Dan, efek yang paling ditakutkan adalah kalau industri terganggu. Proses produksi berkurang karena sebagian besar pasar menolak. Tingkat utilisasi pabrik menurun.

 

Ada dugaan inilah perang dagang. Pasalnya, AS punya kepentingan melindungi produk petani mereka, yakni minyak kedelai, minyak bunga matahari. Kedua jenis minyak nabati ini kini kalah bersaing dibandingkan dengan minyak nabati asal kelapa sawit. Terutama terkait harga jual dan produktivitas yang dihasilkan dalam per hektare.

Pemerintah nampaknya perlu turun tangan. Primadona ekspor ini –yang juga menyumbang pada pendapatan negara melalui pajak ekspor-- perlu diselamatkan. Dunia usaha perlu koreksi diri. Semata bukan karena uang. Lebih dari itu, jumlah tenaga kerja langsung dan tidak langsung serta keuntungan ekonomi di area perkebunan adalah fokus utamanya. (martin.sihombing@bisnis.co.id/LN)