Bisnis Indonesia - Bisnis.com

BANDUNG: Penyesuaian harga BBM dari pemerintah, berkaitan kenaikan harga dan pengurangan subsidi, tidak akan merugikan masyarakat kecil. 

 

Profesor Thomas Sterner dari Universitas Gothenburg, Swedia mengatakan, kumpulan studi di berbagai negara berkembang dunia menunjukkan penyesuaian harga BBM sesuai nilai ekonominya tidak otomatis merugikan golongan bawah. 

 

Beradasarkan hasil risetnya di beberapa negara, kebijakan mengenai subsidi dilakukan dengan berbagai cara. Bahkan cenderung tidak mensubsidi harga BBM, tetapi mensubsidi tranportasi publik sehingga masyarakat bawah tetap bisa bepergian. 

 

“Di negara Norwegia kaya akan minyak tapi tidak menerapkan subsisi untuk BBM, harga BBM disana mencapai US$ 2/liter. Jadi, harganya mahal,” ujarnya dalam The 2nd Congress of the East Asian Association of Environmental and Resource economics (EAAERE) di Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran hari ini.

 

Dia melanjutkan subsidi dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih produktif seperti kesehatan, pendidikan, kompensasi untuk orang miskin, maupun infrastruktur. Hal ini juga lebih ramah lingkungan karena mengurangi emisi karbon.

 

Profesor Emil Salim dari Universitas Indonesia, yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup, mengatakan rencana kenaikan harga BBM terkait dengan aspek ekonomi/teknis sekaligus dengan aspek politik. 

 

“Yang terjadi sekarang bukan ekonomi teknis tapi aspek politik. Persoalan sekarang kalau saya baca, bukan apakah ekonom menilai perlu naik atau tidak. Tapi yang memanfaatkan adalah politician. harga BBM ini untuk kepentingan politik,” ujarnya.

 

Emil menjelaskan jika unsur politiknya masuk, pemerintah harus memperjelas apakah hendak memperjuangkan kepentingan nasional atau kepentingan mikropolitik. 

 

“Semua argumen dari segi ekonomi bisa dijelaskan tapi yang menentukan bukan economic rasionality tapi political visibility,” kata Emil. 

 

Menurutnya  partai politik harus lebih kooperatif. Bila BBM naik terus karena pengaruh keadaan politik dunia seharusnya tidak memperparah yang ada di dalam negeri. Jadi, parpol harus bisa melihat permasalahan kenaikan BBM dari ekonomi bukan, politik. Arief Yusuf Anshory dari LP3E Universitas Padjadjaran pernah mengkalkulasi jika pada tahun 2005 pemerintah SBY tidak menaikkan harga BBM, maka subsidinya bisa menciptakan 5 juta sarjana baru di Indonesia. 

 

 “Alokasi dana untuk orang miskin di APBD adalah 50 triliun sedangkan untuk BBM adalah 200 triliun,” katanya.  (sut)