Bisnis Indonesia - Bisnis.com

Apa yang muncul di benak Anda ketika demo buruh menduduki jalan tol di Cikarang, Bekasi, yang menyebabkan kemacetan hingga berjam-jam pada hari Jumat, 27 Januari silam?

 

Pasti pendapat Anda begitu beragam. Pengusaha mungkin berpendapat, aksi buruh itu ibarat menyandera diri sendiri, karena dampak beban biaya yang semakin besar akan semakin menekan daya saing industri. Ini bisa jadi memaksa industri mengurangi kapasitasnya, yang tentu dalam kalkulasi pengusaha, yang paling mudah dilakukan adalah mengurangi karyawan.

 

Maka, bagi pengusaha, aksi demo itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, buruh memiliki kemerdekaan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, tetapi dampaknya bisa justru seperti bumerang. Dalam jangka panjang,  bukan tidak mungkin justru efek aksi itu berpotensi memotong lapangan pekerjaan mereka, karena semakin berkurangnya daya saing produk untuk mampu bertahan di pasar yang semakin ketat. Itu kurang lebih argumentasi pengusaha.

 

Dalam kacamata pemerintah tentu lain lagi. Di tengah maraknya euforia investment grade belakangan ini, aksi buruh itu ibarat palu godam yang menampar muka pemerintah yang telah begitu yakin terhadap iklim usaha yang kondusif. Sebab, aksi itu kembali memicu kecemasan bagi para pemilik uang untukmelakukan ekspansi.

 

Sekadar contoh yang saya dengar dari lingkaran diplomatik, pemerintah Korea Selatan telah menyurati berbagai pemangku kepentingan termasuk petingi kekuasaan di  Jakarta, mengingat banyak perusahaan padat karya--yang berarti mempekerjakan banyak buruh--asal Korea Selatan saat ini beroperasi di Indonesia.

 

Suatu langkah yang wajar, mengingat aksi demo buruh secara masif belakangan ini menjadi catatan khusus yang mencemaskan buat mereka. Buntutnya, ini menambah kecemasan bagi pemerintah Indonesia: bagaimana mempertahankan investasi, yang menjadi katalis penting bagi kredo yang hendak mewujudkan lingkungan usaha yang pro-job, tidak hanya pro-growth dan pro-poor?

 

Lantas bagaimana perspektif para buruh? Kicauan seorang aktivis advokasi perburuhan ini barangkali mewakili suara mereka. Melalui akun media sosialnya, aktivis ini berkicau: "Kalo berani jgn ngancem buruh yang nutup jalan tol hanya beberapa jam. Beranikah nangkep yang bikin buntu permanen tol Porong-Gempol."

 

Nah..lho! Anda tentu tahu, yang dimaksud tol Porong-Gempol adalah lokasi semburan lumpur Lapindo.

 

Ya. Soal sudut pandang, rupanya, memang tidak ketemu dalam kisruh aksi buruh belakangan ini. Padahal ini belum bulan Mei, yang biasanya menjadi saat krusial di mana Istana sangat khawatir menghadapi isu demo buruh besar-besaran.

 

Tapi coba lihat beberapa spanduk kampanye di Bekasi dan Jawa Barat akhir-akhir ini. Seorang kandidat kepala daerah dalam balihonya menuliskan besar-besar supaya dipilih kembali: "Pilih yang telah terbukti UMK Bekasi tertinggi di Jawa Barat!"

 

UMK adalah upah minimum kabupaten, yang menjadi andalan kampanye sang Bupati. Maka, jadi lengkaplah pespektif kita, ketika isu populis mendominasi ranah kebijakan ekonomi.

 

***  

Namun ada yang lebih memprihatinkan buat saya adalah ketika seorang pembaca media online menulis komentar begini:    "Where do you lead your low people Indonesia? Your local Indonesian people are not valuable, not useful for human being but only make problems the social garbage to be destroyed. Better Indonesia never exist."

 

Saya sengaja mengutip komentar itu asli dalam bahasa bule sana, supaya lebih mudah ditangkap nuansanya. Sebagai warga Indonesia, tentu saja saya terpukul ketika membaca komentar itu karena begitu mengunder-estimasi anak negeri ini.

 

Sekali lagi ini mencerminkan bekerjanya efek spiral dari sebuah aksi massa, yang dianggap mencerminkan situasi seluruh negeri yang disebut Indonesia. Dalam bahasa komunikasi, orang sering menyebutnya the damage has been done! Sudah terlanjur rusak, karena audiens media melihat serpihan gambar atau membaca berita aksi demo tersebut sebagai cerminan Indonesia secara keseluruhan.

 

Ini pula yang dicemaskan banyak kalangan, ketika melihat dari perspektif lain bahwa aksi itu seperti virus menular, dan dianggap sebagai modus yang paling efektif ketika hendak memperjuangkan hak-hak buruh di kemudian hari: menduduki fasilitas umum, kalau perlu bandar udara Ibu Kota.

