MEDAN: Belanja Dinas Bina Marga Sumut pada tahun ini dipangkas karena kinerja lembaga itu dinilai buruk dari sisi penggunaan anggaran yang hanya terserap 63,91% dari total pagu dalam APBD 2011.
Sigit Pramono, Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara, mengatakan pada tahun lalu, dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sumut, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) terbesar berasal dari Dinas Bina Marga, yaitu 36,09% dari pagu.
“Artinya serapan anggaran di Dinas Marga Sumut masih rendah hanya 63,91 %. Padahal, rata-rata penyerapan anggaran di SKPD Pemprov Sumut sekitar 85% hingga 98% hingga 30 Desember 2011,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.
Sehubungan dengan kondisi itu, ujarnya, anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Bina Marga Sumut pada 2012 hanya Rp759,82 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp54,473 miliar dan belanja langsung Rp705,347 miliar.
Angka ini, ujarnya, turun sekitar Rp61,316 miliar dari alokasi anggaran pada 2011 yang mencapai Rp 821,136 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp44,845 miliar dan belanja langsung Rp776,29 miliar.
Selain dari kinerja penggunaan anggaran, dia mengatakan pihaknya juga belum melihat terobosan dari Kadis Bina Marga Marapinta dalam meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan provinsi.
“Ini terbukti dari sikap protes masyarakat ke DPRD Sumut terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang bertahun-tahun tidak diperbaiki dengan alasan keterbatasan anggaran. Padahal, ada sisa anggaran,” tegasnya.
Namun, pada kesempatan itu sejumlah anggota DPRD Sumut mengatakan tidak menutup kemungkinan bagi Dinas Bina Marga untuk mengajukan penambahan anggaran pada kuartal II/2012, jika ada proyek yang membutuhkan tambahan dana.
APBD Perubahan
Peluang itu, ujarnya, dilakukan agar dinas yang bertugas membangun infrastruktur jalan dan jembatan publik itu tidak terhambat dalam menjalankan fungsinya. Usulan itu, akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2012.
Namun, DPRD Sumut memperingkatkan Dinas Bina Marga agar tidak mengulangi kinerja seperti pada tahun lalu, mengingat perlunya percepatan perbaikan dan infratsruktur di Sumatra Utara guna mendukung kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat.
“Kami khawatir nanti diberikan anggaran yang besar seperti tahun sebelumnya terjadi Silpa lagi. Lebih baik diberikan sedikit dulu kalau kurang nanti bisa dilakukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan untuk 2012,” papar Sigit.
Dinas Bina Marga, paparnya, menjadi kekuatan utama pemerintah dalam pengadaan infrastuktur publik. Pada 2013, Pemprov Sumut menargetkan semua jalan lintas provinsi yang melalui daerah sudah mulus. Target ini dilaksanakan dalam program Mulus Mantap. (sut)
Showing 0 - 0 of 0 comments