Bisnis Indonesia - Bisnis.com

JAKARTA: Pemerintah Indonesia kembali mendesak dihentikannya kekerasan terhadap sipil yang makin meningkat terjadi di Suriah.

DK PBB gagal mengesahkan rancangan resolusi mengenai Suriah pada 4 Februari lalu terkait dengan aksi kekerasan dan jatuhnya korban sipil di Suriah.

Menlu Marty M. Natalegawa mengatakan Indonesia berupaya mendorong digulirkannya proses politik di Suriah dan meminta dihentikannya aksi kekerasan terhadap warga sipil.

Menurut Kementerian Luar Negeri, Indonesia menyampaikan melalui komunikasi dengan Menlu Turki Ahmet Davutoglu pada hari ini.

"Komunikasi ini merupakan bagian dari upaya untuk menggalang kepedulian masyarakat internasional dan untuk memupuk kembali kesatuan pandangan dan sikap masyarakat internasional terhadap perkembangan di Suriah khususnya yang mengedepankan perlu dihentikannya aksi kekerasan," ujar Marty dalam siaran persnya, hari ini 10 Februari 2012.

Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta dirinya untuk terlibat dalam proses mendorong dihentikannya kekerasan di Suriah.

Dalam hal ini, tuturnya, sebagai wujud keprihatinan Indonesia terhadap tindak kekerasan dan jatuhnya korban di Suriah, pada Nopember 2011, Pemerintah telah memanggil Dubes RI di Damaskus, Suriah kembali ke Indonesia untuk konsultasi.

Sementara itu, lanjutnya, dalam pembicaraan dengan Menlu Turki disepakati pentingnya kedua negara sebagai sesama negara demokrasi serta negara yang berpenduduk Islam besar untuk bisa berperan penting
dalam menyikapi perkembangan di Suriah.

Kedua Menlu membahas berbagai opsi untuk menyatukan pandangan dan sikap masyarakat internasional untuk menghentikan kekerasan di Suriah termasuk kemungkinan penyelenggaraan konferensi Internasional.
“Kami menekankan agar penggelaran suatu konferensi internasional untuk mencapai hal termaksud perlu bersifat inklusif dan menampilkan kesatuan pandangan masyarakat internasional” ujar Marty lagi.

Menurut dia, Indonesia menginginkan proses politik sebagai solusi damai yang mencerminkan aspirasi rakyat Suriah harus digulirkan. Dia menambahkan sikap Indonesia ini juga telah disampaikannya saat
bertemu dengan Sekjen PBB di Markas Besar PBB di New York pada saat kunjungan pada 6 Februari. (faa)