Bisnis Indonesia - Bisnis.com

JAKARTA: Kerja sama antar pelaku usaha kecil menengah sesama anggota Asia Pacific Economic Cooperative diharapkan bisa direalisasi bagi peningkatan kapasitas pelaku sektor riil sekaligus menciptakan efisiensi.

I Wayan Dipta, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan inisiatif mensinergikan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) Asia Pacific Economic Cooperative (APEC) bedasarkan pengalaman Taiwan.

”Negeri itu berhasil mengembangkan pelaku usahanya setelah mengedepankan sistem kerja sama antar UKM,” ujarnya kepada Bisnis (Selasa, 7 Februari 2012) seusai pembukaan Workshop on SME’s Access to Technology di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Oleh karena itu, kata dia, sebaiknya metoda yang dikembangkan Taiwan diadopsi dan diimplementasikan oleh seluruh UKM anggota APEC. Jika agenda itu terlaksana, dia optimistis kapasitas usaha pelaku UKM anggota APEC makin berdaya saing.

Taiwan mengedepankan sistem kerja sama antar UKM melalui klaster-klaster industri yang memanfaatkan teknologi. Efisiensi juga bisa diraih dari sistem itu, karena UKM merumuskannya secara bersama.

Setelah merumuskan, seluruh anggota mengaplikasi temuan itu tanpa memerlukan biaya tinggi, karena hasil rumusan itu bisa dimanfaatkan oleh UKM anggota APEC, seperti yang diterapkan Taiwan meningkatkan dan mengembangkan usaha UKM-nya.

Lih Woe Chen, pemerhati UKM Taiwan, mengatakan kerja sama antar UKM bisa terlaksana di negerinya, karena didukung kebijakan pemerintah dari sisi permodalan. Salah satu contoih misalnya, pelaku UKM Taiwan menerima subsidi untuk kegiatan usahamya.

Di Indonesia pembinaan UKM, termasuk koperasi dan usaha mikro dilakukan melalui dana bantuan sosial. Ke depan Kementerian Koperasi dan UKM akan mencari formulasi yang tepat dari sisi permodalan atau pembiayaan bagi UKM.

”Pelaku UKM di berbagai negara diakui penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, termasuk Indonesia. Oleh karena itu wajar jika UKM mendapat perhatian agar bisa makin bertumbuh dan berkembang dari sisi usaha.

Sebab, banyak aspek yang menjadi hambatan UKM untuk berkembang. Terutama karena akses teknologi sebagai salah satu aspek vital, ternyata belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UKM.

Melalui workshop yang diikuti sekitar 12 negara anggota APEC hingga 9 Februari 2012, Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pelaksana kegiatan menginginkan bisa memberi input bagi seluruh peserta untuk diimplementasikan di negara masing-masing. (Bsi)