BISNIS.COM, JAKARTA—Gubernur Joko Widodo mengklaim Pemprov DKI Jakarta satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan transparansi anggaran dengan cara menempel rincian APBD DKI di setiap kelurahan dan kecamatan sehingga bisa diawasi masyarakat.

Kemudian mulai tahun ini Jokowi minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi pelaksanaan proyek di lapangan.

Hal itu dilakukan karena masih banyak sekali proyek di lapangan tidak diawasi sejak awal.

“Saya sudah minta 50 orang dari BPKP, jadi setiap proyek lapangannya itu diikuti. Karena saya lihat masih banyak sekali lapangan tidak diawasi sejak awal,” katanya dalam seminar di kantor BPKP, Kamis (16/5/2013). 

Sejumlah proyek besar seperti pengadaan 1.000 bus sedang kopaja baru, 600 unit bushway, proyek mass rapid transit (MRT) yang sudah jalan, proyek Monorel yang rencananya dilanjutkan bulan ini, dan lainnya. Monorel sudah hampir beres karena sudah membuat surat untuk dilanjutkan 2-3 tahun lebih cepat.

Sementara itu, untuk megaproyek deep tunnel masih dikaji oleh swasta. Menurutnya, proyek ini akan berjalan jika ada investor. Sementara untuk proyek normalisasi kali Ciliwung persoalan teknisnya banyak, belum lagi di lapangan ada demo dan ngamuk. (sep)