JAKARTA: Pengamat menilai program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) harus dijadikan agenda nasional dan tidak dicampuradukkan dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute yang juga Dosen Pascasarjana Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mendukung program konversi BBM ke bahan bakar gas, namun perlu adanya roadmap (peta jalan) yang jelas terlebih dahulu.
"Bahan bakar gas harus dikembangkan, ini sangat positif. Tapi jangan dicampuradukkan dengan rencana pembatasan 1 April. Program konversi harus jelas dari mulai roadmap-nya hingga anggarannya," ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi VII DPR-RI, hari ini.
Pri Agung mengatakan program konversi dari BBM ke bahan bakar gas tidak bisa dilakukan secara instan dan dimulai pada 1 April. Menurutnya, paling tidak diperlukan waktu 5—10 tahun untuk memasyarakatkan bahan bakar gas.
"Bahan bakar gas tidak bisa instan, perlu integratif dari hulu ke hilir, mulai dari produsen mobil, keringanan kredit, dan bengkel. Ini tidak bisa instan," tegasnya.
Menurutnya, masyarakat lebih merasa nyaman jika telah ada mobil yang sejak awal sudah didesain berbahan bakar gas, sehingga tidak perlu repot lagi memasang converter kit.
Dia menegaskan selama belum ada peta jalan yang jelas terkait konversi serta belum ada alokasi anggaran yang berkelanjutan di APBN, program ini tidak bisa digenjot seperti halnya program konversi dari minyak tanah ke tabung LPG 3 kg.
"Kalau tidak ada anggaran di APBN, program ini ngga mungkin jalan. Harus ada anggaran setiap tahun, itu yang terjadi di konversi mitan ke LPG 3 kg," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana membagikan converter kit untuk LGV sebanyak 250.000 unit dan converter kit untuk CNG sebanyak 44.000 unit. Padahal, anggaran konversi BBM ke bahan bakar gas tahun ini hanya sebesar Rp960 miliar. Artinya, jika satu converter kit harganya berkisar antara Rp12 juta—Rp15 juta, maka anggaran tersebut tidaklah cukup.
"Katanya converter kit mau dibagi gratis, tarolah harganya misalnya Rp12 juta atau Rp10 juta biar gampang menghitungnya. Kalau dikali 250.000 unit saja, itu Rp2,5 triliun dana dari mana? Program ini tetap harus melalui mekanisme pembahasan APBN. Kalau anggarannya Rp960 miliar, itu kan juga meliputi anggaran untuk sosialisasi, ya ngga cukup," ujarnya.
Dari sisi ketersiaan atau pasok, Pri Agung Rakhmanto menilai produksi gas Indonesia yang masih berlimpah mampu untuk mencukupi pasokan gas untuk sektor transportasi.
"Kalau secara jumlah, itu sangat bisa. Untuk Jawa-Bali kebutuhannya tidak akan lebih dari 100 MMSCFD [juta kaki kubik per hari]. Indonesia produksi gas sekitar 8.000 MMSCFD, jadi kalau pasokan gas tidak ada masalah," ujarnya.
Tinggalkan minyak
Pengamat energi sekaligus Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia Kurtubi mengatakan cara mengurangi subsidi BBM dengan mengedepankan pembatasan BBM bersubsidi adalah tidak tepat.
Menurutnya, pengalihan dari Premium ke Pertamax dengan adanya pembatasan ini sama saja melanggengkan ketergantungan akan minyak, dan tidak beralih ke sumber energi lain yang lebih murah dan ramah lingkungan.
"Batalkan pembatasan, konsentrasi ke konversi gas. Cara yang terbaik adalah mengurangi ketergantungan terhadap minyak, yakni pindah dari minyak ke nonminyak. Pemerintah perlu membuat program yang sistematis agar kita pindah ke gas," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengatakan untuk mengurangi subsidi BBM bukanlah dari program konversi BBM ke bahan bakar gas. Upaya konversi ini harus dilihat sebagai upaya diversifikasi energi nasional dan untuk mendapatkan udara yang lebih bersih.
"Untuk mengurangi subsidi bukan dari sini [konversi ke gas]. Dengan konversi ini, kita ingin dapat menghirup udara yang lebih bersih dari penggunaan gas di kendaraan. Seperti di India dan Turki," ujarnya. (sut)
Showing 0 - 0 of 0 comments