JANGAN terlalu rumit membayangkan negosiasi anggaran 2013 antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat. Meski, sedikit saja ada perkembangan dalam negosiasi itu, di hari-hari ini, pasar langsung heboh meresponsnya.

Itu negosiasi untuk menyesuaikan sejumlah peraturan pajak yang habis masa berlakunya per 31 Desember 2012, sekaligus negosiasi untuk menyelaraskan berbagai program pengurangan belanja yang diamanahkan UU Pengendalian Anggaran ke APBN AS 2013.

Perlu segera ditambahkan, UU Pengendalian Anggaran antara lain menyepakati pengurangan defisit US$1,2 triliun dalam 10 tahun. Beleid ini sekaligus titik balik hobi lama Pemerintah AS berbelanja dengan utang, hingga utang itu kian membesar lalu mencelakakan.

Karena itu sebetulnya, mudah saja memahami negosiasi ini. Hanya ada tiga hal yang biasa dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran. Pertama, genjot penerimaan terutama dengan menaikkan pajak. Kedua, tekan belanja militer dan sosial. Ketiga, kombinasikan keduanya.

Tapi di AS, jika pilihan pertama diambil, korbannya adalah Partai Republik, sebab kenaikan pajak tidak dikenal dalam platformnya. Sebaliknya, jika opsi kedua dipilih, Partai Demokrat-lah yang menderita, sebab pemangkasan belanja militer dan sosial melawan ideologinya.

Masalahnya jadi lebih rumit karena Partai Republik menguasai kongres, sementara Partai Demokrat mengendalikan Gedung Putih. Konfigurasi dan sebaran kekuatan politik ini menyebabkan tidak ada satu pun partai yang bisa memaksakan kehendaknya,

Dengan kata lain, yang tersisa opsi ketiga: Baik Partai Republik maupun Partai Demokrat harus sama-sama berkorban, berkompromi. Dan proses maju mundur negosiasi berkorban bersama inilah yang terus menghentak perhatian khalayak di hari-hari ini.

..Partai Republik menguasai kongres, Partai Demokrat mengendalikan Gedung Putih

***

JANGAN terlalu menyederhanakan dengan membayangkan negosiasi anggaran di AS seperti negosiasi menteri dengan komisi DPR RI yang atmosfernya lebih matematis dan pragmatis. “Saya dapat apa, berapa?” begitu kira-kira penyelesaian kasarnya, sebelum berakhir di KPK.

Saya tidak sampai pada kesimpulan bahwa hitungan matematis dan pragmatis seperti itu absen dalam negosiasi antara Gedung Putih dan dan DPR AS. Tapi jelas di sini, tak seperti partai-partai politik di Indonesia, di AS, sejak awal ideologi partainya sudah terang benderang.

Dan apa yang harus dikorbankan dalam negosiasi tersebut kemudian adalah sesuatu yang sedari awal diyakini secara ideologis. Sesuatu yang mengikat kesetiaan pemilih sekaligus mengangkat eksistensi masing-masing partai di panggung politik AS. Tentu ini sulit.

Basis-basis pendukung Partai Republik jelas tidak akan menerima kenaikan tarif pajak orang kaya. Sebaliknya para pendukung Partai Demokrat juga menolak pemangkasan belanja sosial. Konsekuensinya, mengompromikan hal itu akan dianggap mengkhianati ideologi partai.

Itulah sebabnya, negosiasi tersebut berjalan sangat alot dan dibayang-bayangi deadlock. Sabtu (22/12) lalu pun, sekonyong-konyong Partai Republik membatalkan voting penetapan kenaikan pajak orang kaya, meski sebelumnya sudah disepakati bersama Partai Demokrat.

Bagaimana jika negosiasi itu gagal? “AS akan menghadapi jurang fiskal,” kata Gubernur Bank Sentral Ben Bernanke, mengacu pada distorsi ekonomi yang diakibatkan pemangkasan belanja secara signifikan, yang dibarengi kenaikan tarif pajak dalam besaran yang juga signifikan.

***

..jurang fiskal tersebut adalah bencana ekonomi yang by design alias artifisial

SAYA termasuk yang percaya, sebetapapun alotnya negosiasi itu, cepat atau lambat, Partai Republik dan Partai Demokrat akan mencapai kompromi. Kejadian Sabtu lalu itu tidak berarti semua negosiasi kembali ke titik nol. Satu hal pasti di sini, mereka masih butuh waktu.

Perlu diingat, keduanya toh sudah berkompromi saat melahirkan UU Pengendalian Anggaran pada 2 Agustus 2011. Ketika itu, dampak buruk krisis finansial yang menimpa AS-lah yang bekerja meredam ego sekaligus menyatukan perbedaan ideologi keduanya.

Jangan pula dilupakan, jurang fiskal pada dasarnya adalah risiko fiskal yang sejak awal sudah disadari antara lain sebagai akibat dari lahirnya UU itu. Dalam pengertian lain, jurang fiskal tersebut adalah bencana ekonomi yang by design alias artifisial.

Tentu tidak berarti bencana ekonomi itu boleh diremehkan. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kini para politisi Partai Republik dan Demokrat bisa merasionalisasi pengorbanan dalam negosiasi anggaran tersebut kepada konstituennya masing-masing.

Isunya di sini, pengorbanan itu dilakukan untuk mencapai konsensus nasional yang mencegah AS kembali jatuh ke liang bencana finansial berikutnya. Ini tentu tak mudah diterima, tapi ini jauh lebih meyakinkan ketimbang membiarkan negosiasi buntu dan pasrah dengan risikonya.

Apalagi, kompromi itulah yang diinginkan kelas menengah AS. Hal ini terefleksikan antara lain dalam survei terakhir NBC/Wall Street Journal (12/12). Bahkan, dalam survei itu, bukan cuma warga biasa yang menginginkan kompromi, tapi juga politisi Demokrat dan Republik.

Kelas menengah AS itu agaknya tahu, pajak yang dianggap Republik terlalu tinggi, ternyata masih yang terendah sejak Perang Dunia II. Mereka juga tahu, jika belanja militer dipangkas seperti ditakutkan Demokrat, volumenya masih lebih besar dari total belanja militer dunia.

Jadi kalau sampai tenggat 1 Januari 2013 nanti kompromi itu belum tercapai, jangan terlalu rumit pula dibayangkan. Karena penyebabnya simpel saja: Para politisi yang takut kehilangan popularitasnya lebih suka mematut-matut ego ketimbang mendengar suara warganya. Titik.

(bastanul.siregar@bisnis.co.id)