JAKARTA: Pemerintah menyepakati volume impor garam konsumsi tahun ini sekitar 500.000 ton, rekor terbesar dalam sejarah, untuk mengisi kekosongan stok hingga satu bulan sebelum panen Agustus.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dari perundingan kementerian terkait seperti Kementeri Perdagangan, Kementerian Koordinator dan Perekonomian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan perlu adanya impor garam konsumsi untuk mengisi kekurangan stok nasional sebelum Agustus, saat musim panen.
Dia memaparkan berdasarkan perhitungan lembaga surveryor independen PT Sucofindo stok garam konsumsi nasional saat ini sebanyak 306.000 ton hanya cukup untuk konsumsi hingga pertengahan bulan depan.
“Produksi garam tahun lalu sebanyak 1,1 juta ton dan impornya 900.000 ton sehingga total stok sekitar 2 juta ton. Stok tahun lalu itu masih tersisa 306.000 ton yang cukup hingga pertengahan Maret,” paparnya Jumat (17/02).
Deddy mengatakan pemerintah akan memastikan stok garam yang ada bisa terserap seluruhnya pada bulan ini.
Karena itu, paparnya, Kemendag baru pada akhir bulan ini akan mengeluarkan perizinan impor garam konsumsi tersebut.
“Kami akan pastikan bahwa importir dan produsen menyerap garam yang ada di pedagang dan petani. Menurut info, ada juga petani yang sengaja tidak menjual garam karena menunggu harga meningkat,” jelasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya meyakini tahun ini tidak diperlukan impor garam karena produksi yang mencapai 1,5 juta ton. Adapun diperkirakan konsumsi garam tahun ini juga sebesar 1,5 juta ton.
Deddy mengatakan bisa saja produksi garam bisa mencapai 1,5 juta ton, tetapi itu setelah panen pada Agustus.
“Yang untuk mengisi dari bulan ini hingga Agustus, perlu adanya impor. Kalau produksi tahun ini berlebih, bisa carry over untuk 2013 sehingga bisa saja tidak perlu impor pada tahun depan,” paparnya.
Sementara itu perkembangan lainnya, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan pemerintah minggu depan akan membahas mengenai rekomendasi Dewan Gula Indonesia terkait impor gula kasar (raw sugar) sebanyak 240.000 ton.
“Pemerintah bagian dari Dewan Gula Indonesia, karena ketua umumnya adalah menteri pertanian. Tetapi, keputusannya harus dibahas lagi bersama pihak lain seperti Kementerian Koordinator Perekonomian,” paparnya.
Dia menuturkan minggu depan akan diputuskan mengenai volume impor gula tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai importir dan pintu masuk untuk bahan pemanis makanan itu.
“Kemungkinan yang akan melakukan impor itu adalah BUMN, karena dari tahun lalu juga BUMN yang mengimpor,” jelas Bayu. (Bsi)
Showing 1 - 1 of 1 comments