JAKARTA: Pemerintah menyiapkan protokol manajemen krisis pangan berupa perluasan kerja sama dengan negara-negara di luar Asean+3. Salah satu indikator krisis pangan adalah jika harga pangan melonjak sekitar 10%-15%.
Rusman Heriawan, wakil Menteri Pertanian, menjelaskan pemerintah tengah menjajaki kerjasama penyiapan cadangan beras dari sejumlah negara yang ahli soal ketahanan pangan, di luar Asean+3, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Penjajakan tersebut dalam kerangka pelaksanaan protokol manajemen krisis (CMP) pangan.
"Kami tidak ingin nanti ketika krisis terlambat menyiapkan antisipasi," ujarnya usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, malam ini.
Selain itu, jelas Rusman, CMP pangan tersebut juga memasukan langkah antisipasi seperti program beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan operasi pasar, yang disiagakan untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga pangan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan di samping itu pihaknya juga terus menjaga hubungan baik dengan negara-negara pemasok pangan dunia, seperti Vietnam, Thailand, dan India. Hal tersebut penting jika sewaktu-waktu Indonesia perlu mengimpor beras dari negara-negara tersebut.
"Kami sebetulnya tidak ingin mengimpor beras, tapi menyerap produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya," ucapnya.
Menurutnya, untuk menyerap produksi beras dalam negeri, Bulog telah menyiapkan letter of credit (L/C) sebesar Rp3 triliun. Selama awal masa panen di bulan ini, Bulog telah menyerap sekitar 16.000 ton beras produksi dalam negeri.
"Itu di Jawa Tengah yang paling banyak. Lalu Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara," imbuhnya.
Sutarto menambahkan pemerintah telah menetapkan harga pembelian beras sebesar Rp6.500 per kg untuk di Pulau Jawa dan Rp6.600 untuk di Aceh. "Di saat HPP Rp5.060, kami berani Rp6.500 di Pulau Jawa dan Rp6.600 untuk Aceh," terangnya.(msb)
Showing 1 - 1 of 1 comments