JAKARTA : Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi melalui mekanisme APBN-P dinilai tepat seiring dengan berbagai ketidaksiapan untuk melakukan pembatasan pada 1 April.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute yang juga Dosen Pascasarjana Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mengatakan pernyataan Presiden SBY itu mensinyalkan pemerintah cenderung melunak dan tidak melulu terpaku pada pembatasan.
“Berarti pemerintah sudah kembali ke jalan yang lurus. Ini sinyal bahwa memang yang akan dilakukan adalah menaikkan harga dan bukan pembatasan, karena pembatasan tidak bisa diimplementasikan pada 1 April, baik itu pengalihan dari Premium ke Pertamax maupun Premium ke bahan bakar gas,” ujarnya, hari ini.
Menurut Pri Agung, jika kenaikan harga BBM bersubsidi mau dilakukan, maka pembahasan APBN-P 2012 harus dipercepat dan disahkan pada Maret ini. Jika opsi kenaikan yang dipilih, menurutnya hal itu tidak mesti terpaku lagi pada tanggal 1 April.
“Bisa di tanggal lain, setelah 1 April juga bisa. Sekarang 1 April itu dibuang saja, itu kan angka keramatnya pemerintah di UU APBN yang tidak rasional buat semuanya, karena tidak ada opsi kenaikan dan pembatasan yang tidak bisa diimplementasikan,” ujarnya.
Pri Agung mengatakan kenaikan harga BBM harus dilihat dalam konteks tahun anggaran 2012. Sementara, opsi untuk pengalihan dari BBM ke bahan bakar gas maupun dari BBM ke bahan bakar nabati merupakan upaya diversifikasi energi yang tidak terikat hanya pada tahun ini saja, tapi harus terus dilakukan. Selain itu, untuk mengurangi konsumsi BBM juga perlu ada pembenahan transportasi publik secara jangka panjang.
Adapun kenaikan harga yang wajar, lanjutnya, adalah Rp1.000 per liter. Dari kenaikan harga sebesar Rp1.000 per liter, dampak inflasinya diperkirakan sebesar 1,02%. Artinya, tidak terlalu signifikan bagi masyarakat.
“Kenaikan Rp1.000 per liter, itu moderat. Artinya dari sisi penghematan alokasi anggaran juga cukup signifikan, sekitar Rp38,3 triliun. Itu bisa dialokasikan untuk hal lain,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Djaelani Sutomo enggan menanggapi pernyataan Presiden SBY tersebut. Dia juga enggan berkomentar lebih jauh terkait kemungkinan adanya penimbunan BBM menjelang kenaikan harga.
“Silakan langsung ke pemerintah saja, kami belum tahu,” ujarnya dalam pesan singkatnya, hari ini.
Seperti diketahui, setelah sebelumnya condong ke opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah akhirnya mengisyaratkan untuk menaikkan harga komoditas itu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah tengah melakukan kajian usulan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) yang akan menjadi payung hukum guna mengatasi dampak perekonomian global.
“Harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu,” ujarnya.(msb)
Showing 0 - 0 of 0 comments