Bisnis Indonesia - Bisnis.com

Subarry Manilauw tampak termangu-mangu menyaksikan kemacetan lalu lintas yang nyaris tidak bergerak di sepenggal ruas jalan sejauh matanya mampu memandang. Padahal waktu baru menunjukkan pukul 16.00. Tak pelak suara bising knalpot bersahutan memenuhi ruang dengar orang-orang yang berada di sekitar itu tentu saja. Sebuah kehirukpikukan yang nyaris tiada guna.

“Ah, tahun 2014 ternyata datang lebih cepat dari yang diterka oleh para cerdik pandai.. Rancangan kemacetan absolut yang terjadi bagi Jakarta itu telah tiba dua tahun lebih awal rupanya,” batin Subarry sambil matanya nanar memperhatikan kondisi jalanan di depan Dapur Ni’matnya, kafe favorit dia bersama geng diskusi partikelirnya itu.

Dia pun melanjutkan lamunannya mengenai booming yang terjadi pada industri otomotif nasional, dengan volume penjualan mobil yang mendekati angka 900.000 unit dan sepeda motor di kisaran 8 juta unit selama 2011. Otaknya pun mulai menghitung secara liar mengalikan angka-angka pendapatan pemerintah dari kinerja sektor otomotif nasional itu.

“Katakanlah pemerintah dapet 10 persen saja dari pajak pertambahan nilai dari seluruh penjualan produk mobil dan motor 2011 yang nilainya tidak kurang dari Rp286 triliun itu, berarti terdapat pemasukan sedikitnya Rp28,6 triliun PPN ke kas negara.. Belum pajak penjualan barang mewah dan bea masuk yang tidak kurang dari lima persen dari angka tersebut, berarti tambahan lagi ke kas negara sebesar Rp14,3 triliun,” hitungnya dalam hati.

Ditambah dengan pajak perseroan dan pajak penghasilan, gumam Subarry, yang itungan kasarnya mencapai 30 persen dari omzet pasar otomotif itu, maka terdapat pemasukan lagi setidaknya Rp90 triliun.

“Jadi, makin kencang industri otomotif berlari, makin besar pundi-pundi pemerintah. Dengan pencapaian pasar 900.000 unit mobil dan 8 juta unit motor, pemerintah yang nyaris berpangku tangan saja itu mendapat pemasukan paling tidak Rp133 triliun.. gile benerrr,” ucap Subarry tanpa sadar.

Tapi, dia kemudian tersadar bahwa pasar otomotif sebesar itu tentu saja melibatkan begitu banyak industri pendukung seperti produsen aki, ban, parts atau suku cadang, kaca, logam, plastik, karet dan banyak lagi. “Wah, besar banget pasti pemasukan tambahan dari industri pendukung otomotif ini.. Bisa-bisa sama besarnya dengan pendapatan dari angka penjualan final mobil dan motor tadi ya..”

Subarry pun sontak memainkan jarinya di atas tablet nirkabel-nya itu untuk mencari data dan menghitung pemasukan dari sektor terkait otomotif yang menurut perkiraannya secara total tidak mati dari angka Rp200 triliun. Ditambah lagi dengan pajak kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya untuk populasi sekitar 10 juta unit mobil dan 80 juta unit sepeda motor di negeri ini, lanjutnya, pasti tidak kecil nilainya, mungkin sekitar Rp20 triliun-Rp30 triliun.

Namun, mendadak pula dia tertegun dan spontan berpikir seberapa besar pendapatan dari sektor otomotif  sebesar itu yang dialokasikan kembali untuk membangun jalan sehingga pembeli produk mobil dan motor itu dapat menikmati berkendara, ternyata menjadikan hatinya masygul bukan alang kepalang.

“Masa.. penambahan jalan biasa di negeri ini kurang dari 2.500 km per tahun, apalagi jalan tol tidak sampai 45 km per tahun. Penambahan ratusan ribu mobil dan jutaan sepeda motor itu tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan, pantesan saja makin hari semakin padat jalanan kita ini, tidak hanya di Jakarta, tapi kemacetan kronis ini juga kian menggejala di berbagai kota di Indonesia.. Parah deh pemerintah.. parahhh.. dikemanakan saja uang hasil penjualan mobil dan motor ratusan triliun itu,” ujar Subarry lirih sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Hal yang juga menjadi pemicu keheranan Subarry adalah Indonesia merupakan pelopor pembangunan jalan tol di kawasan Asia Tenggara, sejak 1978. Tapi, selama kurun waktu tiga dekade lebih, jumlah panjang jalan tol di negeri ini tidak lebih dari 700 km.

Di Malaysia, gumam dia, panjang jalan tol telah mendekati angka 4.000 km, padahal Indonesia yang mengajari negeri jiran—juga Filipina—itu bagaimana cara membuat jalan tol. Apalagi dibandingkan dengan China yang baru mulai ‘bermain’ pada 2008 kini memiliki jaringan jalan tol berstandard Eropa, dengan jumlah panjang sekitar 60.000 km.

Dia juga mendapati fakta yang mengejutkan bahwa biaya pemeliharaan jalan di negeri ini cuma Rp3 miliar per km, yang artinya sangat rendah, sehingga tidak heran banyak sekali jalanan rusak yang menyebabkan umur ekonomis produk otomotif yang dibeli masyarakat menjadi berkurang cukup signifikan. “Belum lagi kemacetan yang muncul akibat kerusakan jalanan itu, yang memicu peningkatan penggunaan bahan bakar secara sia-sia.. Pokoknya bangsaku ini sangat merugi dalam hal bertransportasi..”

Semakin memikirkan angka-angka tersebut, Subarry merasa makin pening. Ditingkahi rentetan suara klakson di jalanan yang seakan sahut menyahut, karena kemacetan tak kunjung mereda, dia pun memilih untuk melanjutkan lamunannya.

“Saya kok yakin, kalau saja uang rakyat itu tidak dihambur-hamburkan untuk bangun aneka fasilitas hanya bagi segelintir pejabat be**t dan wakil rakyat ke**rat itu, pastilah sudah makin panjang jaringan jalan di negeri ini dan kemacetan laknat seperti ini tidak seharusnya terjadi.. Sampai kapan mereka ini sadar..” (ahmad.djauhar@bisnis.co.id)