Bisnis Indonesia - Bisnis.com

Di tengah krisis keuangan yang melanda negara-negara anggota Uni Eropa, liberalisasi perdagangan tentunya menjadi tantangan tersendiri. Namun tuntutan global untuk meliberalisasi akses ke pasar 27 negara anggota UE memaksa kawasan itu membuka diri pada masuknya produk dan jasa dari luar.

Hal itu terungkap dalam diskusi dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Karel de Gucht dengan sejumlah jurnalis dari Asean di markas besar Komisi Uni Eropa di Brussels pekan lalu.

Berikut petikannya:

Apakah benar UE kini lebih fokus pada kerja sama regional dan bilateral daripada multilateral?

Itu tidak benar bahwa kami menjauhi kerja sama multilateral. Saya harap persepsi semacam itu akan berubah. Memang ada asumsi bahwa negosiasi Putaran Doha tidak asimetris meskipun sebenarnya para pemangku kepentingan utama masih tertarik untuk menyelesaikan Putaran Doha. Bahkan kami tengah membahas Doha Plus yang tentunya tidak mengganggu proses negosiasi Putaran Doha yang berjalan.

Saya ini orang yang percaya pada pasar terbuka. Saya bahkan seringkali disalahkan karena seharusnya melindungi sektor pertanian kawasan. UE sendiri tengah membuat proposal untuk keterbukaan akses pasar bagi produk industri yang tentunya akan berdampak pada segmen ekonomi mikro kami. Tapi proposal ini kami yakini akan memperkecil perbedaan yang ada [dalam negosiasi Doha].

Bagaimana UE merespon ide pembentukan Trans Pacific Partnership [TPP]?

Jika ide itu benar-benar direalisasikan, berarti akan ada peraturan yang ketat dalam hal perdagangan. Ketatnya peraturan perdagangan sebenarnya tidak hanya akan menguntungkan anggota TPP sendiri tetapi juga positif bagi kami.

Memang ada yang mengatakan inspirasi [untuk membentuk TPP] sebagian besar adalah untuk alasan politik, padahal mungkin juga tidak. Saya sepakat jika ide ini tetap dipertahankan di jalur perdagangan saja. UE sendiri tidak harus menjadi bagian TPP karena kami tidak bertetangga dengan negara-negara Pasifik.

UE tengah mengkaji kebijakan Generalised System of Preference [GSP], bagaimana prosesnya saat ini?

Kami sudah mengajukan proposal. Kami mempertimbangkan sedikit sekali jumlah negara penerima [skema GSP] yang benar-benar membutuhkan fasilitas itu. Oleh karena itu, fokus reformasinya adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan fasilitas itu. Ini masih dalam proses dan kami tidak mengubah kebijakan perdagangan kami secara drastis tetapi melanjutkan kebijakan yang sebelumnya.

Apakah reformasi ini dilakukan karena UE sedang menghadapi krisis sehingga harus lebih protektif?

Langkah reformasi terhadap GSP bukan proteksionisme. Kami bukan kawasan yang proteksionis. Kami hanya mempertimbangkan banyak negara yang tidak terwakili di WTO dan sangat membutuhkan fasilitas GSP ini. Negara yang termasuk Least Developed Countries [LDCs] akan diberikan akses seluasnya untuk mengakses pasar UE, tetapi tidak berlaku untuk produk persenjataan. Kami juga akan mengkaji fasilitas GSP untuk Afrika dan fokus pada jumlah negara yang terbatas saja.     

Bagaimana UE memandang Asean?

Asean memiliki arti penting bagi UE. Kami rasa lebih dari separuh perhatian kami tercurah ke Asean. Untuk itu, kami aktif terlibat dalam negosiasi perdagangan dengan beberapa negara Asean.

Misalnya, perjanjian perdagangan bebas [Free Trade Agreement/FTA] antara UE dan Vietnam akan membuka sektor-sektor baru untuk kerja sama perdagangan kedua negara. FTA ini juga akan memberikan kepastian hukum.

Perdagangan [internasional] harus menjadi jalan keluar ekonomi bagi UE yang sedang terkena krisis. Pada 2010, perdagangan internasional telah mendukung pertumbuhan perekonomian UE. Sekitar 90% kontribusi ke perdagangan diperoleh dari perdagangan internasional, dan porsi Asean 0,25%.

Saat ini Asean tengah menuju integrasi kawasan. Integrasi secara politik itu akan butuh waktu. Target 2015 itu saya rasa belum pasti tercapai tapi arahnya itu sudah benar.

Terkait kesulitan akses ke pasar minyak sawit UE, bagaimana itu bisa terjadi?

Soal kesulitan akses pasar UE, kadang hal itu tidak terkait dengan perdagangan. Sebaliknya, bisa saja terkait dengan kebijakan kesehatan atau sanitary and phytosanitary [SPS], misalnya apakah ada pestisida yang dipakai di produk pertanian yang diekspor itu. Saya rasa tidak ada hambatan untuk mengakses pasar kami. (tw)