 

Maka ancaman itu pulalah yang dikemukakan aksi buruh di Tangerang, yang barangkali terinspirasi aksi demo yang menduduki bandara Bangkok beberapa tahun lalu. Anda tentu tahu, rangkaian aksi di Thailand itu telah men-down grade negeri Gajah Putih tersebut dari layar radar investasi.

 

Tetapi jangan keliru menanggapi kolom ini. Tanpa bermaksud mencegah para buruh memperjuangkan hak-haknya, saya tentu mendukung pengupahan yang layak. Tetapi cara memperjuangkan hak itu, salah-salah justru merugikan kesempatan bekerja di kemudian hari. Apalagi jika ternyata kemudian membuat takut para pelaku bisnis melakukan ekspansi di sektor yang padat karya alias menyerap tenaga kerja yang besar.

 

Kita tentu paham betul, isu kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah sosial dominan saat ini, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia rekatif tinggi, di atas 6% per tahun.  

 

Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak serta merta mampu menyapu bersih tingkat pengangguran, karena lebih banyak didominasi oleh daya dongkrak konsumsi, bukan berasal dari gencarnya ekspansi industri. Karenanya saya percaya, andai saja ekspansi manufakturing bisa lebih kencang lagi, tentu isu kemiskinan dan pengangguran lebih mudah teratasi.

 

Namun, gejolak perburuhan belakangan ini bisa menghasilkan cerita lain:  Bagaimana seandainya para investor justru menahan ekspansi ke sektor padat karya, karena khawatir disandera melalui aksi-aksi massa yang di luar kendali?

 

***

Di sisi lain pula, saya sangat tidak percaya kualitas manusia Indonesia seburuk yang dicemaskan komentator berita online di atas. Kadangkala, memang, efek pemberitaan jauh melampaui realita yang sebenarnya. Kejadian yang sangat lokal dan on spot, kerap dianggap mewakili situasi keseluruhan, meski sebenarnya jauh beda sama sekali.

 

Coba deh simak gambaran yang lain berikut ini, yang mencerminkan betapa banyak pula anak-anak muda Indonesia yang telah berubah drastis menjadi sedemikian kreatif, dan memiliki semangat entrepreneurship yang tinggi.

 

Sebut saja, misalnya, jumlah peserta wirausaha muda Mandiri,  yang semula hanya sekitar 400 mahasiswa pada 2007 silam,  pada tahun 2012 ini melonjak menjadi 3.700 orang.

 

***

Silent majority barangkali lebih tepat mewakili apa yang terjadi di Indonesia saat ini, karena absennya relasi sosial yang disebut sebagai tingkat kepercayaan atau trust. Maka yang kita saksikan adalah premanisme politik, premanisme hukum, dan bahkan premanisme ekonomi.

 

Tak heran jika kegaduhan politik, kegaduhan sosial, ataupun kegaduhan hukum lebih mendominasi kehidupan Anda melalui media, padahal sebenarnya kerap tidak mewakili realita. Maka, berdoalah agar jangan sampai penyakit distrust ini menjadi virus yang menular ke mana-mana.

 

Jangan sampai rakyat tidak punya trust terhadap wakilnya yang duduk di kursi empuk parlemen. Jangan sampai pula Gubernur tidak punya trust terhadap  Wakilnya atau sebaliknya. Begitu pun jangan sampai Presiden tidak punya trust kepada wakil Presiden, begitu pula sebaliknya, atau internal parpol tidak punya trust kepada sesama petinggi partai. Apalagi jika buruh tidak punya trust terhadap majikannya, dan majikan tidak punya trust terhadap penyelenggara negaranya.

 

Ini menyedihkan, kalau sampai terjadi. Sayangnya, saya sungguh khawatir ini telah terjadi. Apalagi, seorang pengusaha senior berbisik-bisik mengatakan: pucuk pimpinan aparat keamanan tidak berani menjamin keamanan fasilitas publik jika pengusaha tidak menuruti keinginan aksi buruh. Berabe sekali!

 

Sungguh ini patut menjadi keprihatinan. Sebab, seperti kuliah Steven Covey: Trust sebenarnya adalah economic driver; bukan sekadar social driver.

 

Dalam kondisi low trust, yang terjadi adalah high cost dan low speed. Sebaliknya, hi-trust akan menurunkan cost dan mempercepat speed. Contohnya adalah M. Yunus, aktivis grameen bank dari Bangladesh, yang telah membuktikan bahwa penyaluran kredit dengan bermodal trust tanpa collateral kepada orang-orang miskin dan perempuan yang tidak punya akses finansial dan tidak punya kolateral, ternyata 99% justru kembali. Bukan menjadi kredit macet.

 

Indonesia tidak perlu harus semiskin Bangladesh, saya kira, untuk membangun kembali trust. Supaya tidak perlu lagi muncul premanisme ekonomi, apalagi premanisme kebijakan, dalam memerjuangkan hak-hak warga sipil di segala lini, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan para buruh kita.

Bagaimana menurut Anda? (arief.budisusilo@bisnis.co.id)