RSS FEEDLOGIN

APEC BALI 2013: Pengusaha Angkutan Pariwisata Lokal Minta Dilibatkan

Fajar Sidik   -   Rabu, 13 Februari 2013, 21:54 WIB

TERKAIT

POPULER

PILIHAN REDAKSI


130213_pariwisata-solo_plasa sriwedari.jpgDENPASAR—Persatuan Angkutan Wisata Bali meminta pemerintah untuk memberikan porsi bagi pelaku angkutan wisata daerah dalam setiap penyelenggaraan agenda di Bali untuk menumbuhkan pengusaha lokal.

Bagus Soegiana Ketua Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba), mengatakan kegiatan Meeting Incentive Convention and Exibition (MICE) di Bali sangat banyak, apalagi jika dihitung tahunan.

Akan tetapi, pemerintah daerah maupun pusat belum pernah melibatkan pengusaha lokal dalam setiap penyediaan transportasi berbagai kegiatan skala nasional maupun internasional tersebut.

Menurutnya, jika pemenang tender berasal dari luar Bali, sarana transportasi lebih banyak didatangkan dari Jawa. “Padahal untuk penyediaan sarana transportasi kami tidak kurang,” katanya, Rabu (13/2).

Dia meminta untuk menyongsong agenda internasional APEC yang akan diselenggarakan pada semester II/2013 di Nusa Dua, justru akan menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

Padahal, ujarnya, transportasi yang menggunakan bahan bakar gas dan listrik itu tidak dimiliki para pengusaha transportasi di Bali.

“Jenis kendaraan itu, tidak mungkin tersedia di Bali. Paling hanya ada mobil tenaga surya macam golf car, namun jumlahnya tak memadai,” ucap Soegiana.

Asumsinya, jika kebijakan benar-benar ada, dimungkinkan transportasi untuk APEC akan didatangkan dari luar Bali.

Saat ini, tercatat Pawiba memiliki 130 anggota yang menguasai sedikitnya 1.000 unit kendaraan diatas 10 seat dan 5.000 kendaraan 9 seat. Saat ini, Bagus mengaku okupansi dari kendaraan wisata sewa di Bali mencapai angka okupansi 80%.(fsi)

Source : Ashari Purwo

Komentar :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.