JAKARTA: Pemerintah akan memberikan wewenang pengaturan jalur distribusi hortikultura impor ke Gubernur Jawa Timur untuk penyebaran komoditas itu dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Stategi tersebut sebagai upaya pemerintah mempertahankan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai salah satu pintu masuk yang dipilih untuk impor hortikultura,
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan Gubernur Jatim bisa membuat peraturan daerah mengenai jalur distribusi tersebut.
“Saya kira perlu bicara, Gubernur Jatim akan diberi kewenangan mengatur distribusi hortikultura yang masuk dari Pelabuhan Perak, agar jangan sampai merugikan petani di sana,” jelasnya.
Seperti diketahui, Pemprov Jatim menolak Pelabuhan Tanjung Perak menjadi pintu masuk impor produk hortikultura karena dikhawatirkan mengganggu penghidupan petani di provinsi itu.
Adapun pemerintah mulai 19 Maret 2012 berencana memperketat pintu masuk hortikultura impor, hanya melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan Medan, Makassar, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan penolakan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu masuk hortikultura guna mengamankan posisi Jatim sebagai sentra hortikultura nasional. Di samping itu, dia juga menutup pintu pelabuhan lain di provinsi tersebut sebagai pintu masuk hortikultura.
“Jatim itu lumbung pangan dan sentra hortikultura nasional kok malah Perak dijadikan pintu masuk komoditas impor hortikultura,” paparnya.
Deddy menuturkan hingga saat ini belum ada perubahan dari pintu masuk yang telah dipilih pemerintah.
Pemerintah, lanjutnya, juga akan mengatur waktu impor hortikultura sehingga tidak mengganggu kesejahteraan petani.
Mendag Gita Wirjawan sebelumnya mengatakan pemerintah tengah membahas keberatan Gubernur Jatim terkait terpilihnya Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu masuk hortikultura impor.
Namun, mendag tidak secara tegas menyebutkan apakah Pelabuhan Tanjung Perak kemungkinan dicoret dari pintu masuk hortikultura.
“Kita harus menyikapinya jangan hanya [dampak] beberapa bulan saja, tetapi ke depannya,” jelasnya.
Dia menuturkan saat ini pemerintah tengah mematangkan rencana pengetatan impor hortikultura menjadi hanya melalui empat pintu masuk, yakni Pelabuhan Perak Surabaya, Belawan Medan, Makassar, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Direktur Pengembangan Promosi dan Citra Kementerian Perdagangan Pradnyawati menuturkan biaya logistik hortikultura impor cukup tinggi bila hanya diperbolehkan di empat pintu masuk itu.
"Misalnya, kalau dari Perak ke Jakarta itu membutuhkan biaya Rp25 juta per kontainer lewat jalur darat, atau Rp10 juta per kontainer melalui jalur laut," jelasnya.
Dia mengakui pengusaha hotel dan restauran yang banyak memakai menu buah impor menjadi kesulitan, namun semangatnya memang menurunkan volume impor. (sut)
Showing 0 - 0 of 0 comments